Rencana Peminjaman Pemerintah Daerah Inhil 200 Milyar Resmi Dibatalkan

Rapat Paripurna yang ke-33 DPRD Kabupaten Inhil

INHIL, VokalOnline.com - Ketua DPRD sekaligus Ketua Banggar DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Iwan Taruna, menyampaikan bahwa rencana Pemerintah Kabupaten Inhil untuk mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp200 miliar pada Rancangan KUA dan PPAS tahun 2026 resmi dibatalkan. Pernyataan tersebut disampaikan Iwan setelah finalisasi rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama pemerintah daerah yang digelar Minggu malam hingga Senin (07/12/2025).

Menurut Iwan, pembatalan rencana pinjaman ini diputuskan setelah Banggar DPRD mendalami dan mengkaji bahwa rencana pinjaman yang direncanakan Pemkab Inhil, yang tertuang di KUA dan PPAS, belum memuat studi kelayakan tentang proyek yang akan dibiayai melalui pinjaman, DED, analisis risiko pinjaman, dan proyeksi keuangan daerah (pendapatan, belanja, dan kapasitas fiskal).

“Pemerintah Kabupaten Inhil sebelumnya menyiapkan rencana pinjaman daerah melalui PT SMI sebesar Rp200 miliar. Namun, untuk tahun 2026 resmi dibatalkan dan sudah kita keluarkan dari penerimaan pembiayaan melalui hutang daerah,” ujar Iwan saat dikonfirmasi wartawan, Senin (08/12/2025).

Iwan menegaskan bahwa kelengkapan dokumen merupakan syarat mutlak dalam pengajuan pinjaman daerah. “Tanpa dokumen-dokumen tersebut, kami di Banggar tidak bisa menilai apakah pinjaman itu layak atau tidak, makanya kami putuskan untuk menunda pinjaman tersebut. Hal ini tentunya membuat proses persetujuan pinjaman oleh DPRD tidak bisa dilanjutkan pada pembahasan RAPBD 2026 nanti,” jelasnya.

DPRD Inhil juga menjelaskan bahwa akibat pembatalan ini, pada anggaran tahun 2026 tidak akan ada pembiayaan daerah yang bersumber dari pinjaman.

Selanjutnya, Banggar merekomendasikan optimalisasi pendapatan, pencermatan, dan perhitungan kembali terhadap belanja yang diukur dan efisien serta disesuaikan dengan RPJMD. Pemerintah daerah diminta menata ulang rencana pembiayaan pembangunan, terutama untuk program-program prioritas yang sebelumnya dirancang menggunakan skema pinjaman.

“Dengan tidak adanya pinjaman, pemerintah daerah perlu meninjau kembali prioritas pembangunan agar program tetap berjalan,” menyimpulkan.**

Berita Terkait :

• Begini Cara Teller HN Jebol Rekening Nasabah Sampai Rp1,3 Miliar0
• Musrenbang RKPD Kampar 2021 Berjalan Sukses0
• Teller Bank Ini Bobol Rekening Tiga Nasabah Rp1,3 Miliar0
• Saksi Sebut PT Wijaya Karya Sudah Disetting Untuk Menang0
• Komunitas Paslaku Kenalkan Potensi Wisata Riau0