Unilak Berhentikan Tiga Mahasiswa
Sering Kritik Kebijakan Kampus

Publisher Vol/Syu Pendidikan
25 Feb 2021, 15:15:32 WIB
Unilak Berhentikan Tiga Mahasiswa

Ilustrasi mahasiwa berdemonstrasi. IST


PEKANBARU (VOKALONLINE.COM) - Rektorat Universitas Lancang Kuning mengeluarkan surat drop out (DO) atau memberhentikan tiga mahasiswanya, masing-masing Cep Permana Galih, George Tirta Prasetyo dan Cornelius Laia. Surat DO itu dikeluarkan pada pada 18 Februari 2021.

Keputusan DO ini mendapat kecamatan dari Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru. Anggota dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menilai pemberhentian tiga mahasiswa itu merupakan tindakan arogan, tidak populis dan sewenang-wenang.

Direktur LBH Pekanbaru Andi WijayaWijaya mengatakan, pemberhentian dilakukan rektorat karena tiga mahasiswa itu mengkritik berbagai kebijakan kampus. Di antaranya pembuangan skripsi dari perpustakaan ke lantai bawah.

"Ketiganya juga mengkritik kebijakan kampus menebang beberapa pohon yang dinilai ilegal," kata Andi di Pekanbaru, Kamis siang, 25 Februari 2021.

Ketiga mahasiswa ini pernah melaporkan pihak rektorat ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah X. Laporan ini juga berkaitan dengan beberapa kebijakan kampus yang tidak memihak mahasiswa.

Pada 18 Februari 2021, ketiga mahasiswa ini beraudiensi dengan pihak rektorat. Wakil Rektor II memfasilitasi dan dihadiri sejumlah mahasiswa lainnya tapi saat itu rektor tidak datang.

"Ketiganya bersama mahasiswa lainnya kemudian berdemonstrasi di kampus," kata Andi.

Pihak kampus lalu melibatkan 80 polisi untuk membubarkan aksi mahasiswa tersebut. Ketiganya kemudian dibawa ke Polresta Pekanbaru karena dituduh sebagai provokator.

"Dihari yang sama, rektorat mengeluarkan tiga surat DO untuk ketigas mahasiswa tersebut," jelas Andi.

Andi menilai kebijakan itu telah melanggar
hak konstitusional Cep Permana Galih, George Tirta Prasetyo dan Cornelius Laia untuk mengeluarkan pendapat dan berekspresi. Semuanya diatur dalam Pasal 28 C Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Tindakan ini tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan HAM, terlebih lagi apabila tindakan itu dilakukan untuk membungkam atau memberangus kebebasan berpendapat dan berekspresi," kata Andi.

Andi mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui LLDikti maupun Dirjen Dikti untuk mengevaluasi tindakan kesewenang-wenangan Rektor Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

"Meminta Komnas HAM melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Kampus Universitas Lancang Kuning Pekanbaru," tegas Andi.

Sementara itu, Kabag Humas Universitas Lancang Kuning M Revnu O'Hara membenarkan rektor mengeluarkan surat DO terhadap tiga mahasiswa itu. Pemberhentian itu telah diterbitkan dengan nomor 028, 029, dan 030/Unilak/Km/2021 yang ditanda tangani oleh Rektor.

Revnu menjelaskan, pemberhentian yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur di internal Universitas Lancang Kuning, mulai dari proses di Badan Hukum dan Etika Unilak (BHE).

Revnu menerangkan BHE Unilak adalah lembaga yang menangani tentang dugaan pelanggaran kedisiplinan mahasiswa di Unilak.

"Tidak secara tiba tiba, tapi percayalah sudah sesuai prosedur," imbuh Revnu.

Revnu menyatakan, Universitas Lancang Kuning tidak pernah melarang mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi. Ketiganya telah berkali kali menyampaikan aspirasi (berunjukrasa) baik di gedung Rektorat, lobi Rektorat dan di perpustakaan.

"Dan ini telah terjadi, dan diterima, jadi ditegaskan bahwa SK dikeluarkan bukan karena anti kritik," kata Revnu. (syu)

Berita Terkait :




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment