- Sisir Kampung Bersinar, Satresnarkoba Meranti Temukan Pondok Mencurigakan
- Rektor UIR Dukung Penuh Pelaksanaan Seminar dan UKW JMSI Riau
- Syahrul Aidi Dorong Optimalisasi Peran TNI dalam Penanganan Karhutla
- Terima Aspirasi Warga Tanjung Sawit, Syahrul Aidi Soroti Kerusakan Jalan
- Hendry Munief Dorong Pelaku IKM Pekanbaru Terus Kembangkan Usaha
- Dukung Program MBG, SPPG Pematang Reba 02 Ikuti Peresmian Serentak 980 SPPG
- 320 Posyandu Diperkuat, RAPP Bekali Ribuan Kader dengan Edukasi Kesehatan dan Gizi di Riau
- Merawat Silaturahmi, Menguatkan Kontribusi: IKA Unri RAPP Punya Nahkoda Baru
- Alam Cahayo Tuah Nagoghi dan Sari Jadi Gementar Alam Melaju ke Final Pacu Jalur 2026
- Dari Konflik Menuju Kolaborasi, RAPP dan Petani Beruk Sepakati Pengelolaan Lahan yang Kondusif
Menhub Instruksikan Jajarannya Perkuat Budaya Antikorupsi

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada kegiatan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2022 di Jakarta, Kamis (8/12/2022).
Saya juga minta pendidikan antikorupsi juga dilakukan hingga ke sekolah-sekolah transportasi di bawah pengelolaan Badan Pengembangan SDM Perhubungan
Jakarta, VokalOnline.Com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menginstruksikan jajarannya memanfaatkan momentum peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) untuk meningkatkan integritas dan memperkuat budaya perilaku antikorupsi.
"Saya mengajak seluruh pegawai Kemenhub untuk menerapkan prinsip 4 No’s yang telah kita tetapkan sebagai gerakan moral menuju budaya antikorupsi," kata Menhub dalam Peringatan Hakordia 2022 di Jakarta, Kamis.
Menhub menjelaskan gerakan 4 No’s yaitu No Gift yaitu tidak boleh menerima hadiah ataupun gratifikasi dalam bentuk apapun.
Kedua, No Bribery yaitu tidak boleh menyuap atau menerima suap. Ketiga, No Kickback yaitu tidak boleh menerima atau mengharapkan imbal balik atas kebijakan atau keputusannya.
Dan, keempat, No Luxury Hospitality yaitu tidak boleh menjamu atau menerima jamuan yang berlebihan.
Lebih lanjut Menhub meminta pendidikan dan sosialisasi kegiatan antikorupsi dapat dilakukan secara konsisten mulai di tingkat pusat sampai ke unit pelaksana teknis di daerah.
"Saya juga minta pendidikan antikorupsi juga dilakukan hingga ke sekolah-sekolah transportasi di bawah pengelolaan Badan Pengembangan SDM Perhubungan, sebagai upaya menanamkan kesadaran perilaku anti korupsi sejak dini," ujarnya.
Ia menegaskan Kemenhub terus berkomitmen untuk meningkatkan kepercayaan publik, dengan terus membangun zona integritas menuju penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Kolaborasi dengan berbagai pihak terus dilakukan untuk melakukan pencegahan praktik korupsi di lingkungan Kemenhub.
Pada penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani yang diselenggarakan Kementerian PAN RB, pada tahun ini, sebanyak tiga unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Kemenhub meraih penghargaan Wilayah Bebas Korupsi dari Kementerian PAN RB yaitu Kantor Otoritas Pelabuhan (KOP) Utama Makassar, Politeknik Transportasi Darat Bali, dan Terminal Tipe A Guntur Melati Garut.
Selain itu, Inspektorat Jenderal Kemenhub juga memberikan penghargaan kepada sembilan unit penyelenggara teknis dengan berbagai kategori, yakni pelaporan unit pengendalian gratifikasi yang diraih UPP Labuhan Lombok, Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun, dan Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran.
Kategori pelaporan unit kepatuhan internal KOP Utama Tanjung Priok, Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Sampit, dan UPBU Kelas II Fransiskus Xaverius Seda).
Dan, kategori tindak lanjut laporan hasil audit yakni Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Benoa, Distrik Navigasi Kupang, dan Pusbang SDM Darat.
Dengan adanya penghargaan ini diharapkan dapat menjadi contoh dan penyemangat bagi unit kerja lainnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang baik dan bebas dari korupsi.
Pada kegiatan memperingati Hari Anti Korupsi ini dilakukan penandatanganan komitmen bersama Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) oleh para pejabat tinggi madya Kementerian Perhubungan. **Syafira
Berita Terkait :
- Kemenperin: Ekspor Industri Mainan Naik 29,83 persen Hingga September0
- 9 Poin Krusial di UU KUHP Mengancam Kebebasan Pers, Pasal 351-352 Ancaman Nyatanya 0
- Menyiapkan UMKM Samosir agar segera naik kelas0
- Daftar Terbaru Startup yang PHK Karyawan Baca artikel CNN Indonesia Daftar Terbaru Startup yang PHK0
- Daftar 10 Bahan Pokok yang Persediaannya di Bulog-BUMN Pangan Menipis 0
_Black11.png)








