- Pangeran Fortuna Bikin Kejutan, Olang Buas Tersingkir di Hari Pertama Pacu Jalur
- Sinergitas Kantor Pertanahan, Bapenda, dan IPPAT Kabupaten Rokan Hulu Perkuat Transformasi Layanan P
- Antisipasi Banjir, PT RSUP Dukung Penguatan Tanggul Sepanjang 579 Meter di Desa Pulau Burung
- Hendry Munief Apresiasi Kebijakan Presiden Prabowo Perkuat Ekonomi Kerakyatan
- KNPI Inhil: Memaknai Merdeka dengan Berbuat dan Tetap Kondusif
- Bertahun-tahun Konflik Agraria Petani dengan PT SBP, Ini Kata Bupati Ade
- Peringati HUT ke-81 RI, PLN Grup Regional Riau Perkuat Semangat Kebersamaan dan Kepedulian
- Peduli Kegiatan Keagamaan, PT PAS Mitra Agrinas Salurkan Dukungan untuk MTQ Danau Rambai
- Desentralisasi Asimetris Berbasis Klaster: Solusi Pemerataan Pembangunan Daerah di Indonesia
- Panitia Kejurprov Karate FORKI Riau 2026 Gelar Rapat Terbatas, Pastikan Kesiapan Pertandingan
DBH Migas dan PBB Provinsi Riau 2023 Turun hingga Rp613 Miliar

PEKANBARU, VokalOnline.Com - Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dan PBB Provinsi Riau dari pemerintah pusat untuk tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp613 miliar.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau, Syahrial Abdi mengatakan, jika saat ini RUU Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sudah diketok menjadi UU APBN 2023.
"Kita sudah menerima sudah dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dimana dana transfer kita berkurang, lebih kurang Rp613 miliar," kata Syahrial Abdi kepada CAKAPLAH.com, Senin (3/10/2022).
Lebih lanjut Syarial mengatakan, DBH Pemprov Riau yang mengalami pengurangan ratusan miliar itu terdiri dari DBH Minyak Gas (Migas) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
"Kalau kita lihat komponennya itu bagi hasil minyak gas (Migas) dan bagi hasil PBB. Itu biasanya terkait aktivitas produksi migas, dan juga bagi hasil dari PB P5L (Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral atau Batubara, dan Sektor Lainnya," terangnya.
Meski pihaknya telah mendapat surat dari DJPK terkait penutupan bagi hasi, namun Syarial mengaku hingga saat ini Pemprov Riau belum mendapat rincian penurunan DBH Migas dan PB-P5L tersebut.
"Nanti untuk rinciannya kita akan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, dan kita sudah diperintahkan oleh Pak Gubernur dan Pak Sekda Riau," ujarnya.
Disinggung apakah penurunan DBH Riau disebabkan turunnya produksi migas di Bumi Lancang Kuning, Syahrial menyatakan, jika pihaknya sedang membanding data.
"Kita tahu kemarin Menteri Keuangan, kawan-kawan Pertamina Hulu Rokan (PHR) dan SKK Migas mengatakan bahwa produksi migas kita stabil di tahun berjalan. Memang dinamika harga minyak dunia sempat naik, namun kan turun lagi," tukasnya. (***)
Berita Terkait :
- 8 WBTb Riau Sah Berstatus Nasional Gubri Syamsuar: Tahniah Para Maestro!0
- Kepala Kejati Riau Sampaikan Pentingnya Sabar dan Salat Sebagai Penolong0
- Wagubri Terima Audiensi Pengurus Provinsi Muaythai Riau0
- Pertumbuhan Ekonomi Riau Terus Meningkat0
- DPRD Pekanbaru Gelar Paripurna Pengesahan APBD Perubahan 2022 Rp 2,521 T0
_Black11.png)









