Panelis Sebut Muhammadiyah dalam Trek Lahirkan Intelektual Independen
Dari Diskusi Buku Islam, Authoritarianism and Underdevelopment: A Global and Historical Comparison

Moderator dan beberapa panelis mendengarkan penjelasan penulis Ahmet T Kuru dalam diskusi buku Islam, Authoritarianism and Underdevelopment: A Global and Historical Comparison melalui fasilitas telekonferens, Jumat, 22 Oktober 2021 malam. (FOTO: IST)

VOKALONLINE.COM-Kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) AR Fakhruddin Kota Yogyakarta dan Forum Keluarga Alumbi (Fokal) IMM Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menggelar diskusi buku berjudul Islam, Authoritarianism and Underdevelopment: A Global and Historical Comparison karya Ahmet T Kuru. 

Buku terbitan Cambridge University Press tahun 2019 tersebut meraih anugerah The best book in international history and politics. Anugerah yang diberikan American Political Science Association. Ia dianggap sebagai buku fenomenal yang akan menjadi rujukan klasik dalam diskursus pembaharuan dunia Islam.

Dalam kegiatan yang diselenggarakan secara dalam jaringan (daring/online) pada Jumat, 22 Oktober 2021, tampil beberapa orang sebagai panelis pembahas. Masing-masing adalah Moh Nizar yang merupakan alumni IMM dan kini mahasiswa PhD di University Utara Malaysia, M Hamzah Fansuri yang juga mahasiswa PhD di Heidelberg University, Jerman. Lalu, Zain Maulana, seorang mahasiswa PhD University of Leeds, United Kingdom dan Faris Al-Fadhat, mahasiswa PhD dari Murdoch University, Australia. 

Sementara, pemandu jalannya diskusi atau moderator adalah Rijal Ramdani, mahasiswa PhD di University of Eastern Finland, Finlandia. Semua panelis dan moderator tersebut dahulunya merupakan kader IMM AR Fakhruddin dan kini anggota Fokal IMM UMY. 

Namun, acara juga dihadari langsung penulis buku, Ahmet T Kuru, yang bergabung dari San Diego, Amerika. 

Moh Nizar dalam paparannya mengulas tesis utama Kuru mengenai kemunduran dunia islam. Pertama bahwa tidak ada yang salah dengan ajaran Islam. Sejarah telah membuktikan bahwa ajaran Islam itu compatible (sepadan, red) dengan kemajuan zaman. Misal, di abad ketujuh sampai 10 Masehi. 

Kedua, kolonialisme bukanlah sumber utama kemunduran dunia islam. Karena, sebelum adanya kolonialisepun, negara-negara berpendudukan mayoritas muslim sudah memiliki masalah. 

Terakhir, kemunduran dunia islam itu sebetulnya terjadi akibat adanya aliansi antara ulama dengan militer. Lalu, tidak adanya ruang bagi kaum intelektual dan pengusaha muslim untuk membangun dinamika sosial-ekonomi di tengah-tengah masyarakat. 

“Oleh karenanya, kemajuan di dunia islam itu akan lahir apabila masyarakat bisa melahirkan ulama, intelektual dan pengusaha muslim independen yang siap melakukan counter power (menandingi kekuasaan, red) kepada pemerintah. Yakni, apabila pemerintah tersebut tidak sesuai dengan yang seharusnya. Itulah argumentasi Kuru,” ungkap Nizar. 

Secara kritis, dalam konteks Indonesia, Zain Maulana melihat adanya kecenderungan menguatnya aliansi politik-ulama yang bisa membahayakan demokrasi Indonesia. Terutama, ketika basis massa dari ulama tersebut menjadi alat legitimasi bagi kebijakan pemerintah. Selanjutnya, siap berhadapan dengan kelompok Islam lain untuk membela kebijakan pemerintah yang dicurigai sebagiannya ditunggagi kepentingan oligarki. 

Oposisi

“Ditambah, di Indonesia juga kecenderungannya kelompok Islamis-politik, seperti dalam kasus gerakan 212, Pilpres (Pemilihan Presiden, red) 2019, dan Pilkada DKI (Pemilihan Kepala Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, red) ingin mengambil alih peran oposisi yang biasanya dilakukan oleh partai politik,” kata Zain. 

Sementara itu, secara spesifik Faris Al-Fadhat melihat apa yang dilakukan Muhammadiyah di Indonesia sebagai bagian dari narasi besar gerakan pembaharuan dunia Islam. Itu dilakukan melalui lembaga pendidikannya. "Itu sudah on the track dalam melahirkan intelektual independen yang bisa menjadi alat kontrol kepada pemerintah," ujarnya. 

“Kalau kita lihat, perguruan tinggi Muhammadiyah itu tidak hanya berhasil mencerdaskan generasi muda di Indonesia. Tapi, juga melahirkan intelektual independen. Coba anda bayangkan, berapa PhD, doktor dan professor (muslim, red), yang dimiliki kampus-kampus besar Muhammadiyah seperti UMY, UAD (Universitas Ahmad Dahlan, red), UMS (Universitas Muhammadiyah Surakarta, red) dan lain-lain?” 

Selain itu, menurut Faris, independensi Muhammadiyah pun bisa dilihat dari bagaimana kemampuan kampus-kampus Muhammadiyah dalam menyekolahkan intelektualnya dengan pembiayaan mandiri. Tanpa sepenuhnya bergantung pada beasiswa dari pemerintah.

Akan tetapi, Faris memberikan catatan bahwa di dalam melahirkan kaum borjuasi atau pengusaha muslim, Muhammadiyah itu memiliki tantangan di tengah kuatnya arus kapitalisme yang menguasai sektor-sektor ekonomi penting di Indonesia. “Jadi, pengusaha Muhammadiyah itu atau bahkan pengusaha muslim di Indonesia, akan sangat berat untuk bisa bersaing dengan konglomerat-konglomerat grup besar yang telah lama dan malang melintang melakukan aktivitas bisnisnya di Indonesia,” kata Faris.

Prof Kuru dalam kesempatan bicaranya yang singkat mengapresiasi peran Muhammadiyah di Indonesia. Ia juga tertarik lebih lanjut mempelajari dan melihat aktivitas-aktivias intelektual di Muhammadiyah. (rls)

Berita Terkait :

• Tentara Amerika Gelar Latihan Bersama di Lanud Roesmin Nurjadin0
• Iran Akana Perkaya Uranium Hingga 60 Persen0
• Biden Kirim Delegasi Dari AS ke Taiwan0
• China Peringatkan AS Untuk Berhenti Mendukung Taiwan0
• Polwan AS Mengundurkan Diri Setelah Tembak Warga Kulit Hitam 0