Paripurna Jawaban Pemerintah Pelaksanaan APBD 2021
Galeri Foto : DPRD Kota Pekanbaru

Pimpinan DPRD Pekanbaru Ir Nofrizal MM (kanan) di dampingi Sekko HM Jamil, saat membuka Rapat Paripurna Jawaban Pemerintah Terhadap Pandangan Fraksi Pelaksanaan APBD 2021, Selasa (28/6/2022).

PEKANBARU, VokalOnline.Com - DPRD Pekanbaru terus mengebut tahapan pembahasan, Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021. Pada Selasa, (28/6/2022), DPRD menggelar Rapat Paripurna Jawaban Pemerintah Terhadap Pandangan Fraksi Pelaksanaan APBD 2021. 

Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Ir Nofrizal MM, dan para anggota dewan lainnya. Sementara dari Pemko Pekanbaru, diwakili Sekko Pekanbaru HM Jamil, para Kepala OPD, para Camat, serta Forkompimda. 

Sekko HM Jamil menyampaikan jawaban pemerintah terkait semua pandangan fraksi-fraksi. 
Untuk PAD Tahun 2021 tak tercapai, disebabkan beberapa hal. Di antaranya kondisi tahun 2021 masih Covid-19, sehingga PAD tak bisa maksimal diraih.

"Tapi kami melakukan terobosan, dalam meraih pajak. Intinya, realisasi pajak ini akan terus kami lakukan," katanya. 

Sementara mengenai serapan anggaran yang disampaikan tak maksimal, karena masih di tahun tersebut masih Covid-19, yang menjadikan pendapatan tak bisa maksimal. Ini tentunya berdampak atas realisasi pendapatan. 

"Mengenai tukin (tunjangan kinerja), honor RT RW dan imam masjid yang disampaikan, ini kita sesuaikan dengan kondisi keuangan daerah," tambahnya. 

Pandangan fraksi mengenai pengelolaan sampah, disampaikan HM Jamil, karena Pemko akan terus mengontrol kinerja pihak ketiga dan DLHK secara maksimal. Bahkan sudah dilakukan kampanye perpisahan sampah di Pemko Pekanbaru. 

"Tapi ke depannya, kami terus melakukan sinergi dengan semua stakeholder untuk penanganan sampah lebih baik lagi. Sejauh ini, kami Pemko sudah melakukan evaluasi dan akan menindaklanjutinya," paparnya. 

HM Jamil juga menerangkan, bahwa saat ini Pemko sedang melakukan secara intensif penanganannya. Baik normalisasi sungai, perbaikan drainase dan goro di setiap kecamatan. 

Selain itu juga, Pemko melakukan koordinasi dengan Pemprov dan Pusat mengenai anggarannya. Alokasi anggaran tahun 2021 untuk penanganan banjir, yakni Rp 9,9 miliar lebih di PUPR. 

"Kalau penanganan covid-19, 

Pemko sudah menganggarkan tahun 2021 Rp 65, 5 miliar lebih, untuk kesehatan. Upaya penanganan covid-19, sudah dilakukan vaksinasi dan sosialisasi," tambahnya seraya mengatakan, untuk Silpa tahun 2021 sebesar Rp 30 miliar lebih. Sebagiannya dari pendapatan yang tak bisa dibelanjakan untuk kegiatan lainnya. Seperti yang ada di RS Madani Pekanbaru. 

"Yang pasti, kami akan terus melakukan terbaik untuk masyarakat. Yang pasti, kami bekerja harus sesuai aturan," janjinya. 

Atas jawaban pemerintah ini, DPRD Pekanbaru menerimanya. Selanjutnya, DPRD Pekanbaru mengagendakan pengesahan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 ini. 

"Apa yang sudah disampaikan Pemko Pekanbaru dalam Ranperda ini, kami harapkan ada perbaikan yang signifikan ke depannya. Terutama untuk masyarakat banyak," sebut Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Ir Nofrizal MM. **

Berita Terkait :

• Bank Riau Kepri Jadi BRK Syariah, Ini Tiga Poin Arahan Wapres RI0
• Wapres RI : BRK Syariah Capaian Signifikan Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia0
• Disaksikan Wapres RI, Gubri Syamsuar Dilantik Sebagai Ketua KDEKS Riau0
• Di Pangkalan Kasai, Pelaku Judi Slot Higgs Domino Dibekuk Polsek Seberida0
• Dr Supardi : Saya Tak Cari Kekayaan di Sini0