- Demi Warga Kuala Lemang, Prajurit Kodim 0314/Inhil Terus Genjot Pembangunan RTLH Hingga Larut Malam
- JMSI Riau Gelar UKW, 30 Wartawan Ikuti Uji Kompetensi di UIR
- Menjaga Riau dari Ancaman Karhutla Lewat Mitigasi Berkelanjutan
- Hadapi Perubahan Iklim Ekstrem, JMSI Riau Dorong Mitigasi Karhutla Berkelanjutan
- 27 Orang Dinyatakan Kompeten, JMSI akan Gelar UKW Lagi di Riau pada Juni 2027
- Ngopi Cerdas Bersama Insan Pers, Siti Aisyah Serap Aspirasi dan Bahas Pembangunan Inhu
- Antrean Solar Membaik, DPRD Riau Dorong Penindakan Praktik Pelangsiran
- Polidik Polres Meranti Sasar SMA 2 Selatpanjang, Wakapolres Ingatkan Pelajar Bahaya Hoaks
- Bupati Asmar Tinjau Pembangunan Jalan Tanjung Samak–Tanjung Kedabu
- Karmila Sari Dorong Guru, Mahasiswa dan Dosen Perkuat Budaya Menulis Karya Ilmiah
PMII Riau Desak Polda Riau Ungkap Penyebar Narasi Dugaan Hoaks Terkait Layanan 110 dan Tabrak Lari

Pekanbaru, VokalOnline.Com - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Riau mendesak Kepolisian Daerah Riau untuk mengusut secara tuntas pihak-pihak yang diduga menyebarkan narasi tidak akurat terkait layanan Call Center 110 dan peristiwa dugaan tabrak lari di Kota Pekanbaru.
Isu tersebut sebelumnya berkembang di ruang publik setelah muncul pemberitaan mengenai keluhan keluarga korban yang menyebut panggilan ke layanan 110 tidak mendapat respons, serta laporan awal disebut tidak diterima. Narasi itu dengan cepat memicu perhatian masyarakat dan menimbulkan persepsi negatif terhadap sistem pelayanan kepolisian.
Namun, berdasarkan penjelasan resmi dari pihak kepolisian, laporan polisi dinyatakan telah diproses setelah persyaratan administrasi terpenuhi. Selain itu, hasil pemeriksaan internal terhadap log panggilan layanan 110 disebut tidak menemukan adanya panggilan masuk sesuai waktu yang diberitakan.
Ketua PKC PMII Riau, Ghulam Zaky, menegaskan bahwa apabila benar terdapat penyebaran informasi yang tidak sesuai dengan fakta, maka hal tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan hukum.
“Jika narasi yang beredar terbukti tidak berdasar dan berpotensi menyesatkan opini publik, maka harus diungkap secara terang siapa penyebarnya. Penegakan hukum harus objektif dan tidak tebang pilih,” tegas Ghulam Zaky.
PMII Riau menilai bahwa penyebaran informasi yang belum terverifikasi dapat berdampak serius terhadap kepercayaan publik kepada institusi pelayanan darurat. Dalam konteks negara hukum, setiap informasi yang berimplikasi pada reputasi lembaga negara harus dapat diuji secara faktual dan dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, PMII Riau juga mendorong kepolisian untuk terus memperkuat sistem layanan 110 agar semakin responsif, transparan, dan terdokumentasi dengan baik, sehingga setiap polemik dapat dijawab melalui data yang objektif.
Sebagai organisasi mahasiswa, PMII Riau menyatakan komitmennya untuk terus mengawal isu-isu pelayanan publik dan penegakan hukum di Provinsi Riau secara kritis dan konstruktif, demi terwujudnya sistem yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.(Bom)
Berita Terkait :
- Bupati Rohul Tinjau Pos Pengamanan PSU0
- Bawaslu Sambut Ide KPU Kampar Jemput Bola ke Desa0
- Rekening Nasabah Beberapa Kali Dibobol, Sistem Keamanan Bank Riau Lemah?0
- Bank Riau Kepri Ganti Uang Rp1,3 Miliar Nasabah yang Dibobol, Uang dari Mana?0
- 20 Polsek di Riau Tak Berwenang Lagi Tangani Perkara Pidana0
_Black11.png)









