- Demi Warga Kuala Lemang, Prajurit Kodim 0314/Inhil Terus Genjot Pembangunan RTLH Hingga Larut Malam
- JMSI Riau Gelar UKW, 30 Wartawan Ikuti Uji Kompetensi di UIR
- Menjaga Riau dari Ancaman Karhutla Lewat Mitigasi Berkelanjutan
- Hadapi Perubahan Iklim Ekstrem, JMSI Riau Dorong Mitigasi Karhutla Berkelanjutan
- 27 Orang Dinyatakan Kompeten, JMSI akan Gelar UKW Lagi di Riau pada Juni 2027
- Ngopi Cerdas Bersama Insan Pers, Siti Aisyah Serap Aspirasi dan Bahas Pembangunan Inhu
- Antrean Solar Membaik, DPRD Riau Dorong Penindakan Praktik Pelangsiran
- Polidik Polres Meranti Sasar SMA 2 Selatpanjang, Wakapolres Ingatkan Pelajar Bahaya Hoaks
- Bupati Asmar Tinjau Pembangunan Jalan Tanjung Samak–Tanjung Kedabu
- Karmila Sari Dorong Guru, Mahasiswa dan Dosen Perkuat Budaya Menulis Karya Ilmiah
PWI Riau Bekukan 9 Kepengurusan Kabupaten/Kota, Ini Penjelasan Plt Ketua H. Dheni Kurnia

Pekanbaru, VokalOnline.Com - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau mengambil langkah tegas dengan membekukan sembilan kepengurusan PWI di tingkat kabupaten dan kota se-Riau. Keputusan ini diambil dalam Rapat Pleno Diperluas PWI Riau yang digelar pada Senin, 24 Februari 2025, di Pekanbaru.
Plt Ketua PWI Riau, H. Dheni Kurnia, menjelaskan bahwa sebelumnya pihaknya telah menyurati sembilan PWI kabupaten/kota melalui surat nomor: 35/PLT/PWI-RIAU/II/2025 tertanggal 19 Februari 2025. Dalam surat tersebut, ketua, sekretaris, dan bendahara dari masing-masing daerah diundang untuk hadir dalam rangka klarifikasi dan koordinasi terkait dinamika organisasi.
"Pemanggilan ini kami lakukan karena kepengurusan mereka di-SK-kan langsung oleh Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun. Maka penting bagi kami untuk mengklarifikasi posisi mereka dalam dinamika organisasi saat ini, termasuk sikap mereka terhadap pelaksanaan HPN 2025 yang dilaksanakan oleh kelompok Zulmansyah," ujar Dheni.
Ia menegaskan, secara administrasi, kepengurusan PWI kabupaten/kota adalah bagian dari PWI yang sah secara organisasi, bukan dari kelompok Zulmansyah. SK mereka ditandatangani oleh Ketua Umum PWI Pusat yang legal, Hendry Ch Bangun. Adapun yang dibekukan oleh PWI Pusat hanyalah kepengurusan PWI Riau di bawah kepemimpinan Raja Isyam Azwar, sementara pengurus kabupaten/kota belum pernah diberi sanksi sebelumnya.
"Namun sangat disayangkan, kesembilan kepengurusan tersebut tidak hadir tanpa memberikan alasan yang jelas. Karena itu, dalam Rapat Pleno Diperluas kami memutuskan untuk memberikan sanksi pembekuan terhadap kesembilan kepengurusan tersebut," tegas Dheni Kurnia.
Dheni juga menambahkan, jika setelah pembekuan ini mereka memilih bergabung dan di-SK-kan oleh pihak Zulmansyah, maka hal tersebut merupakan pilihan masing-masing.
Berita Terkait :
_Black11.png)









