- Tawuran Cemaskan Warga,Polsek Bangko Turunkan Personil Pantau Jembatan Pedamaran
- Salat Tarawih Di Masjid Raya Senapelan, Gubernur Syamsuar: Tak Ada Larangan Buka Bersama Untuk Masya
- Begini Penjelasan BMKG Terkait Hujan Es Di Pekanbaru
- Hujan es landa Kota Pekanbaru
- Hanya Pabrik PT BSS Petalongan Yang Berani Beli TBS Kawasan Hutan di Riau
- 30 Jam Pencarian Nadit 4 Tahun Akhirnya di Temukan
- Setda Rohil Buka Pasar Ramadhan Di Jalan Mawar Bagansiapiapi
- Anianya Kim Han ,Nelayan Sungai Bakau Rohil,Huni Sel Polsek Sinaboi
- Wali Kota Berharap DIC Memberikan Banyak Manfaat Bagi Masyarakat Dumai
- Ketua DPRD Kampar dan Wakil Ketua DPC Gerindra Yusrizal Kampar Buka Balimau Kasai Dusun 1 dan IV
Alasan Kominfo Ingin Pangkas Ribuan Aplikasi: Jadi Celah Peretasan

Dirjen Aptika Kominfo Semuel Abrijani mengungkap alasan usaha menyatukan ribuan app pemerintahan.
Jakarta, VokalOnline.Com - Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkapkan alasan upaya memangkas ribuan aplikasi pemerintah yang saling tumpang tindih menjadi sebuah super app adalah terkait peretasan.
"Kita akan melakukan asesmen mana aplikasi yang dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan bisa jadi penyakit, bisa jadi robot lah, bisa jadi tempat orang masuk untuk nge-hack lah," ujar Direktur Jendral Aplikasi dan Informatika (Dirjen Aptika) Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan, di seminar gerakan menuju kota cerdas (Smart City), Jakarta, Kamis (1/12).
Berdasarkan data yang ia paparkan, setidaknya di Indonesia memiliki 27.400 aplikasi pemerintah. Nantinya, kata dia, itu akan disuntik mati apabila tidak diperlukan.
Namun, jika ada kementerian atau lembaga membutuhkan untuk membuat aplikasi agar meningkatkan kinerja, maka hal itu diperbolehkan.
Di samping itu Semuel menyinggung server milik pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintahan kerap mengacuhkan server yang sudah tidak terpakai.
"Nah ini kelemahanya di pemerintahan, kalau sudah tidak dipakai itu didiemin. Termasuk server. Server itu dicabut kalau enggak dipakai itu dicabut listriknya, Karena bisa jadi robot," tuturnya.
Di forum yang sama, Juru Bicara Kementerian Kesehatan Setiaji menyadari ihwal banyaknya aplikasi di kementerian yang digawangi Budi Gunadi Sadikin itu.
Ia menghitung ada 400 aplikasi yang beredar di Kemenkes. Pihaknya berencana untuk memangkasnya menjadi delapan aplikasi.
"Mengaca dari itu dalam blue print kita akan mengurangi puluhan aplikasi menjadi delapan," ujar Setiaji di seminar gerakan menuju kota cerdas (Smart City), Kamis (1/12).
Setiaji menyadari jika lembaga di bawah Kemenkes kerap membuat aplikasi dengan alasan untuk mengumpulkan laporan medis.
Ke depan, Kemenkes akan merampingkan laporan itu dalam bentuk data yang dilaporkan lewat tiap rumah sakit maupun puskesmas yang sudah lengkap dengan rekam medis, jenis alergi obat pasien hingga golongan darah dalam satu platform.
"Jadi begitu ada orang ke RS Dan didisgnosis diabetes ataupun malaria akan dicatat oleh dokter atau oleh petugas nakes, itulah yang kita ambil langsung dari RS," tandasnya. **Syafira
Berita Terkait :
- Ironi Tunisia: Hajar Prancis, 2 Clean Sheet, Tersingkir di Piala Dunia0
- Ronaldo Digaji Rp1,5 Miliar per Jam di Al Nassr0
- Pelatih Argentina Marah-marah Soal Jadwal 16 Besar Piala Dunia 20220
- Daftar Tim Negara Lolos 16 Besar Piala Dunia 20220
- Rokok, BBM, Harga Tiket Pesawat Bikin Inflasi November 2022 0