- Bola Panas Dugaan Gratifikasi 3 Kades dan 1 Lurah, Kejari Inhu: Laporan Akan Ditindaklanjuti
- Spanduk Kritik Jalan Rusak Bermunculan, Warga Siak Tagih Janji Perbaikan Infrastruktur
- Kapolres dan Ketua Bhayangkari Kepulauan Meranti Ajak Siswa TK Menjadi Sahabat Lingkungan
- Bupati Asmar Perkuat Sinergi dengan Danposal Selatpanjang, Bahas Stabilitas Wilayah dan Pembangunan
- Kejurprov Karate FORKI Riau 2026 Siap Digelar, Ribuan Atlet Ditargetkan Berlaga
- Karmila Sari Dukung Konsorsium Perguruan Tinggi untuk Percepat Pembangunan Daerah
- Indonesia dan Masa Depan Keamanan Kolektif Dunia Islam
- Dugaan Gratifikasi Guncang Inhu, Tiga Kades dan Satu Lurah Dilaporkan Terkait Konflik PT SBP
- BRK Syariah dan Pemkab Inhil Gelar Ramah Tamah ASN Pensiun dan Purnabakti
- Kodam XIX Tuanku Tambusai Perkuat Semangat Gotong Royong Lewat Karya Bakti Massal di Pekanbaru
Anggota DPR RI Minta Industri Besar Lebih Serius Bina UMKM Lokal

Bogor, VokalOnline.Com - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Hendry Munief, meminta industri besar baik swasta atau BUMN memperjelas komitmennya dalam pengembangan industri UMKM. Komitmen ini penting untuk mendukung tumbuh berkembangnya UMKM di sekitar wilayah operasionalnya.
Hal itu disampaikan Hendry dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke pabrik PT. Solusi Bangun Indonesia Tbk (SBI), di Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai bagian dari Semen Indonesia Group (SIG). Kunjungan ini dilakukan pada Senin (14/7/2025).
Saat mendengar ekspos manajemen PT. SBI, Hendry Munief mengapresiasi komitmen SIG dalam berbagai aspek, tetapi menilai aspek pembinaan UMKM masih perlu dijelaskan lebih rinci.
“SIG cukup menarik, mulai dari aspek sosial, ekonomi, lingkungan, hingga tata kelola hukum, namun saya ingin fokus pada sisi ekonomi, khususnya pembinaan UMKM,” ujar Hendry saat memberikan tanggapan.
Ia menyebut manajemen PT. SBI tidak menjelaskan secara spesifik bentuk program pembinaan UMKM yang dilakukan SIG. Padahal pembinaan menjadi bagian penting dari amanat regulasi tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
Menurut Hendry, SIG melaporkan transaksi pengadaan dengan UMKM mencapai sekitar Rp1,9 triliun per tahun, melibatkan lebih dari 900 UMKM. Meski nilai itu besar, ia menegaskan pentingnya memastikan bahwa UMKM tidak hanya dijadikan penyedia barang dan jasa, tetapi juga benar-benar diberdayakan.
“Harapannya UMKM ini mendapatkan perhatian, bukan sekadar sebagai penyedia semata,” katanya.
Hendry menambahkan bahwa ia sengaja meninjau langsung kawasan sekitar pabrik untuk melihat eksistensi UMKM di lingkungan industri besar. Namun fakta yang ia temui justru menggambarkan potret yang memprihatinkan.
“Tadi saya mencari UMKM di sekitar sini. Tadinya ingin sarapan soto Bogor, tapi tidak ketemu --yang terlihat justru ketoprak. Ini potret nyata yang membuat saya agak miris,” ucapnya.
Ia berharap SIG dan perusahaan besar lainnya dapat lebih terbuka dalam menjelaskan program pemberdayaan ekonomi lokal, khususnya bagi UMKM sekitar, agar dampak kehadiran industri bisa dirasakan secara langsung dan berkelanjutan oleh masyarakat.(**)
Berita Terkait :
_Black11.png)









