Indonesia dan Masa Depan Keamanan Kolektif Dunia Islam

Pekanbaru, VokalOnline.Com - Gelombang konflik yang terus mengguncang Timur Tengah dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan satu kenyataan yang sulit dibantah: dunia Islam belum memiliki mekanisme keamanan kolektif yang mampu meredam eskalasi konflik maupun melindungi kepentingan bersama. Perang di Gaza, ketegangan Iran–Israel, konflik di Suriah dan Yaman, hingga ancaman terhadap jalur perdagangan internasional menunjukkan bahwa stabilitas kawasan masih sangat bergantung pada intervensi kekuatan-kekuatan besar.

Di tengah situasi tersebut, kembali mengemuka gagasan mengenai perlunya membangun sistem keamanan kolektif negara-negara Islam yang oleh sebagian kalangan dianalogikan sebagai "NATO Dunia Islam". Gagasan ini menarik, tetapi juga memunculkan pertanyaan mendasar: apakah dunia Islam benar-benar membutuhkan aliansi militer seperti NATO, atau justru memerlukan model kerja sama keamanan yang lebih sesuai dengan karakter dan dinamika kawasan?

Bagi Indonesia, pertanyaan tersebut memiliki arti strategis. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia sekaligus penganut politik luar negeri bebas aktif, Indonesia berada pada posisi yang memungkinkan untuk memengaruhi arah pembentukan arsitektur keamanan dunia Islam.

Keinginan membangun keamanan kolektif sejatinya bukanlah hal baru. Sejak berdirinya Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), berbagai upaya telah dilakukan untuk memperkuat solidaritas politik dan ekonomi antarnegara anggota. Di bidang keamanan, Arab Saudi menggagas Islamic Military Counter Terrorism Coalition (IMCTC), sementara Turki, Pakistan, dan sejumlah negara lain memperluas kerja sama pertahanan melalui latihan militer, pertukaran teknologi, serta pengembangan industri strategis.

Namun, berbagai inisiatif tersebut belum berkembang menjadi sistem pertahanan kolektif yang memiliki mekanisme pengambilan keputusan, komando terpadu, dan prinsip pertahanan bersama sebagaimana diterapkan NATO.

Hambatan utamanya bukan semata-mata persoalan kemampuan militer. Dunia Islam merupakan kawasan yang sangat beragam dari sisi orientasi politik, kepentingan nasional, kapasitas ekonomi, maupun hubungan dengan kekuatan besar. Rivalitas Arab Saudi dan Iran, kepentingan strategis Turki, dinamika politik Mesir, serta kedekatan negara-negara Teluk dengan Amerika Serikat menunjukkan bahwa negara-negara Islam belum memiliki persepsi ancaman yang sama. Tanpa kesamaan persepsi tersebut, membangun aliansi pertahanan formal akan menjadi pekerjaan yang sangat sulit.

Di sisi lain, karakter ancaman keamanan saat ini juga telah berubah. Ancaman tidak lagi hanya berupa invasi militer antarnegara, tetapi meluas ke terorisme, serangan siber, disinformasi, sabotase infrastruktur vital, keamanan energi, keamanan pangan, hingga gangguan terhadap rantai pasok global. Konflik di Laut Merah dan Selat Hormuz membuktikan bahwa dampak konflik regional dapat langsung dirasakan oleh negara-negara yang secara geografis berada jauh dari kawasan tersebut.

Dalam konteks demikian, keamanan tidak lagi semata-mata dipahami sebagai kemampuan memenangkan peperangan, melainkan sebagai kemampuan menjaga stabilitas ekonomi, teknologi, dan kemanusiaan.

Di sinilah Indonesia memiliki ruang strategis untuk menawarkan pendekatan yang berbeda. Politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi identitas diplomasi Indonesia memberikan fleksibilitas untuk membangun jembatan komunikasi di antara berbagai kekuatan yang saling berseberangan. Indonesia tidak memiliki rivalitas ideologis dengan negara-negara utama di Timur Tengah, tetapi memiliki hubungan baik dengan Arab Saudi, Iran, Turki, Uni Emirat Arab, Qatar, Mesir, maupun negara-negara Barat. Modal diplomatik tersebut merupakan aset yang tidak dimiliki banyak negara Muslim lainnya.

Karena itu, respons Indonesia tidak seharusnya diarahkan pada dukungan terhadap pembentukan blok militer baru. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa aliansi pertahanan memang dapat memperkuat efek penangkalan (deterrence), tetapi pada saat yang sama juga berpotensi memperdalam polarisasi geopolitik apabila dibangun di tengah rendahnya tingkat kepercayaan antarnegara. Dunia Islam memerlukan forum yang mampu memperkuat rasa saling percaya sebelum membangun komitmen pertahanan bersama.

Indonesia juga tidak perlu melihat gagasan yang muncul dari Iran semata-mata sebagai inisiatif satu negara, melainkan sebagai refleksi atas kebutuhan dunia Islam untuk membangun arsitektur keamanan yang lebih mandiri. Selama beberapa dekade, keamanan kawasan Timur Tengah terlalu bergantung pada intervensi kekuatan eksternal. Ketergantungan tersebut justru membuat konflik berkepanjangan dan mempersempit ruang dialog antarnegara Islam. Dalam konteks inilah, setiap gagasan yang mendorong lahirnya mekanisme keamanan kolektif patut diapresiasi sebagai bahan diskusi strategis, bukan langsung ditolak karena identitas pengusulnya.

Indonesia dapat mengambil peran sebagai penggerak terbentuknya arsitektur keamanan kolektif yang lebih inklusif. Kerja sama tersebut dapat dimulai melalui penguatan pertukaran intelijen untuk menghadapi terorisme lintas negara, pembangunan pusat keamanan siber bersama, latihan gabungan untuk operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana, peningkatan interoperabilitas pasukan penjaga perdamaian, hingga kolaborasi riset dan pengembangan industri pertahanan. Pendekatan bertahap seperti ini jauh lebih realistis dibandingkan membentuk organisasi yang langsung mengadopsi prinsip pertahanan kolektif ala NATO.

Di sisi lain, Indonesia juga perlu memanfaatkan kapasitas industri pertahanan nasional sebagai instrumen diplomasi. Kerja sama produksi alat utama sistem persenjataan, pengembangan teknologi nirawak, keamanan siber, serta pendidikan militer dapat menjadi fondasi kerja sama yang memberikan manfaat nyata bagi negara-negara anggota. Hubungan keamanan tidak selalu dibangun melalui aliansi formal, tetapi juga melalui ketergantungan positif dalam pengembangan kapasitas bersama.

Sebagai negara besar, Indonesia memiliki kepentingan agar dunia Islam memiliki mekanisme yang mampu mencegah konflik, memperkuat stabilitas kawasan, dan mengurangi ketergantungan terhadap kekuatan di luar kawasan. Oleh karena itu, dukungan Indonesia seharusnya tidak diarahkan pada pembentukan aliansi militer yang eksklusif, melainkan pada lahirnya sistem keamanan kolektif yang bersifat inklusif, berbasis dialog, menghormati kedaulatan negara, serta mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai.

Peran tersebut sejalan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Indonesia sebagai bangsa yang ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Amanat konstitusi itu tidak berarti Indonesia harus bersikap pasif terhadap dinamika keamanan internasional. Sebaliknya, Indonesia dituntut menghadirkan gagasan yang mampu menjembatani kepentingan berbagai pihak di tengah perubahan tatanan global yang semakin kompleks.

Indonesia juga memiliki legitimasi moral untuk mengembangkan gagasan tersebut. Berbeda dengan banyak negara Timur Tengah yang terikat dalam rivalitas geopolitik, Indonesia relatif diterima oleh berbagai pihak. Hubungan diplomatik yang baik dengan Arab Saudi, Iran, Turki, Mesir, Qatar, Uni Emirat Arab, maupun negara-negara Barat memberikan ruang bagi Indonesia untuk berperan sebagai jembatan diplomasi. Posisi inilah yang menjadi modal utama apabila dunia Islam ingin membangun sistem keamanan yang lebih mandiri tanpa menciptakan blok konfrontatif baru.

Pada akhirnya, masa depan keamanan dunia Islam tidak semestinya ditentukan oleh pilihan antara membentuk atau tidak membentuk "NATO Dunia Islam". Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana membangun sistem keamanan yang mampu menjaga stabilitas kawasan tanpa memperbesar rivalitas global.

Sebagai negara Muslim terbesar di dunia dengan tradisi diplomasi yang moderat dan kredibel, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi salah satu arsitek utama lahirnya tata kelola keamanan kolektif yang lebih inklusif, adaptif, dan berorientasi pada perdamaian. Kepemimpinan semacam inilah yang sesungguhnya dibutuhkan dunia Islam di tengah ketidakpastian geopolitik saat ini.

Karena itu, Indonesia tidak perlu ragu menyambut gagasan pembentukan keamanan kolektif dunia Islam. Namun, dukungan tersebut harus diarahkan pada substansinya, bukan pada negara penggagasnya. Indonesia sebaiknya mendorong agar konsep tersebut berkembang menjadi forum kerja sama keamanan yang menitikberatkan pada pertukaran intelijen, keamanan maritim, keamanan siber, penanggulangan terorisme, perlindungan jalur perdagangan internasional, serta respons kemanusiaan.

Dengan pendekatan tersebut, Indonesia dapat tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif sekaligus mengambil peran sebagai penggerak lahirnya tatanan keamanan dunia Islam yang lebih inklusif, mandiri, dan berorientasi pada perdamaian.(**)

Oleh: Budi, S.T., M.Han

Mahasiswa Program Doktoral FISIP Universitas Nasional, 2026

Berita Terkait :

• Manfaat Tersembunyi Bawang Putih 0
• Aturan Komsumsi Kopi untuk Diet 0
• Rekomendasi Teh untuk Turunkan Berat Badan0
• Pesawat Ethiopian Airlines Salah Mendarat0
• Mulai Awal Ramadhan Arab Saudi Izinkan Umrah Untuk Jamaah Yang Sudah di Vaksin0