- HUT JMSI ke-6 di Inhu, Sekda Zulfahmi: JMSI Mitra Strategis Pemerintah Daerah
- Puncak Musim Kemarau,Ketua forum komunikasi RT_RW kabupaten Meranti Masyarakat Waspadai Kebakaran
- Lima Oknum Personel Positif Narkoba AKBP Aldi : Saya Tegaskan Tak Toleransi Terhadap Lima Oknum
- Batam Harus Siap Jadi Alternatif Terbaik di Tengah Pelemahan Ekonomi Singapura
- Upacara Bulan K3 Nasional 2026, RAPP Perkuat Komitmen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Menghadapi Tekanan Eksternal: Bagaimana Industri Tekstil Indonesia Bisa Kembali Unggul
- Ketua APPSI Inhil Sampaikan Keluhan dan Pertanyaan Soal Kendala Perkebunan Sawit pada Diskusi Publik
- Hari Pers Nasional 2026, Pakar UPER Tekankan Pentingnya Profesionalisme dan Independensi Pers
- Anggota DPR RI Hendry Munief Silaturahmi dengan Ratusan Tokoh Siak: Bahas Berbagai Hal
- Siswa SMKN 1 Rengat Barat Kini Dapat Belajar Lebih Optimal dengan Ruang Praktik Baru
Budget Sharing di Kurangi Pemprov, Program Layanan Berobat Gratis di Inhil Terancam

Wahyudin Anggota DPRD Kab. INHIL
INHIL VokalOnline.com – Nasib rakyat kecil lagi-lagi diujung "Tanduk", Dulu digadang-gadang jadi program sakti mandraguna, kini program Universal Health Coverage (UHC) alias berobat gratis di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dikabarkan lagi "sesak napas".
Siap-siap saja, untuk warga yang biasanya pede berangkat ke RS cuma modal KTP, kedepannya harus memastikan terlebih dahulu apakah benar-benar sudah terdaftar di Program UHC atau belum.
Ketua Komisi IV DPRD Inhil, Wahyudin, ketika dikonfirmasi media ini menyampaikan bahwa hal tersebut terjadi karena adanya pengurangan Budget sharing anggaran oleh Pemerintah Provinsi Riau (Pemprov) sebanyak 56.000 peserta.
"Ia benar, terjadi pengurang dana sharing oleh provinsi sebanyak 56.000 untuk program UHC ini," ungkap Wahyudin.
Tidak hanya itu, Wahyudin menyebutkan akibat dari pengurangan tersebut timbul persoalan baru yang harus segera dicarikan solusinya.
"Karena ada pengurang Budget sharing ini maka pasien yang baru mendaftarkan bulan ini baru aktip bulan depan, lalu yang menjadi pertanyaannya bagaimana dengan biaya pengobatannya saat statusnya belum aktif? Apakah ditanggung pemerintah atau mandiri," ucapnya
Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Inhil tersebut berencana memanggil Dinas kesehatan dan RSUD serta dinas terkait lainnya.
"Tentu harus ada solusi kongkrit untuk masyarakat, maka dari itu kita secepatnya akan memanggil dinas-dinas terkait untuk membicarakan hal ini," sambungnya kembali.
Sementara itu, PLT Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada (PH) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), dr. Udin Syafrudin, M.Kes ketika dikonfirmasi membenarkan bahwa terjadi pengurangan Budget sharing dari Provinsi sebanyak 56.000.
"Kitakan awalnya 186.000 dan tahun ini ternyata tinggal 130.000 dari Provinsi, kalau untuk Pusat tetap 70.000 dan Kabupaten pun tetap 35.000," ungkapnya
Lebih lanjut dr. Udin Syafrudin, M.Kes menjelaskan, karena terjadinya pengurangan tersebut status keaktifan BPJS tidak lagi menjadi prioritas dikarenakan hanya 72% tidak sampai 80%.
"Karena status kita tidak lagi menjadi prioritas maka tidak bisa lagi mendaftar hari ini aktifnya hari ini juga, tapi aktifnya bulan depan, dan ini terhitung bulan Februari mulai berlakunya, Kita juga masih mengusahakan ke pihak BPJS agar bulan Maret. Jadi yang kita kurangi itu peserta yang tidak aktif bukan yang aktif," Jelasnya (*)
Berita Terkait :
- 20 Polsek di Riau Tak Berwenang Lagi Tangani Perkara Pidana0
- Heboh Beruang Masuk Desa di Siak, Sempat Melintasi Pasar0
- Mabes Polri Diserang, Terdengar Beberapa Kali Tembakan0
- Begini Cara Teller HN Jebol Rekening Nasabah Sampai Rp1,3 Miliar0
- Musrenbang RKPD Kampar 2021 Berjalan Sukses0
_Black11.png)









