- Izin RAPP Dicabut, Pulihkan Hak Masyarakat Adat! Siti Aisyah Desak Keadilan Agraria
- Apresiasi Smansa Festival, Hendry Munief Dorong Sekolah Cetak Wirausaha Muda dan Pelaku Ekraf
- Promosi Wisata Liburan Seru ke Malaysia Hadir di Car Free Day Pekanbaru
- Kabar Baik! MAN 1 Pekanbaru Kini Bagian dari MAN PUN, SNMB 2027/2028 Sudah Dibuka
- Serap Aspirasi Warga, Polres Kep. Meranti Gelar "Ngopi Bareng" Bahas Kamtibmas hingga Lowongan Kerja
- Bupati Asmar Perjuangkan Kemudahan Kerja dan Perlindungan PMI Meranti di Malaysia
- HIMAPROBIO FKIP UNRI Sukses Gelar Biology Blood Donor, 32 Kantong Darah Berhasil Dikumpulkan
- Polres Meranti Musnahkan 20 Kg Sabu dan 63 Cartridge Etomidate, Empat Tersangka Diamankan
- Bahas Masa Depan Media Cetak dan Kemitraan dengan Pemerintah
- Pengangkutan TBS Diduga Hasil Penjarahan Kebun Agrinas dan Ramp Parman Berujung Laporan Polisi
DPRD Dumai Tegaskan PT PHR Harus Utamakan Tenaga Kerja Lokal

Anggota DPRD Kota Dumai, Komisi III Fraksi Partai PKS, Mhd Al Ichwan Hadi
Dumai, VokalOnline.Com – Anggota DPRD Dumai Mhd Al Ichwan Hadi atau biasa di sapa akrab Iwan Jambul, mengatakan terkait PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR) di wilayah Riau wajib memperkerjakan minimal 70 persen tenaga kerja lokal dan 30 persen tenaga kerja luar.
PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR) harus mengutamakan pekerja lokal dari pada pekerja luar. Untuk itu kita minta instansi terkait melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR) terkait penerimaan tenaga kerja,” tegas anggota DPRD Dumai Komisi III fraksi partai PKS, Ichwan atau biasa di sapa akrab Iwan Jambul di kantor DPRD, Kamis 24 Februari 2022.
Anggota DPRD Dumai fraksi Partai PKS, Ichwan menyebutkan, mendukung kembalinya Blok Rokan kepada Pemerintah, dalam hal ini PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR), sesuai dengan apa yang dibicarakan beberapa tahun lalu di Komisi VII DPR-RI. Bahwa sikap dan perilaku Manajement PHR harus berubah, jangan seperti perilaku perusahaan sebelumnya.
Di satu sisi Kehadiran PHR harus bermanfaat bagi masyarakat Riau khususnya kota Dumai. Saat ini dengan persyaratan lamaran yang ditetapkan PHR, bukti nyata bahwa PHR dengan sengaja menghambat anak jati diri untuk berkarya di kampungnya sendiri.
Kebutuhan PHR akan tenaga kerja harus transparan, jika tidak bisa dimanfaatkan kalori atau penerimaan internal oleh perusahaan itu sendiri. Kasihan masyarakat, ini juga butuh pengawasan ditambah lagi dengan persyaratan lamaran yang ditetapkan PHR.
Jika ada masyarakat mengetahui ada perusahaan yang tidak merekrut tenaga kerja lokal maka dapat melaporkan langsung ke dinas terkait atau DPRD kota Dumai maupun DPRD Provinsi Riau.
Sehubungan dengan persyaratan lamaran ini, harus sesuai dengan Perda Kota Dumai nomor 10 tahun 2004 dan oleh terbitnya Peraturan Walikota Dumai No 37 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Penempatan Tenaga Lokal di Dumai.
“ Perda sudah sangat jelas mengenai penempatan tenaga kerja lokal, tapi selama ini penerapannya tidak sepenuhnya dilaksanakan perusahaan. Sehingga banyak tenaga kerja lokal hanya menjadi penonton saja. Padahal perusahaan tersebut berdomisili di wilayah mereka, kasian masyarakat lokal menganggur di kampungnya sendiri,” tegas Iwan Jambul.
Diterbitkannya Perda ini untuk memberikan kesempatan bagi putra daerah untuk dapat bekerja di perusahaan dan tidak menjadi penonton di daerahnya sendiri.(wan)
Berita Terkait :
- Walikota Dumai Hadiri Vaksinasi Massal Menuju Covid Punah 0
- PT Pertagas Lakukan Pengrusakan Lahan Milik Masyarakat0
- Wako Dumai Tinjau Empat Posyandu Vaksinasi Lansia0
- Gerindra Dumai Makin Kuat, Fuja Kesuma Yube Resmi Jadi Kader0
- Jurus BBKSDA Riau Cegah Gajah Masul Tol Pekanbaru-Dumai Lagi0
_Black11.png)









