- Izin RAPP Dicabut, Pulihkan Hak Masyarakat Adat! Siti Aisyah Desak Keadilan Agraria
- Apresiasi Smansa Festival, Hendry Munief Dorong Sekolah Cetak Wirausaha Muda dan Pelaku Ekraf
- Promosi Wisata Liburan Seru ke Malaysia Hadir di Car Free Day Pekanbaru
- Kabar Baik! MAN 1 Pekanbaru Kini Bagian dari MAN PUN, SNMB 2027/2028 Sudah Dibuka
- Serap Aspirasi Warga, Polres Kep. Meranti Gelar "Ngopi Bareng" Bahas Kamtibmas hingga Lowongan Kerja
- Bupati Asmar Perjuangkan Kemudahan Kerja dan Perlindungan PMI Meranti di Malaysia
- HIMAPROBIO FKIP UNRI Sukses Gelar Biology Blood Donor, 32 Kantong Darah Berhasil Dikumpulkan
- Polres Meranti Musnahkan 20 Kg Sabu dan 63 Cartridge Etomidate, Empat Tersangka Diamankan
- Bahas Masa Depan Media Cetak dan Kemitraan dengan Pemerintah
- Pengangkutan TBS Diduga Hasil Penjarahan Kebun Agrinas dan Ramp Parman Berujung Laporan Polisi
Izin RAPP Dicabut, Pulihkan Hak Masyarakat Adat! Siti Aisyah Desak Keadilan Agraria

Anggota Komisi III DPR RI, Siti Aisyahdari Fraksi PDI Perjuangan
RIAU, VokalOnline.Com - Pencabutan izin Hutan Tanaman Industri (HTI) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) harus menjadi momentum untuk menyelesaikan persoalan agraria sekaligus memulihkan hak-hak masyarakat adat dan rakyat di Provinsi Riau.
Hal tersebut tersebut disampaikan Siti Aisyah, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan kepada wartawan, Sabtu (21/11/2026). Ia mengingatkan bahwa pengembalian kawasan bekas konsesi perusahaan kepada negara tidak boleh berhenti pada perubahan status penguasaan lahan, tetapi harus disertai langkah nyata untuk memastikan hak-hak masyarakat yang selama ini terdampak konflik agraria mendapatkan perlindungan dan kepastian.
Menurut Siti Aisyah, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan penertiban kawasan hutan berjalan secara adil dan tidak menimbulkan ketimpangan perlakuan antara masyarakat kecil dan korporasi besar.
"Jangan sampai tanah adat dan tanah rakyat menjadi sasaran penertiban Satgas PKH, sementara lahan bekas konsesi perusahaan besar hanya dikembalikan kepada negara tanpa terlebih dahulu menyelesaikan persoalan hak masyarakat. Pemulihan hutan memang penting, tetapi perlindungan dan pemulihan hak rakyat juga merupakan kewajiban yang tidak boleh diabaikan," tegasnya.
Ia menilai, pencabutan izin HTI RAPP harus diikuti dengan evaluasi menyeluruh terhadap riwayat penguasaan lahan, keberadaan konflik agraria, serta klaim masyarakat adat dan kelompok masyarakat yang memiliki dasar hak atas tanah di kawasan tersebut.
Untuk itu, Siti Aisyah menyampaikan tiga rekomendasi penting:
1. Audit terbuka lahan eks-HTI RAPP, termasuk riwayat penguasaan, konflik agraria, dan klaim hak masyarakat adat.
2. Satgas PKH wajib melindungi tanah rakyat, memastikan tanah adat dan lahan masyarakat yang memiliki dasar hak tidak dirampas melalui penertiban sepihak.
3. Pemerintah harus memprioritaskan penyelesaian hak rakyat sebelum menetapkan pengelolaan lanjutan kawasan eks-HTI RAPP, dengan tetap menjaga fungsi hutan.
Siti Aisyah menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan pencabutan izin perusahaan tidak semestinya hanya diukur dari beralihnya penguasaan kawasan kepada negara. Lebih dari itu, kebijakan tersebut harus memberikan manfaat nyata bagi pemulihan lingkungan sekaligus menghadirkan keadilan bagi masyarakat.
"Jangan sampai korporasi kehilangan izin, tetapi rakyat tetap kehilangan tanah. Jangan sampai negara berhasil mengambil alih kawasan, tetapi persoalan hak masyarakat justru dibiarkan menggantung. Keadilan dalam pengelolaan hutan harus berjalan beriringan dengan keadilan agraria. Hutan harus dipulihkan, hak rakyat harus dikembalikan, dan negara wajib memastikan keduanya berjalan secara adil," pungkasnya Siti Aisyah. **Vol/Ril
Berita Terkait :
- Polisi Tembak Penampung Narkoba dari Malaysia di Bengkalis0
- Kompol YC Inisiator Pembeli Sabu Untuk Temannya0
- Kepala BPKAD Kuansing Bebas Dari Status Tersangka Korupsi0
- Kompol YC Hisap Sabu di Belakang Rumah Dinas Wakil Gubernur Riau0
- Polda Riau Bongkar Penambangan Ilegal di Hutan Produksi Rokan Hilir0
_Black11.png)









