Gabungan BEM Kampus di Indonesia: Jangan Kebiri Demokrasi yang Seumur Jagung Ini

Aksi gabungan BEM se Indonesia mendeklarasikan Sumpah Pemuda 2.0 di Gedung Joeang 45 Jakarta.

Jakarta, VokalOnline.Com - Gabungan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai kampus mendeklarasikan Sumpah Pemuda 2.0 di Gedung Joeang '45, Jakarta, pada Rabu (22/11/2023).

Mereka menyoroti demokrasi di Indonesia yang baru seumur jagung ini justru hendak dimatikan dan dikebiri, serta refleksi sembilan tahun masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Beberap contoh mundurnya iklim demokrasi di Indonesia mereka sampaikan. Terutama terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang terbukti diambil dengan cara-cara pelanggaran etik berat.

Deklarasi dipimpin Ketua BEM UI Melki Sedek Huang, Ketua BEM Unpad Haikal Febrian Syah, Sekjen SEMA Paramadina Afiq Naufal, Ketua BEM KM UGM Gielbran Muhammad Noor, dan mahasiswa Unnes Fajar Rahmat Sidik.

Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan, putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 sama sekali tidak memberikan arti positif bagi generasi muda di masa mendatang. Alih-alih memberi harapan para pemimpin muda, putusan tuna etika itu jsutru menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.

"Bagi kami, putusan MK kemarin tidak sedikit pun memberi arti positif bagi generasi muda. la malah membunuh kepercayaan kami akan terangnya masa depan republik ini," kata Melki Sedek.

Menurutnya, politik dinasti yang ramai diperbincangkan paska putusan MK merupakan ancaman nyata bagi anak miskin yang ingin menjadi pemimpin. Putusan yang mengandung conflict of interest itu berdampak pada regenerasi kepemimpinan di masa depan.

"Bangkitnya politik dinasti yang hadir karena pembajakan konstitusi kemarin akan membunuh harapan jutaan pemuda dan anak-anak Indonesia yang bermimpi akan cerahnya masa depan. Politik dinasti adalah ancaman bagi setiap anak-anak miskin yang bermimpi menjadi pemimpin," lanjutnya.

Melki mengatakan, putusan MK yang akhirnya meloloskan putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, hingga berbagai peristiwa yang terjadi menjelang Pemilu 2024 menjadi bukti bagaimana akhir dari sembilan tahun kepemimpinan Jokowi. Di akhir kepemimpinannya, Jokowi justru merusak dan menodai demokrasi.

"Bagi kami, keluarnya putusan MK kemarin dan juga berbagai hal yang terjadi menjelang Pemilu 2024 ini adalah bukti bahwa akhir pemerintahan Pak Jokowi adalah akhir pemerintahan yang betul-betul tidak taat konstitusi dan tidak menegakkan demokrasi dengan baik," lanjutnya.

Sementara itu, Ketua BEM KM UGM Gielbran menyamakan demokrasi Indonesia dengan jagung. Ia mengatakan, jagung tersebut menjadi simbolisasi bahwa demokrasi Indonesia yang baru seumur jagung pascaera reformasi 1998 dirusak dinasti politik dari pemerintahan yang saat ini berkuasa.

"Jagung sebagai simbolisasi usia yang masih sangat muda. Usia demokrasi kita seumur jagung, justru dikebiri dan ditindas dan makin dimonopoli oleh oknum pemimpin yang lahir dari buah reformasi, tapi ia justru lupa untuk semakin menyuburkan demokrasi itu sendiri," jelas Gielbran. (*)

Berita Terkait :

• Yudo Margono: Besok Sertijab Panglima TNI, 26 November Saya Pensiun0
• HUT Ke-4 JMSI akan Berikan Penghargaan untuk Sejumlah Tokoh Nasional dan Daerah0
• Unand Gelar The First International Conference on Humanities0
• PKPU Syarat Capres-cawapres Terbaru Digugat ke MA0
• Menhan AS Lloyd dan Prabowo Teken Kerja Sama Pertahanan0