- Izin RAPP Dicabut, Pulihkan Hak Masyarakat Adat! Siti Aisyah Desak Keadilan Agraria
- Apresiasi Smansa Festival, Hendry Munief Dorong Sekolah Cetak Wirausaha Muda dan Pelaku Ekraf
- Promosi Wisata Liburan Seru ke Malaysia Hadir di Car Free Day Pekanbaru
- Kabar Baik! MAN 1 Pekanbaru Kini Bagian dari MAN PUN, SNMB 2027/2028 Sudah Dibuka
- Serap Aspirasi Warga, Polres Kep. Meranti Gelar "Ngopi Bareng" Bahas Kamtibmas hingga Lowongan Kerja
- Bupati Asmar Perjuangkan Kemudahan Kerja dan Perlindungan PMI Meranti di Malaysia
- HIMAPROBIO FKIP UNRI Sukses Gelar Biology Blood Donor, 32 Kantong Darah Berhasil Dikumpulkan
- Polres Meranti Musnahkan 20 Kg Sabu dan 63 Cartridge Etomidate, Empat Tersangka Diamankan
- Bahas Masa Depan Media Cetak dan Kemitraan dengan Pemerintah
- Pengangkutan TBS Diduga Hasil Penjarahan Kebun Agrinas dan Ramp Parman Berujung Laporan Polisi
Karmila Soroti Ancaman Nonmiliter, Minta Regulasi Terkait LGBT Dipertegas

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dr. Hj. Karmila Sari, S.Kom, M.M
Jakarta, VokalOnline.Com - Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dr Hj Karmila Sari, SKom, MM, mendorong pemerintah memperkuat regulasi terkait penyebaran paham Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer (LGBTQ) dengan merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Dr Karmila Sari menyusul terbitnya Perpres Nomor 111 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto, di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap sejumlah kasus terkait LGBTQ yang memicu perdebatan di masyarakat.
Menurut Dr Karmila, Perpres tersebut menegaskan bahwa ancaman terhadap bangsa tidak hanya berasal dari sektor militer, tetapi juga mencakup ancaman nonmiliter yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi.
"Sudah ada Perpres Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara. Di situ disampaikan mengenai ancaman nonmiliter yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi. Karena itu jangan sampai penyebaran paham-paham tersebut menjadi budaya baru di Indonesia," kata Karmila dengan sambungan seluler kepada wartawan, Rabu (15/7/2026).
Ia menilai pemerintah perlu menjadikan Perpres tersebut sebagai salah satu pijakan dalam menyusun kebijakan yang lebih tegas terkait pencegahan penyebaran berbagai paham yang menurutnya bertentangan dengan nilai-nilai bangsa Indonesia.
Menurut Karmila, penguatan regulasi penting agar upaya pencegahan tidak berhenti pada sebatas larangan, tetapi juga disertai kepastian hukum melalui konsekuensi dan sanksi yang jelas terhadap pihak yang terbukti melanggar ketentuan.
"Kalau tegas ini pasti kaitannya dengan konsekuensi. Jadi bukan hanya pelarangan saja, tetapi harus ada ketegasan dalam arti konsekuensi ataupun sanksi apabila penyebaran itu dilakukan ataupun dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang mendukung hal tersebut," ujarnya.
Karmila menambahkan, Indonesia memiliki nilai-nilai sosial, budaya, dan kehidupan beragama yang menurutnya perlu dijaga sebagai bagian dari identitas nasional. Karena itu, ia berharap pemerintah dapat menghadirkan regulasi yang memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi langkah preventif terhadap penyebaran paham-paham yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat Indonesia.
Ia menegaskan bahwa penguatan regulasi juga harus dilakukan secara terukur, memiliki dasar hukum yang jelas, serta menjadi bagian dari implementasi kebijakan pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 111 Tahun 2025.
Berita Terkait :
- Sidang Putusan Sela Rizieq di PN Jaktim Dikawal 1.388 Aparat0
- Pesawat Ethiopian Airlines Salah Mendarat0
- Mulai Awal Ramadhan Arab Saudi Izinkan Umrah Untuk Jamaah Yang Sudah di Vaksin0
- Militer Israel Memiliki Jet Tempur Pengintai Baru0
- Ketua ASEAN Akan Adakan Pertemuan di Jakarta Bahas Krisis Myanmar0
_Black11.png)









