- Izin RAPP Dicabut, Pulihkan Hak Masyarakat Adat! Siti Aisyah Desak Keadilan Agraria
- Apresiasi Smansa Festival, Hendry Munief Dorong Sekolah Cetak Wirausaha Muda dan Pelaku Ekraf
- Promosi Wisata Liburan Seru ke Malaysia Hadir di Car Free Day Pekanbaru
- Kabar Baik! MAN 1 Pekanbaru Kini Bagian dari MAN PUN, SNMB 2027/2028 Sudah Dibuka
- Serap Aspirasi Warga, Polres Kep. Meranti Gelar "Ngopi Bareng" Bahas Kamtibmas hingga Lowongan Kerja
- Bupati Asmar Perjuangkan Kemudahan Kerja dan Perlindungan PMI Meranti di Malaysia
- HIMAPROBIO FKIP UNRI Sukses Gelar Biology Blood Donor, 32 Kantong Darah Berhasil Dikumpulkan
- Polres Meranti Musnahkan 20 Kg Sabu dan 63 Cartridge Etomidate, Empat Tersangka Diamankan
- Bahas Masa Depan Media Cetak dan Kemitraan dengan Pemerintah
- Pengangkutan TBS Diduga Hasil Penjarahan Kebun Agrinas dan Ramp Parman Berujung Laporan Polisi
Ketua BKSAP DPR RI Kecam Pengangkatan Isu West Papua di UNGA PBB

Jakarta, VokalOnline.Com - Ketua BKSAP DPR RI Dr. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A., mengecam langkah Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Matthew Cooper Wale, yang kembali mengangkat isu West Papua dalam Sidang Umum PBB (UNGA) ke-81.
Anggota Komisi I Fraksi PKS DPR RI tersebut menilai pengangkatan isu Papua di forum internasional tanpa konteks yang utuh berpotensi memperkeruh hubungan Indonesia dengan negara-negara Pasifik serta mengabaikan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan negara.
"Kami mengecam pengangkatan isu West Papua secara sepihak di forum PBB. Persoalan Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan tidak semestinya terus dijadikan komoditas politik di forum internasional,” tegas Syahrul Aidi, Minggu (27/9/2026).
Anggota DPR RI dari Riau itu menegaskan bahwa Indonesia terbuka terhadap kritik dan dialog mengenai pembangunan, HAM, serta kesejahteraan masyarakat Papua. Namun, pembahasan tersebut harus dilakukan berdasarkan fakta, data yang terverifikasi, serta penghormatan terhadap hukum internasional dan Indonesia.
"Jika ada persoalan HAM atau pembangunan di Papua, mari kita bahas dengan data dan mekanisme dialog yang konstruktif. Jangan membangun narasi sepihak yang berpotensi mendeligitimasi Indonesia,” ujarnya.
Syahrul juga meminta pemerintah untuk memperkuat diplomasi Indonesia di kawasan Pasifik.
"Indonesia tidak boleh diam. Diplomasi harus hadir lebih aktif. Jangan sampai ruang informasi tentang Papua dikuasai oleh narasi sepihak pihak lain," pungkasnya.
BKSAP DPR RI menegaskan komitmennya untuk memperkuat diplomasi parlemen dengan negara-negara Pasifik, sekaligus menjaga kepentingan nasional, kedaulatan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Berita Terkait :
- Sidang Putusan Sela Rizieq di PN Jaktim Dikawal 1.388 Aparat0
- Pesawat Ethiopian Airlines Salah Mendarat0
- Mulai Awal Ramadhan Arab Saudi Izinkan Umrah Untuk Jamaah Yang Sudah di Vaksin0
- Militer Israel Memiliki Jet Tempur Pengintai Baru0
- Ketua ASEAN Akan Adakan Pertemuan di Jakarta Bahas Krisis Myanmar0
_Black11.png)









