Komisi IV DPRD Hearing Dengan Perkim
Beri Catatan Khusus Soal Drainase Buruk

Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru Pangkat Purba (kanan) dan Mulyadi SPd, saat hearing dengan Dinas Perkim, Selasa (7/3/2023).

Pekanbaru, VokalOnline.Com - Rapat kerja (hearing) Komisi IV DPRD Pekanbaru dengan Dinas Perkim Pekanbaru, Selasa (7/3/2023), membahas sejumlah program yang menjadi Tupoksinya. 

Terutama mengenai aspirasi masyarakat, mulai dari pembenahan drainase, semenisasi jalan dan lainnya. Rapat dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Nurul Ikhsan, di dampingi sejumlah anggota lainnya. 

Dari Dinas Perkim Pekanbaru, hadir Kadis Perkim Mardiansyah dan kepala bidangnya. 

Suasana hearing Komisi IV DPRD Pekanbaru bersama Dinas Perkim Pekanbaru, Selasa (7/3/2023) di ruang Komisi IV DPRD. 

Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Nurul Ikhsan mengatakan, fokus rapat tersebut membahas program kerja 2023, dengan harapan Perkim bisa tancap gas. Sehingga apa yang direncanakan, bisa direalisasikan semua programnya di tahun 2023 ini.

"Anggarannya kan sudah masuk DPA, jadi kita mendesak Dinas Perkim untuk segera melaksanakan kegiatan yang sifatnya menyentuh masyarakat. Nggak pakai tunggu lama," kata Nurul Ikhsan usai hearing. 

Komisi IV DPRD memberikan catatan khusus kepada Perkim, di antaranya mendesak segera melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menyentuh seperti drainase yang selama ini buruk dan menjadi persoalan di tengah masyarakat. 

"Jangan sampai permukiman-permukiman di Pekanbaru ini terendam dan tergenang air, karena drainase tidak baik. Ini harus diperhatikan," tambahnya. 

Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Nurul Ikhsan (kanan) bersama Anggota Komisi IV Rois saat hearing dengan Perkim, Selasa (7/3/2023). 

Karenanya, Komisi IV meminta Dinas Perkim Pekanbaru, agar dapat memaksimalkan anggaran Rp5,6 miliar untuk kegiatan yang dilakukan organisasi masyarakat setempat (OMS), pada 15 kecamatan. 

Kegiatan yang dimaksud masih seputar infrastruktur. Terutama masalah genangan air, yang mana menjadi skala prioritas, harus bisa dikerjakan segera. 

Selain itu, Politisi Gerindra ini juga menyoroti ikhwal anggaran operasional pemeliharaan (OP), yang dimiliki Dinas Perkim Pekanbarutahun 2023 ini sebesar Rp 20 miliar.

Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru Roni Pasla, saat bertanya kepada Dinas Perkim dalam hearing, Selasa (7/3/2023). 

"Kita ingatkan, agar dapat berhati-hati dalam menggunakan anggaran OP tersebut. Supaya pemanfaatan anggaran di Dinas Perkim Pekanbaru tidak tercampur aduk dengan OPD lain. Sebab, Dinas Perkim dan Dinas PUPR Pekanbaru sama-sama memiliki anggaran OP," sarannya.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa anggaran OP ini harus betul-betul tepat sasaran. Jangan sampai nanti kegiatan OP itu hanya berupa tambal sulam saja, atau mempoles-poles jalan saja. Tapi hasilnya tidak bertahan lama. Karenanya, anggaran bisa mubazir. 

Kepala Dinas Perkim Pekanbaru Mardiansyah (tengah) bersama para staf, saat hearing dengan Komisi IV DPRD, Selasa (7/3/2023).

"Jadi semua harus jelas, kami akan kawal prosesnya sampai direalisasikan," tambahnya. 

Kepala Dinas Perkim Pekanbaru Mardiansyah menyampaikan, ada sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan di tahun 2023. Di antaranya, penanganan infrastruktur kawasan lingkungan, seperti perbaikan jalan lingkungan dan saluran drainase. Untuk anggaran, Dinas Perkim Pekanbaru di tahun 2023 ini disampaikannya sebesar Rp 156 miliar.

Penyebarannya Rp 83 miliar untuk penyelesaian infrastruktur skala lingkungan. Baik jalan lingkungan, drainase, penyediaan air bersih dan kegiatan operasional pemeliharaan seperti pembersihan parit-parit di lingkungan masyarakat.

Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Nurul Ikhsan, membuka hearing dengan Perkim, Selasa (7/3/2023).

Mardiansyah menambahkan, kegiatan lainnya, program padat karya bersama organisasi masyarakat setempat (OMS) di 15 kecamatan.

"Untuk pelaksanaan program padat karya, kita prioritaskan anggarannya itu akan ada daerah banjir skala lingkungan, itu akan kita tangani," terangnya.

Untuk diketahui, Pemko Pekanbarutahun 2023 ini juga mendapatkan bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemprov Riau, untuk pembangunan 50 unit rumah layak huni (RLH). Programnya tahun ini dijalankan. ***

Berita Terkait :

• Komisi III DPRD Hearing Dengan Disdik0
• DPRD Sahkan Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik0
• DPRD Gelar Paripurna LKPj Wali Kota Pekanbaru0
• Paripurna Jawaban Pemerintah Tentang Pandangan Fraksi0
• Bantuan Keuangan Perbaikan Jalan, Pemprov Minta Pemko segera Eksekusi0