- Agrinas dan Talang Mamak Bersinergi, Pengelolaan Kebun Eks PT SAL Buka Lapangan Kerja
- Polsek Keritang Monitor Tanaman Padi Menjelang Panen
- 53 SMP di Riau Dapat Pendampingan, RAPP Dorong Pendidikan Unggul Lewat School Improvement
- JMSI dan Bupati Pringsewu Bahas Program Kerakyatan dan HPN 2027 di Lampung
- Human Initiative Distribusikan Paket Sembako untuk Penyintas Kebakaran di Pulau Kijang
- Kolaborasi Film Nasional Kian Menguat, Hendry Munief Dorong Eksplorasi Budaya Daerah
- HIMAPROBIO FKIP Unri Resmi Buka Pekan Penghijauan XXXV di Tanjung Kampar Hulu
- Aiptu Hendrick Pantau Kolam Patin 30x40 M di Desa Nusantara Jaya
- Polsek Enok Sinergi dengan Warga Jl Gajah Mada Dorong Produktivitas Ekonomi dari Pekarangan
- Personil Polsek Enok Motivasi Warga Enok Tanam Sayur, Labu, Kunyit, dan Serai di Pekarangan
Komnas HAM Bentuk Tim Pemantau Pemilu 2024

Ilustrasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
Jakarta, VokalOnline.Com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membentuk kelompok yang diberi nama Tim Pemantauan Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. Tim dibentuk guna memantau kesiapan pemilu.
Komisioner Komnas HAM Sandrayati Moniaga mengatakan bahwa fokus dari tim tersebut yakni memantau upaya implementasi rekomendasi pada pemerintah.
"Berfokus pada monitoring rekomendasi-rekomendasi yang telah dikeluarkan Komnas HAM RI kepada pemerintah dan penyelenggara Pemilu terkait pelaksanaan Pilkada dan Pemilu 2018-2020," kata Sandrayati dalam keterangan resmi, Jumat (30/9).Ia menjelaskan kegiatan tim akan dilaksanakan dalam bentuk review terhadap hasil pemantauan sebelumnya.
Selain itu, tim juga akan melaksanakan diskusi terfokus bersama ahli, akademisi, organisasi masyarakat sipil, pemerintah, penyelenggara Pemilu serta penerimaan pengaduan dugaan pelanggaran HAM dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2024.
Sandra berharap rekomendasi yang dihasilkan Tim Pemantauan Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 dapat menjadi bahan rujukan bagi pemerintah maupun penyelenggara Pemilu.
"Untuk melaksanakan perbaikan regulasi dan kebijakan agar penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil dan akuntabel dapat diwujudkan dalam setiap penyelenggaraan Pemilu sebagai bagian dari pemenuhan serta pelindungan hak asasi manusia," ujarnya.
Komnas HAM RI berharap agar semua pihak dapat mendukung serta bekerja sama dalam pelaksanaan tugas pemantauan tersebut.Lebih lanjut, Sandra mengatakan bahwa hal itu merupakan bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM.
"Yaitu mengembangkan kondisi yang kondusif dan meningkatkan pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM di Indonesia," ucapnya.**vol/jn
Berita Terkait :
- Mahasiswa Balas Tudingan Moeldoko soal Demo BBM Bela Orang Kaya0
- MUI soal Putri Sambo Ditahan: Polri Buktikan Semua Sama di Mata Hukum0
- Ketua Presidium FPII Audiance Dengan Kakanwil Kemenkumham RI dan Jajaran0
- Turunkan Nadiem, APTISI Riau Aksi Damai di Depan Istana Negara0
- Kompetisi Pameran dan Seni Lukis BAAA, Mengangkat Idiolog Kini Tokoh Bangsa 0
_Black11.png)









