Muhammadiyah Menerima Penawaran Pengelolaan Tambang, Presnas Zona 1 Sumatera Angkat Bicara

PADANG, VokalOnline.Com - Muhammadiyah merupakan persyarikatan yang berdiri tegak dengan prinsip prinsip nya, sampai hari ini muhammadiyah di lihat masyarakat sebagai persyarikatan mandiri, dan menjalankan Amar Ma’ruf Nahi Munkar “Menjaga Kebaikan dan Meninggalkan Kemungkaran”. Tetapi prinsip prinsip tersebut sekarang seakan hanya menjadi ucapan dan tulisan saja, semenjak persyarikatan ini ikut dalam pengelolaan tambang yang di tawarkan oleh pemerintah.

Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah Indonesia (BEM PTMAI) Zona I Sumatera angkat bicara terkait penerimaan izin pertambangan yang ditawarkan oleh pemerintah kepada Muhammadiyah. 

Presidium Nasional BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah Indonesia Zona I Sumatera, Ilham Muhammad Bintang sangat menyayangkan keputusan yang diambil oleh Muhammadiyah dan meminta kepada Muhammadiyah untuk memikirkan kembali dan mencabut tawaran yang telah diterima Terkait pengelolaan tambang, karena masi banyak persoalan rakyat yang perlu di perhatikan, seperti konflik agraria, indrastruktur pendidikan, dll. 

"Saya bersama BEM PTMA-I Zona I Sumatera ingin Muhammadiyah menolak tawaran izin pertambangan yang diterima dari pemerintah hari ini,ini cukup melahirkan pandangan-pandangan yang kurang mengenakkan bagi Muhammadiyah itu sendiri, jangan sampai persyarikatan yang dibanggakan malah menjadi musuhnya masyrakat karena kerusakan kerusakan yg ditimbulkan akibat tambang ini." Ujar Ilham (26/07/2024)

Melihat kondisi yang terjadi, Ilham menyampaikan bahwa jika Muhammadiyah mengambil keputusan tersebut, Muhammadiyah harus melihat kembali bahwa banyak dampak buruk yang akan diterima dan Muhammadiyah harusnya mencegah bukan ikut andil dalam perusakan kedepannya.

"Apapun yang berkaitan terhadap pengelolaan tambang, bagaimanapun nantinya akan memiliki dampak buruk bagi masyarakat ataupun alam. Mulai dari konflik agraria, infrastruktur pendidikan masih banyak dampak lainnya yg akan terjadi. Harini bisa kita lihat beberapa kasus agraria yang terjadi terkhusus di Sumatera, mulai dari provinsi Riau, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan masih banyak kasus agraria yang merugikan masyarakat hari ini. Ketika mendengar kabar muhammadiyah menerima pengelolaan tambang kami mahasiswa di Sumatera merasa tersakiti, karena konflik agraria yang terjadi di sumtera ini sangat kompleks. Seharusnya Muhammadiyah menyikapi persoalan ini dengan cara tidak menerima tawaran dari pemerintah tersebut karena saya percaya PP Muhammadiyah selalu mengambil keputusan dan kebijakan melalui kajian-kajian yang konkret. Mari muhammadiyah coba lihat kembali keadaan masyarakat hari ini terkhususnya di sumatera yang banyak sekali konflik agraria jangan sampai muhammadiyah melupakan prinsip Amar Ma’ruf Nahi Munkar" ujarnya.*Vol(Mp)

Berita Terkait :