- Bhabinkamtibmas Kelayang Monitoring Budidaya Ikan Nila, Pastikan Program Ketahanan Pangan Berjalan
- Anggota Komisi II DPRD Hadiri Rakor Siaga Darurat Karhutla 2026
- Sekretaris Komisi IV DPRD Inhil Hadiri Pembukaan O2SN dan GSI Tingkat Kabupaten Tahun 2026
- Anggota Komisi II DPRD Inhil Hadiri Apel Siaga Darurat Penanggulangan Karhutla
- Ketua DPRD Inhil Hadiri Pelepasan Jemaah Haji Kloter XI Embarkasi Batam
- Anggota Komisi I DPRD Inhil Hadiri Penunjukan Duta Anti Narkoba dan Revitalisasi Kampung Tangguh
- Ketua Komisi IV DPRD Inhil Hadiri Pelantikan Pengurus PBVSI Masa Bakti 2025–2029
- Rapat Gabungan Komisi DPRD Inhil Bahas Permasalahan Lahan Kebun Sawit Masyarakat
- Wakil Ketua I DPRD Inhil Hadiri Vidcon Launching Titik KDKMP di Wilayah Kodim 0314/Inhil
- Ketua DPRD Inhil Hadiri Pelatihan Jurnalistik Televisi dan Konten Kreator HUT ke-1 FJTI
Pansus III akan Inventarisir Persoalan Perusahaan Daerah
Ada Perusahaan yang Mati Suri dan Terus Merugi

Ketua Pansus III BUMD H Yuli Akmal
BANGKINANG (VOKAL)- DPRD Kabupaten Kampar telah membentuk tiga panitia khusus (Pansus), salah satu adalah Pansus Badan Usaha Milik Daerah (Perusahaan Daerah- Perusda) dalam rapat paripurna DPRD Kampar, Senin (5/7/2021).
Beberapa perusahaan daerah di Kabupaten Kampar sejauh ini menjadi sorotan publik.
Ketua Pansus III BUMD H Yuli Akmal ketika diminta tanggapannya kepada wartawan usai pembentukan tiga Pansus di DPRD Kampar tak menampik bahwa diantara perusahaan daerah tersebut ada yang hanya tinggal nama, tidak jelas laporan dan keberadaannya bahkan mati suri.
Ia menambahkan, diantara upaya yang dilakukan dalam pengusutan aset maupun keberadaan perusahaan daerah ini adalah melakukan inventarisir persoalan perusahaan daerah.
Politisi Partai Hanura ini juga mengakui bahwa beberapa rekomendasi akan dilahirkan oleh Pansus.
"Kalau kurang kita beri masukan, kita beri rekomendasi, tetapi untuk eksekusinya tetap eksekutif. Rekomendasi ini akan kita sampaikan ke pimpinan dan eksekutif," tegas Yuli.
Ia tak menampik bahwa beberapa perusahaan daerah kecenderungan selalu meminta tambahan penyertaan modal. Namun tak jarang kontribusi untuk pendapatan asli daerah (PAD) ini tak jelas.
"Maka itu kita perjelas," tegasnya.
Lebih lanjut Yuli menambahkan, Pansus ini secara ringkas ingin mengetahui performance, persoalan dan apa yang bisa dilakukan agar perusahaan daerah ini bisa lebih maksimal memberi kontribusi PAD.
"Langkah pertama kita akan panggil Kabag (Kepala Bagian) Perekonomian (Setdakab) Kampar," katanya.
Dikatakan, anggota Pansus berasal dari lintas komisi dan tidak semua bermitra dengan BUMD. Oleh sebab itu Pansus akan meminta laporan seluruh perusahaan daerah atau BUMD dan akan dipanggil satu persatu.
"Secara internal kita tawarkan ada staf ahli mendampingi. Tidak semua Pansus punya kompetensi yang kualifikasi terkait apa yang dibahas dalam perusahaan daerah," imbuhnya.
Yuli menyebutkan, saat ini ada beberapa BUMD atau perusahaan daerah di Kabupaten Kampar diantaranya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sarimadu, Perusahaan Daerah Aneka Karya, PDAM Tirta Kampar hingga yang terbaru yang bergerak dibidang gas yaitu Bumi Kampar Sarana Energi (BKSE).
"Inilah urgen yang akan dibahas Pansus apakah dilikuidasi, dimerger, apakah rekomendasinya penambahan penyertaan midal, ini alternatif yang akan kita tawarkan,"ungkas Yuli.(adv)
Berita Terkait :
- DPRD Kampar Bentuk Tiga Pansus0
- Program Desa Cinta Statistik di Kepenghuluan Mukti Jaya0
- Sanimar Afrizal Ajak Jajaran PKK Rohil Gencarkan Cegah Stunting0
- 10 Tahun Kegemilangan Firdaus-Ayat Bangun Ibu Kota Provinsi Riau0
- Pemko Pekanbaru Kerahkan Bus Untuk Gencarkan Vaksin Covid-190
_Black11.png)









