- Kerusakan Jalan Sungai Rawa Picu Polemik, Said Usman: Yang Merusak Harus Membayar Perbaikan Jalan
- MASKER PRAGI Apresiasi Komitmen Prabowo Perkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ketahanan Pangan
- Di Forum Seskoau, Bupati Afni Soroti Peran Strategis Siak bagi Ketahanan Energi Nasional
- Pangdam XIX Tuanku Tambusai Beri Semangat Keluarga Prajurit Lewat Anjangsana HUT Ke-1
- Hormati Jasa Pejuang, Pangdam XIX Tuanku Tambusai Santuni Veteran pada HUT Ke-1 Kodam
- Tebar Kepedulian, Pangdam XIX Tuanku Tambusai Santuni Anak Panti pada HUT Ke-1 Kodam
- Prajurit Bukan Hanya Penjaga Negara, Tetapi Juga Benteng Keluarga dari Ancaman Narkoba
- Teguh Santosa Perjelas Pernyataan Prabowo Soal ‘Londo Ireng’
- Peringati Hari Mangrove Sedunia, Polres Inhil Bersama Forkopimda Tanam Bibit Mangrove
- Kodam XIX Tuanku Tambusai Perketat Kesiapan Latihan Operasi dan Satgas Pamtas RI–PNG
Rakorsus Karhutla Gubri Kembali Perjuangkan Pegawai Honorer

JAKARTA, VokalOnline.Com - Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar menghadiri rapat koordinasi khusus (Rakorsus) pembahasan penanganan Karhutla yang dipimpin oleh Menko Polhukam Mahfud Md, yang juga dihadiri oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar, Kepala BNPB Mayjen TNI Suharyanto, di Gedung Manggala Wanabakti KLHK Jakarta, Kamis (28/7/22).
Pada kesempatan itu, Gubri menyampaikan terkait dengan kebijakan pemerintah berkenaan dengan penghapusan pegawai honorer, tentu akan berimbas pada kerja operasional di lapangan dalam penanganan Karhutla.
Ia menyebutkan, kebanyakan dari anggota pemadam yang berjibaku ini masih berstatus honorer, sehingga dikhawatirkan kebijakan ini akan berdampak pada penanganan Karhutla di Riau.
"Kebanyakan anggota pemadam ini berstatus honorer, mereka yang sudah siap berjuang di lapangan ini, seharusnya tidak diberhentikan begitu saja, sementara mereka sudah terlatih dan terampil," ucapnya.
Orang nomor satu di Provinsi Riau ini mengharapkan kebijakan ini dapat dipertimbangkan lagi ditingkat pusat.
"Tidak mungkin tenaga honorer ditiadakan, siapa yang mau menjaga karhutla? tidak bisa hanya mengandalkan TNI dan Polri saja. Butuh kolaborasi bersama," tutupnya.
Untuk diketahui, Syamsuar juga sempat memperjuangkan tenaga honorer ini dalam rapat koordinasi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia di Bali, serta juga pernah memperjuangkan ini kepada Wamendagri, John Wempi Wetipo dalam rapat koordinasi gubernur se Sumatera yang diselenggarakan di Pekanbaru beberapa waktu lalu. (***)
Berita Terkait :
- Datok Rajo Deko Kenegerian Bangkinang Minta Pengembalian 19 Ribu Hektare Lahan0
- Rapat Pengprov, Eko Pamuji Dikukuhkan Jadi Sekjen JMSI0
- Surat Terbuka untuk JMSI0
- Pemkot Jakbar Ajak 17 Sekolah Tergabung Dalam Satgas Santun0
- Dua Warga China Tak Bisa Berbahasa Indonesia Ini Eksplorasi Emas Di Tambang Liar0
_Black11.png)









