- Pemkab Siak dan Utusan Presiden Luruskan Informasi Dokter Spesialis, Pelayanan Harus Tetap Berjalan
- Hendry Munief Dorong Pengusaha Muslimah Kembangkan Sektor UMKM dan Ekraf
- Reskrim Polsek Tebing Tinggi Amankan Pelaku Pencurian di Ruko Jalan Tanjung Harapan
- Sambut Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-62, Lapas Tembilahan Gelar Donor Darah Bersama
- Polres Inhil Ungkap Kasus Peredaran Sabu di Batang Tuaka, Satu Pengedar Diamankan
- Polres Inhil Ungkap Kasus Peredaran Sabu, Seorang Pengedar Diamankan di Tembilahan
- Polsek Kempas Ungkap Kasus Narkotika di Desa Danau Pulai Indah, Satu Pelaku Diamankan
- Kabar Duka, Sekjen PWI Zulmansyah Sekedang Meninggal Dunia
- WKC Open Championship II 2026 Sukses Digelar, Inkai Prestasi Sabet Juara Umum
- Di Hadapan Perwakilan 150 Negara, Dr. Syahrul Aidi Kecam Keras Tindakan Israel di Timur Tengah
Alasan Iran Kaji Ulang Aturan Wajib Hijab yang Picu Demo Besar

Iran akhirnya mengkaji ulang aturan wajib hijab di tengah gelombang protes meluas menuntut keadilan bagi perempuan hingga jadi perhatian Piala Dunia 2022.
Jakarta, VokalOnline.Com - Iran akhirnya mengkaji ulang wajib hijab bagi perempuan, salah satu aturan yang memicu gelombang demonstrasi besar-besaran dua bulan terakhir.
Pemerintah akhirnya mengambil langkah soal aturan wajib hijab ini di tengah gelombang protes yang terus meluas. Demo menuntut keadilan bagi hak perempuan Iran bahkan menjadi perhatian di gelaran Piala Dunia 2022.
"Parlemen dan kehakiman sedang mengkaji [aturan itu]," ujar Jaksa Agung Iran, Mohammad Jafar Montazeri, seperti dikutip AFP, Sabtu (3/12).Montazeri tak menjabarkan lebih lanjut bagian mana dari hukum itu yang kemungkinan dapat diubah.Sebagaimana dilansir kantor berita berafiliasi dengan pemerintah ISNA, Montazeri hanya mengatakan bahwa tim pengkajian ulang itu sudah bertemu pada Rabu lalu "dan hasilnya dapat dilihat dalam satu atau dua pekan.""Kami tahu Anda merasa sedih saat menyaksikan [perempuan] tanpa hijab di kota-kota, apakah menurut Anda para pejabat diam tentang hal itu?" kata Montazeri seperti dikutip CNN."Sebagai seseorang yang bergerak di bidang masalah ini, saya katakan bahwa parlemen dan kehakiman bekerja, misalnya, baru kemarin kami mengadakan pertemuan dengan komisi kebudayaan parlemen, dan Anda akan melihat hasilnya dalam satu atau dua pekan ke depan," paparnya lagi.Presiden Iran, Ebrahim Raisi, menegaskan bahwa landasan Islam sebenarnya sudah mengakar dalam konstitusi Iran."Namun, ada metode-metode penerapan konstitusi yang bisa fleksibel," ucap Raisi.Iran sendiri mulai memberlakukan wajib hijab untuk perempuan sejak April 1983, empat tahun setelah revolusi 1979. Revolusi itu meruntuhkan monarki Iran yang didukung Amerika Serikat.Belakangan, mulai muncul desakan untuk menghapuskan aturan ketat tersebut. Namun hingga kini, isu tersebut masih menjadi perdebatan yang sensitif.Di tengah perdebatan ini, kepolisian Iran masih terus menahan perempuan-perempuan yang kedapatan tak mematuhi aturan ketat soal hijab ini, termasuk Mahsa Amini.Namun, kasus Amini menjadi sorotan luas karena perempuan berusia 22 tahun itu meninggal dunia saat dalam penahanan polisi moral.Kematian Amini memicu gelombang protes besar-besaran di Iran. Tak hanya memprotes kematian Amini, para pengunjuk rasa juga menyuarakan penolakan atas aturan-aturan yang mengekang perempuan.
Berita Terkait :
- Kenapa PM Anwar Ibrahim Sulit Bentuk Kabinet Pemerintahan Malaysia?0
- MbS Disebut Ancam Perkosa Keluarga Eks Putra Mahkota Saudi0
- Pesawat Tempur China-Rusia Masuk Zona Pertahanan, Korsel Kerahkan Jet0
- Eks Presiden China Jiang Zemin, Tokoh Komunis Penggemar Film Hollywood0
- Bom Bunuh Diri Taliban Meledak di Pakistan, Tiga Orang Tewas0
_Black11.png)









