Dir Tun Gelar Acara Forum Konsultasi Publik, Terkait Pelayanan Hukum Online

Pelaksana tugas (Plt) pada Direktorat Tata Usaha Negara Muhammad Teguh, Ketika Mengelar Acara Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Hukum Online HALO JPN (Jaksa Pengacara Negara) di Ruang Adhyaksa Mediation Center, Kejagung, Jumat (9/12).

JAKARTA,VokalOnline.Com- Tingkatan Partisipasi Masyarakat dalam Standar Pelayanan Hukum Online HALO JPN Direktorat Tata Usaha Negara (Dir TUN), Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM Datun) Kejaksaan Agung (Kejagung).

Mengadakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Hukum Online HALO JPN (Jaksa Pengacara Negara) di Ruang Adhyaksa Mediation Center, Kejagung, Jumat (9/12).

Pelaksana tugas (Plt) pada Direktorat Tata Usaha Negara Muhammad Teguh mengatakan, penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik tersebut merupakan tindaklanjut dan arahan dari Jaksa Agung Muda (JAM) Pembinaan kepada masing-masing bidang agar menyelenggarakan forum tersebut.

“Sesuai dengan surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terkait forum konsultasi publik yang ditujukan ke kementerian dan lembaga,”kata Muhammad Teguh disela acara.

Diungkapkan Teguh, dibidang JAM datun telah memiliki Forum Konsultasi Publik berupa pos pelayanan hukum secara daring yang disebut HALO JPN. “Ini diperuntukkan untuk konsultasi masyarakat atau publik maupun internal Kejaksaan secara gratis,” terangnya.

Untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan penyelenggaraan pelayanan publik, forum tersebut juga mengundang akademisi,pelajar dan wartawan agar tercipta diskusi pertukaran opini secara partisipatif. Diskusi yang juga dihadiri pelajar tingkat atas berlangsung hangat dan dinamis.

"Untuk memberikan masukan, terkait (HALO JPN) dengan sudah di launching Pak Jaksa Agung, kita sudah running. Namun masih terus berbenah dan meminta masukan dari masyarakat dan juga internal agar menjadi lebih menarik,” ujarnya.

HALO JPN merupakan sebuah layanan konsultasi hukum yang tidak hanya menyasar instansi pemerintah maupun lembaga negara, melainkan juga masyarakat umum yang memerlukan konsultasi hukum terkait bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

 Adapun beberapa layanan yang dapat diberikan melalui HALO JPN antara lain masalah pertanahan, hukum waris, pernikahan dan perceraian, hutang piutang, pendirian dan pembubaran PT dan lain-lain sebagaimana yang ada di menu layanan.Tutur Teguh.***vol3.(rls)

Berita Terkait :

• Manajemen PT ASI Biadab, PHK Karyawan 14 Tahun Kerja Tanpa Berikan Pesangon0
• Wakajati Riau Hadiri Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu0
• Kemenag Sulut Kecam Aksi Bom Bunuh Diri iri Bandung0
• Polisi Pastikan Bom Astanaanyar Berjenis Bom Panci Rakitan0
• 9 Poin Krusial di UU KUHP Mengancam Kebebasan Pers, Pasal 351-352 Ancaman Nyatanya 0