- Bhabinkamtibmas Pengalihan Ajak Warga Kembangkan Budidaya Ikan Untuk Ekonomi Keluarga
- PDC Perkuat Budaya Keselamatan untuk Dukung Operasi yang Andal dan Berkelanjutan
- Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Hadiri Riau Bhayangkara Run 2026, Gaungkan Green Policing
- Tanam Serempak OPLAH 2025, Siak Perkuat Langkah Menuju Swasembada Pangan Nasional
- Dongkrak Omzet UMKM dan Dorong Literasi, PEP Lirik Hadirkan Mitra UMKM dan LILAC dalam AMK Fest 2026
- Dukung Swasembada Pangan Nasional Polsek Merbau Sembang Petani Cabe
- MAN 1 Kepulauan Meranti Terima Perserta Didik,Baru Cerdaskan Anak Bangsa Lewat Program Matamuda
- Disambut Meriah dengan Tradisi Melayu,AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita Resmi Tiba di Kepulauan Meranti
- Bupati Asmar Sambut Kapolres Baru Kepulauan Meranti, Kenang Dedikasi AKBP Aldi Alfa Faroqi
- Farewell Parade Kapolres Meranti, AKBP Aldi Berpamitan, AKBP Gede Siap Lanjutkan Pengabdian
FABEM-SM Indonesia Soroti Polemik Pernyataan Saiful Mujani, Ajak Publik Tetap Rasional

Bandung, VokalOnline.Com - Polemik pernyataan pengamat politik Saiful Mujani yang dinilai mengarah pada ajakan menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto memicu beragam respons di ruang publik. Isu ini berkembang cepat dan menjadi perbincangan hangat, terutama di tengah dinamika politik nasional yang masih sensitif pasca pemilu.
Dalam sejumlah pemberitaan, Saiful Mujani disebut menyerukan konsolidasi untuk menurunkan Presiden Prabowo, yang kemudian menuai kritik dari berbagai pihak. Pernyataan tersebut bahkan dinilai berpotensi kontroversial apabila dimaknai sebagai upaya di luar mekanisme demokrasi yang sah.
Menanggapi polemik ini, TAP ( Tody Ardiansyah Prabu, S.H ) Wakil Ketua Umum DPP Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM) - SM Bidang Hukum & Antar Lembaga menyampaikan pandangan yang cenderung netral namun kritis. Ia menilai bahwa setiap pernyataan publik, terlebih dari tokoh intelektual, harus ditempatkan dalam kerangka demokrasi yang sehat , legitimate dan konstitusional.
Menurutnya, kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, ia mengingatkan bahwa penyampaian kritik harus dilakukan secara proporsional dan tidak menimbulkan interpretasi yang dapat memicu instabilitas politik di masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya membedakan antara kritik konstruktif dengan narasi yang berpotensi mendelegitimasi hasil demokrasi. Dalam konteks ini, FABEM - SM melihat perlunya kehati-hatian dalam menyampaikan opini agar tidak menimbulkan kegaduhan yang tidak produktif dikalangan masyarakat yang beragam baik tingkat intelektualnya dan ekonominya.
Di sisi lain, FABEM - SM Indonesia juga mengapresiasi sikap pemerintah yang memilih tetap fokus bekerja di tengah polemik yang berkembang. Pihak Istana sendiri menyatakan bahwa Presiden Prabowo saat ini lebih memprioritaskan agenda strategis dan pelayanan kepada masyarakat sepenuhnya.
Tody Ardiansyah Prabu, S.H Wakil Ketua Umum DPP FABEM - SM menilai pendekatan tersebut penting untuk menjaga stabilitas nasional. Ia menyebut bahwa polemik politik seharusnya tidak mengganggu jalannya pemerintahan, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi masyarakat serta suasana geopolitik yg berkembang sejauh ini.
Lebih jauh, FABEM Indonesia mendorong agar ruang diskusi publik tetap terbuka, namun diiringi dengan kedewasaan dalam berpendapat. Organisasi ini menilai bahwa peran akademisi, aktivis, dan tokoh publik sangat penting dalam menjaga kualitas demokrasi, bukan justru memperkeruh suasana.
Dalam perannya, FABEM - SM selama ini dikenal aktif mendorong literasi politik di kalangan mahasiswa dan alumni BEM di seluruh Indonesia. Melalui forum diskusi, kajian kebijakan, hingga advokasi, FABEM berupaya menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat, mahasiswa dalam proses demokrasi yang berjalan.
Polemik ini menurut FABEM, seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat budaya demokrasi yang sehat. Perbedaan pandangan tidak perlu dihindari, namun harus dikelola dengan cara yang bijak dan bertanggung jawab.
FABEM - SM Indonesia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap mengedepankan dialog dan rasionalitas. Di tengah dinamika politik yang terus berkembang serta geopolitik yang dinamis sulit diprediksi, perlunya merawat menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat , partisipasi, mengawal kebijakan publik yang berkeadilan kepada rakyat, penegakan hukum yang tegak lurus berkeadilan, investasi yang mudah, ekonomi rakyat yang tumbuh dan stabilitas nasional menjadi kunci utama dalam merawat demokrasi yang sehat di negara kita tercinta ini Indonesia menuju kesejahteraan kemakmuran peradaban suatu bangsa.(**)
Berita Terkait :
- Kades di Tangerang Gelar Pesta Sabu Bareng Warga Balaraja0
- Pendaftaran UTBK SBMPTN Akan Ditutup Hari Ini Pukul 15.00 WIB0
- TPU Ambon Longsor,Jenazah Hanyut0
- Usai Diserang Mabes Polri Dijaga Ketat,Anjing K9 Diterjunkan0
- Diterjang Angin Kencang 73 Gardu Listrik di Samosir Rusak0
_Black11.png)









