- Sumpah Pemuda ke-98, Polres Inhu Ajak Generasi Muda Pantang Menyerah dan Peduli Sesama
- Dukung Ketahanan Pangan, Polsek Kuala Cenaku Kunjungi Petani Cabai di Inhu
- Coming Soon Pekan Raya Biologi 2027 \"SAINTIS MUDA, CERDAS BERKARYA\"
- Sembilan Bulan Mengendap, MKD DPR RI Diminta Tegas Sikapi Laporan
- Raih 54 Mendali Dari MIS OPEN 2026 Medan
- Publik Berhak Tahu! Siti Aisyah Soroti Pembukaan Kembali Enam PKS di Kuansing
- Dojo Tirex Pekanbaru Raih Juara Umum 1 Kejuaraan Karate GDR Open Championship se-Riau
- Dari Rohil untuk Dunia Kerja, Politeknik Mulia Rokan Kantongi Izin Pendirian
- Anggota DPR RI Dapil Riau-1 Hendry Munief Terima Silaturahmi Himpunan Siompu Kampar Riau
- Gelar Apel Pasukan Operasi Patuh Lancang Kuning 2026
Jokowi Minta Percepat Realisasi Belanja APBN dan APBD

Presiden Jokowi meminta kementerian dan lembaga serta pemda untuk merealisasikan belanja APBN dan APBD, terutama belanja modal dan sosial.
Jakarta, VokalOnline.Com - Presiden Jokowi meminta seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah (pemda) untuk segera merealisasikan belanja APBN dan APBD, terutama belanja modal dan sosial.
"Saya minta percepatan realisasi belanja di APBN maupun APBD, khususnya belanja modal dan belanja sosial," ujarnya dalam penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah 2023, Kamis (1/12).
Adapun realisasi belanja pemerintah pusat hingga akhir November 2022 baru mencapai 78,2 persen, sedangkan belanja daerah 68,2 persen.
Jokowi mengatakan APBN berfungsi sebagai instrumen stabilitas dalam mengendalikan inflasi. Selain itu, APBN juga menjadi instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat rentan dan harus mampu mendorong keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional.
Maka dari itu, APBN 2023 difokuskan pada enam kebijakan. Pertama, penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur ekonomi pendukung ekonomi.
Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru termasuk ibu kota negara (IKN) Nusantara. Kelima, revitalisasi industri, dan terakhir pemantapan reformasi birokrasi.
Sebelumnya, Jokowi juga menegur pemda lantaran dana belanja yang masih mengendap di bank sebanyak Rp278 triliun. Jokowi menyebut jumlah Rp278 tersebut terlalu besar dibandingkan dana belanja daerah pada beberapa bulan menjelang akhir tahun sebelumnya.
"Tahun lalu biasanya di bulan-bulan seperti ini paling Rp200 triliun, Rp220 triliun. Pagi tadi kita cek uang yang ada di bank masih Rp278 triliun," ungkap Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi, Rabu (30/11).
Jokowi mengaku heran pemerintah daerah tidak segera membelanjakan anggarannya, padahal pemerintah sedang gencar mencari investasi untuk masuk ke dalam negeri.
"Artinya kita pontang panting cari arus modal masuk lewat investasi tapi uang yang ada di kantong sendiri tidak diinvestasikan. Hati-hati ini keliru besar," tandasnya. **Syafira
Berita Terkait :
- Haswinda, Jenguk Korban Kebakaran Rumah di Desa Sungai Jalau 0
- Kenapa PM Anwar Ibrahim Sulit Bentuk Kabinet Pemerintahan Malaysia?0
- Pengadilan Tokyo Jepang Larang Pernikahan Sesama Jenis0
- MbS Disebut Ancam Perkosa Keluarga Eks Putra Mahkota Saudi0
- Dituduh Dekat dengan Israel, Anwar Ibrahim Gugat Politikus Malaysia0
_Black11.png)








