- Spanduk Bilo Ngonten Viral, Warga Minta Pemkab Siak dan PT EPE Bertanggung Jawab atas Jalan Rusak
- Hari Mangrove Sedunia, Yayasan Generasi Hijau Beri Penghargaan kepada Kapolda Riau
- INKANAS Polda Riau Borong 37 Medali, Sabet Juara Umum II di Bukittinggi
- Kodam XIX Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Tahun 2026
- Kodam XIX/Tuanku Tambusai Percepat Pembangunan Jembatan Garuda Armco di Pekanbaru
- Hendry Munief Dorong Penguatan Mindset Bisnis dalam Pelatihan Digital Marketing BMIWI Riau
- Kapolres Inhil AKBP Donny Eko Listianto, S.H., S.I.K., M.H., Tekankan Disiplin, dan Pelayanan 110
- Tanaman Jagung di Dusun Pelangi Tumbuh Tak Merata, Polsek Keritang Siap Dampingi Petani
- Hendry Munief Dorong Penguatan Mindset Bisnis dalam Pelatihan Digital Marketing BMIWI Riau
- Syahrul Aidi Apresiasi Putusan MK Soal Kuota Internet, Tegaskan Hak Konsumen Harus Dilindungi
Komnas HAM Akan Uji Temuan Terkait Kerangkeng Bupati Langkat ke Ahli TPPO dan Perbudakan Modern

Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, di Kantor Komnas HAM, Jl. Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (30/1/2020).
Jakarta, VokalOnline.Com - Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bakal membawa temuan terkait kerangkeng manusia di rumah Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin-angin ke ahli Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan ahli perbudakan modern.
Adapun Komnas HAM telah mengkonfirmasi temuan-temuan terkait kasus kerangkeng manusia itu kepada Terbit Rencana Perangin-angin.
"Setelah kepada Bupati, kami akan uji semua temuan kami dengan ahli, ada ahli TPPO, dan ahli perbudakan modern, baru kami akan tarik kesimpulan dan rekomendasi," ujar Komisioner Komnas HAM Choirul Anam kepada awak media, Senin (7/2/2022) di lansir kompas.com.Adapun konfirmasi kepada Bupati Langkat itu dilakukan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta.
Seperti diketahui, Terbit merupakan tersangka KPK terkait kasus dugaan suap kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020-2022 di Kabupaten Langkat. “Kami ingin mendalami berbagai temuan kami di lapangan kemarin dengan Pak Bupati Langkat ini, banyak hal yang kami temukan dari kondisi, sejarah, sampai kekerasan, dan kekerasan yang (menimbulkan) hilangnya nyawa,” kata Anam. Anam berharap, Bupati Langkat itu dapat kooperatif menjelaskan apa yang akan ditanyakan oleh pihak Komnas HAM. Ia menyatakan, pihaknya membawa berbagai bukti-bukti yang telah dihimpun tim Komnas HAM di Langkat. "Karena ini juga haknya dia untuk memberikan informasi apapun menurut dia, dan kami akan konfirmasi dengan beberapa dokumen yang kami miliki, ada foto, ada video, ada berkas, dan lain sebagainya," tutur Anam.
Dugaan mengenai perbudakan mencuat setelah Migrant Care menerima laporan mengenai kerangkeng manusia serupa penjara (dengan besi dan gembok) di dalam rumah bupati tersebut. "Kerangkeng penjara itu digunakan untuk menampung pekerja mereka setelah mereka bekerja. Dijadikan kerangkeng untuk para pekerja sawit di ladangnya," ujar Ketua Migrant Care Anis Hidayah kepada wartawan, Senin (24/1/2022).
"Ada dua sel di dalam rumah Bupati yang digunakan untuk memenjarakan sebanyak 40 orang pekerja setelah mereka bekerja," tambahnya.
Sementara, Terbit mengaku kerangkeng tersebut digunakan sebagai panti rehabilitasi narkoba yang telah melakukan pembinaan kepada ribuan orang. Mengutip pernyataan Terbit Perangin-angin di channel YouTube Info Langkat yang diposting pada 27 Maret 2021, kerangkeng panti rehabilitasi itu sudah ada selama 10 tahun. "Kalau sudah lebih dari 10 tahun itu, kurang lebih pasien yang sudah kami bina itu 2-3 ribu orang yang sudah keluar dari sini," kata Terbit.**Vol/Jn
Berita Terkait :
- Polisi Tangkap Pembunuh dan Pemerkosa Remaja di Kabupaten Siak0
- Jakarta PPKM Level 3, Wagub Riza Patria Masih Evaluasi PTM0
- Kapolda Riau : Laporkan Oknum Yang Banyak Duduk ke Saya0
- Bripka Oktavianus Dapat Penghargaan Hingga Rekomendasi Sekolah0
- Luhut: 69 Persen Pasien Meninggal Belum Vaksin Sejak Omicron Merebak0
_Black11.png)









