- Hendry Munief Dorong Pengusaha Muslimah Kembangkan Sektor UMKM dan Ekraf
- Reskrim Polsek Tebing Tinggi Amankan Pelaku Pencurian di Ruko Jalan Tanjung Harapan
- Sambut Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-62, Lapas Tembilahan Gelar Donor Darah Bersama
- Polres Inhil Ungkap Kasus Peredaran Sabu di Batang Tuaka, Satu Pengedar Diamankan
- Polres Inhil Ungkap Kasus Peredaran Sabu, Seorang Pengedar Diamankan di Tembilahan
- Polsek Kempas Ungkap Kasus Narkotika di Desa Danau Pulai Indah, Satu Pelaku Diamankan
- Kabar Duka, Sekjen PWI Zulmansyah Sekedang Meninggal Dunia
- WKC Open Championship II 2026 Sukses Digelar, Inkai Prestasi Sabet Juara Umum
- Di Hadapan Perwakilan 150 Negara, Dr. Syahrul Aidi Kecam Keras Tindakan Israel di Timur Tengah
- Sambu Group Satukan Petani dan Industri dalam Kenduri Kelapa 2026
Luhut Manut Jokowi, Setop Bicara Penundaan Pemilu

Menteri Luhut akan berhenti bicara penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden. Sikap Luhut itu untuk mematuhi perintah Jokowi. Foto: ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma.
Jakarta, VokalOnline.Com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan disebut akan berhenti bicara penundaan pemilu.
Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi mengatakan Luhut selalu patuh terhadap arahan Presiden Joko Widodo. Luhut, ucapnya, akan menuruti perintah Jokowi untuk berhenti bicara penundaan pemilu.
"Ya pasti Pak Luhut patuh kepada arahan Presiden," kata Jodi melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/4).
Jodi menyampaikan Luhut juga akan mematuhi perintah Jokowi untuk fokus bekerja. Luhut akan fokus mengawal pemulihan ekonomi pascapandemi.
"Juga fokus dalam bekerja untuk menangani kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat sesuai yang diperintahkan Presiden kemarin," ujar Jodi.
Jokowi telah memerintahkan para menteri untuk setop bicara penundaan pemilu. Hal itu ia sampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/4).
Pernyataan itu ia sampaikan setelah sejumlah menteri sibuk mewacanakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Menteri-menteri tersebut adalah Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Wacana penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden yang dilontarkan sejumlah menteri dan ketua partai, menuai kritik sebagian masyarakat.
Mereka yang tak setuju menilai perpanjangan masa jabatan maupun penundaan pemilu bertentangan dengan konstitusi. Mereka mendesak Pemilu 2024 digelar sesuai jadwal, yakni Februari 2024.**vol/jn
Berita Terkait :
- Jakarta Jadi Provinsi Paling Banyak Varian Diwaspadai WHO0
- Penasihat Ahli Gubri Bahas Sinergitas Informasi dan Komunikasi Publik 20220
- Positif Covid-19 Bertambah 2.400 Kasus, Pasien Sembuh 5.4150
- Kembali, Minta Sekda Hendrizal Dicopot Dari Jabatan dan Tolak Perpanjang HGU PT Indri Plant0
- Komahi Unri Nyatakan Pengadilan Bukan Tempat Nyari Keadilan0
_Black11.png)









