Media TindakTegasCom Bisa Dilaporkan Terkait ITE, Digunakan LSM Untuk Ujaran Kebencian

Pekanbaru, VokalOnline.Com - Sebuah templet mirip media siber dengan nama "TindakTegasCom" diduga sengaja dibuat oleh oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk memuat tulisan ujaran kebencian. Tulisan yang dibuat seolah olah ketua jurnalistik tersebut berisikan tentang pencemaran nama baik pejabat di Pekanbaru.

Mirip seperti media siber, TindakTegas.Com mencantumkan nama badan hukum di keterangan redaksi PT Imedia Kreasi Milenial, namun tidak mencantumkan nama nama penanggung jawab pengelola redaksi serta tidak memuat nama pemimpin redaksi, sehingga pihak yang dirugikan atas berita yang mirip karya jurnalistik tersebut sulit untuk melakukan klarifikasi dan hak jawab.

Terkait dengan perusahaan pers media siber yang tidak mencantumkan nama penanggung jawab redaksi, dan pemimpin redaksi dinilai melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ) serta undang undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers. 

Ketika tokoh pers Riau Drs Wahyudi El Panggabean MH dimintai tanggapannya terkejut mengetahui adanya media siber yang hanya bermodalkan badan hukum Perseroan Terbatas dari Menkumham tanpa mencantumkan nama-nama susunan redaksi didalam box redaksi. Ditambah lagi dalam susunan redaksi tidak memuat nama Penanggungjawab, Pemimpin Redaksi, Pemimpinan Perusahaan.

"Media siapa dan dimana terbitnya?, tidak punya Pemimpin Redaksi dan siapa punya?," tanya Wahyudi El Panggabean kepada wartawan Kamis (25/04/2024).

Setiap perusahaan media kata Wahyudi, ada perbuatan pidana itu, coba baca pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 1999 tentang pers, Bab VIII tentang pidana ayat (3) yang berbunyi : Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

Artinya, didalam pasal 12 tersebut jelas bunyinya adalah, Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan, khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.

"Pemimpin organisasi pers maupun Organisasi Perusahaan Pers harus membantu Dewan Pers untuk hal-hal demikian. Maka, media yang tidak tunduk dengan undang undang pers harus dilaporkan, dan bahkan warga negara berhak melaporkan media tersebut, demi mendukung kemerdekaan pers yang artinya harus mendukung pelaksanaan undang undang Pers itu sendiri." tegas Wahyudi El Panggabean nama lengkap yang memiliki sokolah jurnalistik dengan nama PJS ini.

Terpisah, pakar hukum pidana Dr Yudhi Krismen Us SH MH menjelaskan, media arus utama atau media mainstream yang tidak memuat nama penanggung jawab redaksi dan nama pemimpin redaksi tergolong media yang tidak profesional, apabila hanya bermodalkan badan hukum Menkumham saja tanpa mencantumkan nama-nama Penanggungjawab, Pemimpin Redaksi dan lainnya didalam box Redaksi jelas melanggar undang undang dan ada sanksi pidananya.

"Nah, jika itu dilakukan media, jika ada berita yang naik dan atau diunggah di media tersebut yang dapat merugikan seseorang maupun sekolompok orang siapa yang bertanggungjawab akan konten berita tersebut? tanya Dr Yudhi Krismen yang juga Ketua Penasehat Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Media Indonesia (DPP-AMI) ini.

Seharusnya, media yang profesional harus memenuhi unsur-unsur untuk dapat dikatakan sebuah media sebagaimana yang diamanahkan dalam undang-undang RI nomor 40 tahun 1999 tentang Pers ada dalam pasal 12.

"Nah terkait dugaan pemilik media mengeluarkan statemen dan atas nama ketua umum organisasi yang di pimpinnya dimedianya sendiri. Itu jelas salah, apalagi dengan adanya seruan dari Dewan Pers bernomor: 02/S-DP/XI/2023 Tentang Perangkapan Profesi Wartawan dan Keanggotaan LSM," tegasnya.

Begitu ada berita yang diunggahnya di media tersebut, yang apabila dapat merugikan nama baik seseorang atau sekelompok orang dapat dilaporkan dengan dugaan pelanggaran undang undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE)  ada sanksi pidana dalam undang undang ITE tersebut.

Belakangan diketahui, Mirip dengan media siber atas nama TindaktegasCom, milik Teva Iris yang juga merangkap sebagai Ketua Umum LSM DPP PMP, hingga berita ini diterbitkan Teva Iris belum berhasil dikonfirmasi kebenaran atas kepemilikan badan hukum dan nama media TindaTegasCom tersebut.*(MP)

Berita Terkait :