Puan Maharani: Tanggung Jawab Kita Wujudkan Pemilu 2024

Ketua DPR Puan Maharani meminta alat kelengkapan dewan (AKD) terkait mencermati tahapan Pemilu 2024, mulai dari anggaran hingga regulasinya.

Jakarta, VokalOnline.Com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani meminta kelengkapan dewan (AKD) terkait mencermati pelaksanaan tahapan Pemilu 2024, mulai dari sisi anggaran hingga regulasi. Puan menyebut tahapan pemilu lima tahunan tersebut mulai berjalan tahun ini.

"Oleh karena itu, AKD yang terkait agar dapat mencermati pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 tersebut. Baik dari urusan kebutuhan anggaran, persiapan teknis, maupun regulasi-regulasi pelaksanaannya," kata Puan saat berpidato di Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3).

Puan penyelenggaraan Pemilu 2024 telah menjadi kebijakan negara yang telah ditetapkan bersama DPR dan pemerintah. Ketua DPP PDIP itu menyebut DPR wajib bertanggung jawab menyukseskan Pemilu 2024.

"Oleh karena itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjadikan Pemilu 2024 sebagai alat demokrasi yang berkualitas dalam menyuarakan kehendak rakyat," ujarnya. Sebagai informasi, KPU telah merevisi usulan anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024. Jika sebelumnya KPU mengusulkan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp86 triliun, hasil rasionalisasi menyebut angka Rp76,6 triliun sebagai usulan akhir KPU.

KPU pun telah membagi total anggaran tersebut untuk dipenuhi lewat empat sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN), yakni sejak 2022 hingga 2025. Berdasarkan data paparan Komisioner KPU Hasyim Asyari yang diperoleh CNNIndonesia.com, total kebutuhan anggaran Pemilu 2024 dipenuhi 10,52 persen dari APBN 2022, kemudian 22,78 persen dari APBN 2023, lalu 64,01 persen dari APBN 2024, serta 2,69 persen dari APBN 2025.

Namun, anggaran tersebut belum dibahas kembali dan belum mendapatkan persetujuan DPR dan pemerintah. Di sisi lain, terdapat usulan penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang dilontarkan oleh tiga ketua umum partai politik, yakni Muhaimin Iskandar (PKB), Airlangga Hartarto (Golkar), serta Zulkifli Hasan (PAN).

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan hasil hitung empat lembaga survei. Luhut juga mengklaim pemilih Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PDIP mendukung wacana tersebut. Meskipun begitu, ketiga partai politik tersebut sudah menyatakan menolak usulan penundaan Pemilu 2024.

"Nah, itu yang rakyat ngomong. Nah, ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar," klaim dia, dalam siniar di kanal Youtube Deddy Corbuzier, Jumat (11/3).**vol/jn

Berita Terkait :

• DPR Ancam Panggil Paksa Mendag Lutfi Terkait Minyak Goreng Langka0
• Camat di Nias Selatan Ungkap Waswas Warga Usai Gempa M 6,70
• Bayang-Bayang Bencana di IKN Nusantara: Banjir hingga Karhutla0
• Jokowi Pulang ke Jakarta Usai Berkemah di IKN, Batal Tinjau Vaksinasi0
• Harga Tanah Melambung Tinggi dan Serbuan Spekulan di IKN0