Rapat Paripurna Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021
Galeri Foto : DPRD Kota Pekanbaru

Para Kepala OPD dan unsur Forkopimda Pekanbaru serius mendengarkan Rapat Paripurna Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021, Senin (27/6/2022)

PEKANBARU, VokalOnline.Com - Berbagai masukan dan kritikan dari DPRD Pekanbaru, kepada Pemko terkait persoalan yang ada di Kota Pekanbaru. Mulai dari infrastruktur,  pendidikan, proyek multiyears, jalan rusak, hutang tunda bayar, drainase, banjir hingga persoalan lainnya. 

Hal ini disampaikan Anggota DPRD Pekanbaru, dalam Paripurna Pandangan Umum Fraksi Tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021, Senin (27/6/2022). 

Bahkan legislator juga menyinggung tingkat kehadiran OPD dan Camat, yang minim saat Paripurna ini. Dari 15 Camat yang ada di Kota Pekanbaru, hanya satu Camat Sail Fahruddin, yang hadir. Selebihnya hanya diwakilkan. 

Rapat Paripurna ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Ir Nofrizal MM, dan para anggota DPRD lainnya. Sementara dari Pemko Pekanbaru, hadir Sekko HM Jamil, plus beberapa kepala OPD. 

Juru bicara Fraksi Hanura NasDem DPRD Pekanbaru Krismat Hutagalung menyampaikan, bahwa pihaknya sangat menyayangkan rendahnya tingkat kehadiran OPD dan Camat, dalam paripurna ini. 

Padahal, berbagai persoalan yang disampaikan dalam pandangan fraksi ini, banyak menyentuh masyarakat. 

"Harusnya seluruh Camat, OPD harus hadir. Karena yang kita koreksi kinerjanya. Kadis DLHK Hendra dan Kadisdik Ismardi Ilyas nggak datang. Camat minim, bahkan banyak yang diwakili," terangnya. 

Persoalan lain yang disampaikan, yakni fraksinya meminta agar Pemko memangkas kegiatan yang tidak prioritas. Bahkan pihaknya juga meminta, hentikan proyek multiyears, karena tak sepadan dengan keinginan masyarakat

Lebih dari itu, pihaknya mengharapkan, agar bisa memaksimalkan target PAD. Namun tak memberatkan masyarakat.

"Kami menyarankan, Pemko benar-benar melakukan pengelolaan pemerintah yang baik. Termasuk pengelolaan sampah yang harus serius. Kami juga ingin tahu, berapa hutang Pemko sekarang, kami tak pernah tahu tentang hutang yang ril," paparnya. 

Dari apa yang terjadi sekarang, Fraksi Hanura NasDem mengapresiasi atas raihan WTP, dan laporan keuangan 2021 dari BPK. Ini diharapkan menjadi pendorong kinerja untuk kesejahteraan masyarakat Pekanbaru.

Saat ini, pendapatan Kota Pekanbaru Rp 2, 6 triliun, dengan realisasi Rp 2,33 triliun, atau hanya 88 persen. Ini turun dari realisasi 2020. Karenanya, DPRD meminta agar OPD Pemko menggali potensi PAD yang belum digali secara maksimal. Harus diawasi secara kesinambungan. 

"Kita minta ke depan, belanja APBD bisa di awal tahun. Juga persoalan pembahasan APBD sering tak tepat waktu. Kita minta juga kepada Pemko transparansi pajak, penanganan banjir dan sampah harus maksimal," sebut Jubir Fraksi Partai Demokrat Jepta Sitohang. 

Sementara itu, Juru Bicara Fraksi PDI-P Robin Eduar SE MH menyampaikan, bahwa Pemko Pekanbaru mulai sekarang harus menghentikan proyek multiyears, serta segera memperbaiki jalan-jalan yang rusak. 

"Kita minta juga, selesaikan hutang tunda bayar, bangun drainase karena berdampak banjir, bangun SMPN karena banyak masyarakat tak bisa masuk sekolah karena sistem zonasi," pintanya.

Beberapa masukan dari Fraksi-fraksi di DPRD lainnya, hampir sama. Mereka meminta agar Pemko ke depannya, bisa lebih proporsional dalam merealisasikan anggaran yang bersentuhan dengan masyarakat. 

Sekko Pekanbaru HM Jamil usai paripurna mengatakan, semua masukan dan kritikan dari fraksi-fraksi, akan dijawab Pemko Pekanbaru dalam Rapat Paripurna Jawaban Pemerintah, besok. "Yang pasti, kita akan jalankan semua, tentunya sesuai dengan aturan yang ada," janji HM Jamil. **

Berita Terkait :

• Paripurna Jawaban Pemerintah Pelaksanaan APBD 20210
• Bank Riau Kepri Jadi BRK Syariah, Ini Tiga Poin Arahan Wapres RI0
• Wapres RI : BRK Syariah Capaian Signifikan Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia0
• Disaksikan Wapres RI, Gubri Syamsuar Dilantik Sebagai Ketua KDEKS Riau0
• Di Pangkalan Kasai, Pelaku Judi Slot Higgs Domino Dibekuk Polsek Seberida0