- Inhu Expo 2026 Jadi Panggung UMKM dan Kreativitas Generasi Muda, Resmi Ditutup Wabup Hendrizal
- Dukung Generasi Bebas Stunting, Agrinas Palma Nusantara Salurkan Bantuan Susu di Rohil
- Stand Pendaftaran PRB 2027 Resmi Dibuka: Langkah Awal Menuju Ajang Kompetisi Sains
- Operasi Patuh Lancang Kuning 2026, Satlantas Polres Meranti Beri 135 Teguran
- Sekda Meranti Buka Semarak Bulan Bahasa Sempena Sumpah Pemuda Lestarikan Budaya Melayu
- Karmila Sari Terima Penghargaan Alumni di Peringatan Dies Natalis ke-67 Untar
- Bupati Siak Afni Sandingkan Ketokohan Chadijah Ali dengan Tengku Agung Syarifah Latifah
- Syahrul Aidi Maazat Dorong Hasil Riset Kampus Jadi Acuan Kebijakan Pemerintah
- Sumpah Pemuda 2026 di Tembilahan, Iwan Taruna: Sinergi Pemda dan Pemuda Kunci Inhil Maju
- Sebanyak 183 Surveyor Riau dan Kepri Ikuti Pembekalan
Cerita Jokowi Semadi 3 Hari Respons Desakan Lockdown di Awal Pandemi

Presiden Jokowi mengaku melakukan semadi selama tiga hari untuk merespons desakan keputusan lockdown atau tidak di awal pandemi virus corona (Covid-19).
Jakarta, VokalOnline.Com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku melakukan semadi selama tiga hari untuk merespons desakan keputusan lockdown atau tidak di awal pandemi virus corona (Covid-19)."Saya semadi tiga hari, memutuskan lockdown atau tidak. Karena tak punya pengalaman semuanya mengenai itu," kata Jokowi dalam Rakornas Transisi Penanganan Covid di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (26/1).Jokowi meyakini rakyat akan mengalami kerusuhan bila pemerintah mengambil kebijakan lockdown di awal pandemi virus corona pada awal tahun 2020 lalu.Ia mengatakan potensi rusuh itu terjadi lantaran peluang rakyat sangat minim ketika ingin mencari nafkah."Saat itu misalnya kita putuskan lockdown hitungan saya dalam dua atau tiga minggu, rakyat tak memiliki peluang kecil mencari nafkah, semua ditutup. Negara tak bisa memberi bantuan kepada rakyat. Apa yg terjadi? Rakyat pasti rusuh," kata dia.Jokowi pada akhirnya memutuskan tak melakukan lockdown ketika awal pandemi setelah dihitung. Padahal, kala itu banyak pihak yang mendesak pemerintah agar melalukan kebijakan lockdown."Pada saat lockdown atau tak lockdown, rapat menteri 80 persen lockdown. Karena semua negara itu. Enggak ada DPR, partai, semuanya lockdown," kata dia."Tekanan-tekanan seperti itu pada saat alami krisis dan kota tak jernih dan kita tergesa, sangat bisa keliru," tambahnya. **Syafira
Berita Terkait :
- Sayap Pesawat Lion Air Tabrak Garbarata Bandara Mopah Merauke 0
- Jokowi Wanti-wanti usai PPKM Dicabut: Tetap Waspada 0
- Poin-poin Pleidoi Bharada E, Cerita Tunda Nikah Hingga Kutip Alkitab 0
- Nurzafri Inggin Desa Pulau Birandang di Jadikan Percontohan Ketahagan Pangan Kampar0
- Manajemen Yube Media Group Silaturahmi dengan Sejumlah Mitra di Dumai0
_Black11.png)









