- Diskusi dengan Wartawan, Syahrul Aidi Dorong Solusi Krisis Media Massa
- Gaungkan Semangat Hari Bumi, PEP Lirik Ajak Masyarakat Ubah Sampah Jadi Bernilai
- Pemkab Kuansing dan RAPP Perkuat Sinergi Percepatan Penurunan Stunting
- 21 Perkara Inkracht Dimusnakan Barang Bukti di Kejari Meranti
- 110 Jemaah Calon Haji Meranti Akan Berangkatkan Senin di Embarkasi Batam
- Rianto SH, MH Disorot, 70-an Peserta Ramaikan Seleksi KI Sumut 2026
- FORKI Riau Fokus TC Penuh Jelang Kejurnas Bandung, Perangkingan Atlet Digelar 26 April
- Temui Menteri ATR/BPN dan Dirjen Migas, Bupati Afni Perjuangkan Hak Rakyat Kandis dan Minas
- Pengedar Ganja di Banglas Dibekuk Berkat Layanan 110, Polisi Amankan BB dan Tes Urine Positif
- Stok BBM Kepulauan Meranti Aman, Warga Diimbau Beli di SPBU Sesuai Ketentuan UUD 1945
DPRD Pekanbaru Dukung Pj Walikota Evaluasi Pejabat Rapor Merah

PEKANBARU, VokalOnline.Com - DPRD Kota Pekanbaru meminta agar Pj Walikota Muflihun melakukan evaluasi terhadap pejabat-pejabat yang dinilai mendapat 'rapor merah'.
Sekretaris Komisi I DPRD Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid mengatakan, evaluasi terhadap pejabat di lingkungan Pemko Pekanbaru sendiri memang sesuai dengan apa yang direkomendasikan dari DPRD.
Oleh karena itu, ia menyerahkan dan mempercayakan evaluasi OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru kepada Pj Walikota Muflihun.
"Tentu Pj memiliki pertimbangan dalam melihat kondisi, apakah ini akan mengganggu atau tidak dalam proses penganggaran di pemerintahan," kata Isa, Rabu (21/9/2022).
Selain itu kata Isa, apabila Pj Walikota melakukan evaluasi terhadap OPD-nya, maka hal tersebut nantinya tidak akan mengganggu proses pembahasan rancangan APBD Perubahan 2022 dan APBD 2023.
"Karena pemerintah ini berjalan dengan sistem maka seharusnya tidak akan ada gangguan dalam pergantian pegawai ataupun pejabat-pejabat yang ada," ungkapnya.
Pada saat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah yang lalu, DPRD juga mencatat ada beberapa pejabat yang dinilai mendapatkan rapor merah terkait kegiatan tunda bayar yang terjadi secara terus menerus.
"Kita melihat ada OPD-OPD yang dalam bisa dibilang mendapat rapor merah. Penganggaran juga menjadi catatan yang penting, masih banyak tunda bayar terus berjalan sekian tahun, tentu pemerintah harus bisa memperbaiki ini," pungkasnya. (***)
Berita Terkait :
- Empat Pemda di Riau Ini Dapat Dana Insentif dari Pusat0
- APTISI Riau Sikapi RUU Sisdiknas dan Segera ke Jakarta Sampaikan Aspirasi0
- Warga Pekanbaru Diteror Sejumlah Pria Mengaku Polisi0
- Kronologi Pengungkapan 203 Kg Sabu dan 404.491 Butir Ekstasi Oleh Tim Polda Riau0
- Jaksa Minta Hakim Vonis Mati Lima Terdakwa Narkoba0
_Black11.png)









