- Talang Mamak Diduga Diintimidasi, Yusmilar dan Asmuri Disebut Kerahkan Preman Bayaran
- Dukung Ketahanan Pangan dan Cegah Karhutla, Polsek Kuala Cenaku Turun Dampingi Petani
- Polemik 469 Hektare Eks PT SAL, Talang Mamak Soroti Sanksi, Penguasaan Lahan dan TPPU
- Kapolres Inhu Ajak Wartawan Perkuat Kemitraan dan Komunikasi dalam Menjaga Kamtibmas
- Ketua FORKI Riau Parisman Ihwan Dijadwalkan Buka Karate Kid 3 Riau Open 2026
- Syahrul Aidi Sambut Menlu Baru, BKSAP DPR Siap Berkolaborasi Penguatan Diplomasi Bebas Aktif
- Karate Kid Serie 3 Riau Open 2026 Resmi Dibuka, 728 Karateka Siap Bertanding
- INKAI Prestasi Juara Umum Karate Kid Serie 3 Riau Open 2026
- Lewat Neo Energy Meet Up di Pekanbaru
- SD Darma Yudha Kembali Gelar Latihan Ekskul Karate Inkanas
DPRD Pekanbaru Dukung Pj Walikota Evaluasi Pejabat Rapor Merah

PEKANBARU, VokalOnline.Com - DPRD Kota Pekanbaru meminta agar Pj Walikota Muflihun melakukan evaluasi terhadap pejabat-pejabat yang dinilai mendapat 'rapor merah'.
Sekretaris Komisi I DPRD Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid mengatakan, evaluasi terhadap pejabat di lingkungan Pemko Pekanbaru sendiri memang sesuai dengan apa yang direkomendasikan dari DPRD.
Oleh karena itu, ia menyerahkan dan mempercayakan evaluasi OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru kepada Pj Walikota Muflihun.
"Tentu Pj memiliki pertimbangan dalam melihat kondisi, apakah ini akan mengganggu atau tidak dalam proses penganggaran di pemerintahan," kata Isa, Rabu (21/9/2022).
Selain itu kata Isa, apabila Pj Walikota melakukan evaluasi terhadap OPD-nya, maka hal tersebut nantinya tidak akan mengganggu proses pembahasan rancangan APBD Perubahan 2022 dan APBD 2023.
"Karena pemerintah ini berjalan dengan sistem maka seharusnya tidak akan ada gangguan dalam pergantian pegawai ataupun pejabat-pejabat yang ada," ungkapnya.
Pada saat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah yang lalu, DPRD juga mencatat ada beberapa pejabat yang dinilai mendapatkan rapor merah terkait kegiatan tunda bayar yang terjadi secara terus menerus.
"Kita melihat ada OPD-OPD yang dalam bisa dibilang mendapat rapor merah. Penganggaran juga menjadi catatan yang penting, masih banyak tunda bayar terus berjalan sekian tahun, tentu pemerintah harus bisa memperbaiki ini," pungkasnya. (***)
Berita Terkait :
- Empat Pemda di Riau Ini Dapat Dana Insentif dari Pusat0
- APTISI Riau Sikapi RUU Sisdiknas dan Segera ke Jakarta Sampaikan Aspirasi0
- Warga Pekanbaru Diteror Sejumlah Pria Mengaku Polisi0
- Kronologi Pengungkapan 203 Kg Sabu dan 404.491 Butir Ekstasi Oleh Tim Polda Riau0
- Jaksa Minta Hakim Vonis Mati Lima Terdakwa Narkoba0
_Black11.png)








