- RAPP dan Masyarakat Perkuat Kebersamaan melalui Founders Day 2026
- Sempena HUT Humas Polri ke-75, Polres Meranti dan Insan Pers Gelar Donor Darah
- Bupati Asmar Ingatkan Desa: Setiap Rupiah Dana Negara Harus Bisa Dipertanggungjawabkan
- Hutan Terbakar, Rakyat Terdampak, Ekonomi Terancam, Hubungan Antarnegara Dipertaruhkan!
- Rayakan Hari Anak Nasional 2026, RAPP Hadirkan Ruang Aman dan Nyaman bagi Tumbuh Kembang Anak
- RAPP Serahkan Bantuan Festival Pacu Jalur Nasional 2026 dan Sponsori Tiga Jalur Unggulan
- Pemcam Koto Gasib Apresiasi Fire Fighter PT RAPP
- RAPP Terima Penghargaan Industry Marketing Champion 2026 dari MarkPlus
- RAPP Siagakan Personel dan Peralatan Hadapi Karhutla di Riau
- RAPP Semarakkan Hari Anak Nasional 2026, Perkuat Dukungan Bagi Tumbuh Kembang Anak
Hutan Terbakar, Rakyat Terdampak, Ekonomi Terancam, Hubungan Antarnegara Dipertaruhkan!

Jakarta, VokalOnline.Com - Senin, 19 Oktober 2026 Dewan Pengurus Pusat Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (DPP FABEM) menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan sekadar bencana lingkungan, melainkan ancaman serius terhadap kesehatan rakyat, ekonomi nasional, stabilitas politik, dan hubungan diplomatik Indone
2.458 penerbangan domestik terdampak sejak 11 Agustus hingga 17 Oktober 2026; sebanyak 1.324 penerbangan dibatalkan atau ditunda.( sumber Kementerian Perhubungan mencatat )
2.583.270 kasus ISPA dilaporkan dalam data yang beredar terkait dampak polusi dan karhutla.(Kementerian Kesehatan, Kemenkes RI mencatat )
- Kabut asap lintas batas mengancam kawasan Asia Tenggara. ASMC juga melaporkan aktivasi peringatan Level 3 untuk kawasan ASEAN bagian selatan. ( sumber Pusat Meteorologi Khusus ASEAN (ASMC).
Karhutla menghancurkan habitat satwa, merusak ekosistem, mengganggu aktivitas ekonomi, serta berpotensi memperburuk hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga. Negara tidak boleh kalah oleh pembakaran hutan dan kelalaian penanganan!
DPP FABEM ( Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa ) MENUNTUT:
1. Presiden RI segera mengambil komando nasional dan mengerahkan seluruh sumber daya untuk memadamkan api.
2. Usut tuntas dan hukum berat pelaku pembakaran, termasuk korporasi maupun pihak yang terbukti melindungi kejahatan tersebut. Ganti rugi perusahaan jika terbukti membakar hutan Indonesia kepada negara dan di kompensasi ganti rugi tsb kepada rakyat terdampak kebakaran di atur oleh pemerintah daerah.
3. Evaluasi dan pecat pejabat kementerian terkait / oknum Pejabat daerah yang terbukti lalai atau tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya, sesuai ketentuan hukum.
4. Buka pengawasan publik secara independen dan libatkan masyarakat, mahasiswa, pemuda, media, serta organisasi lingkungan.
5. Buka kerja sama bantuan internasional apabila diperlukan untuk mempercepat pemadaman dan pemulihan lingkungan
6. Departemen Kesehatan ikut serta dalam Penanganan segera menurunkan dokter - dokter dampak dari kesehatan masyarakat yang menjadi korban sakit diderita dari kebakaran hutan dan dibuat rumah sakit darurat disetiap posko posko wilayah dari dampak kebakaran hutan , pelayanan kesehatan distribusi obat obatan, bantuan oksigen dan infrastruktur kesehatan terjangkau oleh masyarakat.
7. Pengadaan suplai air minum yang bersih & bahan pokok untuk konsumsi rakyat terdampak kebakaran
DPP FABEM mengingatkan, pembiaran terhadap karhutla dapat memperbesar kerugian ekonomi, memperdalam krisis kepercayaan publik, dan memicu ketegangan politik maupun diplomatik.
Negara tidak boleh tunduk kepada mafia pembakaran hutan! Keselamatan rakyat, kelestarian alam, dan kedaulatan negara harus menjadi prioritas. (**)
Berita Terkait :
- AS Beri Dana Rp3,4 T Untuk Bantu Palestina0
- Wajib Punya IATA Travel Pass Mulai 1 Mei di Singapura0
- Cara Mudah Memasak Steak di Rumah0
- Sidang Putusan Sela Rizieq di PN Jaktim Dikawal 1.388 Aparat0
- Pesawat Ethiopian Airlines Salah Mendarat0
_Black11.png)








