- SD Darma Yudha Kembali Gelar Latihan Ekskul Karate Inkanas
- Jaga Pulau Padang Tetap Bebas Asap, Pemkab Meranti Gandeng RAPP
- Posyandu Jadi Garda Terdepan Kesehatan Anak, RAPP Dukung Penguatan Kader
- Teguh Santosa: UKW Bukan Basa-basi, Pers Jangan Produksi Suara Bising
- JMSI Riau dan NasDem Bahas Isu Strategis, Dari Media hingga Persoalan Daerah
- MAN 1 Pekanbaru Kembali Kirim Delegasi ke Olimpiade Sains Internasional
- Hendry Munief: Konektivitas Antar Pulau Jadi Isu Penting dalam RUU Daerah Kepulauan
- PERTAHANKAN TINGKAT BUNGA PENJAMINAN: MENJAGA KEPERCAYAAN MASYARAKAT
- DPRD Inhu Tolak Ranperda Perubahan APBD 2026 Lewat Voting Terbuka
- Satu Jam Razia Humanis di Lapas Tembilahan, 2 Botol Kaca Hingga Elemen Listrik Disita dan Dibakar
Jaga Pulau Padang Tetap Bebas Asap, Pemkab Meranti Gandeng RAPP

MERANTI, VokalOnline.Com - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Pulau Padang. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, aparat keamanan dan dunia usaha.
Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Program Penghargaan Desa Bebas Api antara Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar dan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Ruang Batam, Hotel Unigraha, Kabupaten Pelalawan, Senin (29/6/2026)
Bagi Pemkab Meranti, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga Pulau Padang yang sebagian wilayahnya memiliki karakteristik lahan gambut dan rentan terhadap kebakaran.
Bupati Asmar menegaskan, karhutla bukan persoalan yang bisa ditangani hanya ketika api sudah muncul. Pencegahan dan keterlibatan masyarakat harus menjadi kekuatan utama.
"Wilayah Kepulauan Meranti, khususnya Pulau Padang, memiliki karakteristik lahan gambut yang sangat rentan. Kecerobohan kecil maupun ego sektoral dalam pengelolaan lahan dapat menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan, ekonomi, hingga kesehatan masyarakat," kata Asmar.
Menurutnya, kesadaran masyarakat menjadi kunci dalam menjaga wilayah dari ancaman kebakaran. Karena itu, program Desa Bebas Api diharapkan tidak hanya dipandang sebagai upaya mendapatkan penghargaan atau insentif, tetapi sebagai gerakan bersama untuk membangun kebiasaan membuka dan mengelola lahan tanpa membakar.
"Program ini mendorong lahirnya budaya peduli lingkungan, budaya gotong royong, serta budaya membuka lahan tanpa membakar. Mencegah jauh lebih murah, lebih mudah, dan lebih mulia daripada memadamkan," tegasnya.
Pemkab Meranti juga mendorong pemerintah desa dan masyarakat untuk mengoptimalkan keberadaan Masyarakat Peduli Api (MPA). Edukasi kepada warga, pemantauan wilayah rawan, serta koordinasi dengan TNI, Polri, pemerintah kecamatan dan tim pemadam kebakaran perlu diperkuat, terutama saat memasuki periode rawan kebakaran.
Asmar berharap desa-desa yang mampu mempertahankan wilayahnya tanpa titik kebakaran dapat memanfaatkan penghargaan yang diperoleh untuk kepentingan masyarakat.
Jika berhasil mempertahankan status zero fire, desa peserta akan mendapatkan dukungan program pembangunan yang diarahkan pada kebutuhan masyarakat.
"Menjaga kelestarian Pulau Padang adalah investasi bagi masa depan anak cucu kita. Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat harus berjalan bersama. Sinergi tiga pilar inilah yang menjadi kunci keberhasilan mewujudkan Kepulauan Meranti bebas asap," ujarnya.
Dua Desa Jadi Langkah Awal
Dalam kerja sama tersebut, dua desa di Pulau Padang, yakni Desa Mengkopot dan Desa Selat Akar, menjadi peserta pada tahap ini.
Manajer PT RAPP Wan Mohammad Jakh Anza mengatakan, program Desa Bebas Api telah dijalankan perusahaan sejak 2015. Untuk Pulau Padang, terdapat 11 desa yang menjadi perhatian dalam upaya pencegahan karhutla.
Penentuan desa peserta dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi bentang alam (landscape) dan tingkat risiko kebakaran (fire risk).
Selama periode kemarau sekitar tiga hingga empat bulan, desa yang mampu mempertahankan wilayahnya tanpa kebakaran akan mendapatkan penghargaan berupa program pembangunan senilai Rp100 juta.
Dukungan tersebut tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan diwujudkan melalui pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan berada di luar anggaran Community Development (CD) perusahaan.
Selain penghargaan, program juga mencakup sosialisasi bahaya karhutla, edukasi masyarakat, pembentukan crew leader dari warga setempat, serta dukungan pembukaan lahan tanpa bakar menggunakan metode mekanis bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan.
Wan Mohammad Jakh Anza menekankan, pencegahan karhutla membutuhkan keterlibatan banyak pihak.
"Program ini tidak mungkin berhasil jika hanya dijalankan perusahaan. Dibutuhkan pendekatan yang holistik melalui kolaborasi pemerintah, Forkopimda, dan masyarakat," katanya.
Bagi Pemkab Kepulauan Meranti, kerja sama tersebut diharapkan tidak berhenti pada program penghargaan desa. Lebih jauh, kolaborasi tersebut diharapkan memperkuat kesadaran masyarakat dan sistem pencegahan karhutla dari tingkat desa.
Dengan Pulau Padang sebagai salah satu wilayah yang rentan terhadap kebakaran, pemerintah daerah ingin memastikan pencegahan dilakukan sejak dini agar api tidak berkembang menjadi bencana yang mengancam lingkungan, kesehatan dan kehidupan masyarakat. (*)
Berita Terkait :
- Polisi Tembak Penampung Narkoba dari Malaysia di Bengkalis0
- Kompol YC Inisiator Pembeli Sabu Untuk Temannya0
- Kepala BPKAD Kuansing Bebas Dari Status Tersangka Korupsi0
- Kompol YC Hisap Sabu di Belakang Rumah Dinas Wakil Gubernur Riau0
- Polda Riau Bongkar Penambangan Ilegal di Hutan Produksi Rokan Hilir0
_Black11.png)








