- Bhabinkamtibmas Kelayang Monitoring Budidaya Ikan Nila, Pastikan Program Ketahanan Pangan Berjalan
- Anggota Komisi II DPRD Hadiri Rakor Siaga Darurat Karhutla 2026
- Sekretaris Komisi IV DPRD Inhil Hadiri Pembukaan O2SN dan GSI Tingkat Kabupaten Tahun 2026
- Anggota Komisi II DPRD Inhil Hadiri Apel Siaga Darurat Penanggulangan Karhutla
- Ketua DPRD Inhil Hadiri Pelepasan Jemaah Haji Kloter XI Embarkasi Batam
- Anggota Komisi I DPRD Inhil Hadiri Penunjukan Duta Anti Narkoba dan Revitalisasi Kampung Tangguh
- Ketua Komisi IV DPRD Inhil Hadiri Pelantikan Pengurus PBVSI Masa Bakti 2025–2029
- Rapat Gabungan Komisi DPRD Inhil Bahas Permasalahan Lahan Kebun Sawit Masyarakat
- Wakil Ketua I DPRD Inhil Hadiri Vidcon Launching Titik KDKMP di Wilayah Kodim 0314/Inhil
- Ketua DPRD Inhil Hadiri Pelatihan Jurnalistik Televisi dan Konten Kreator HUT ke-1 FJTI
Kelebihan Uang, Bank Tolak Deposito BPJS Ketenagakerjaan

(bisnis.com)
Vokalonline.com Dilansir Dari , CNN Indonesia -- Direktur Pengembangan Investasi BPJS Ketenagakerjaan Edwin Michael Ridwan Anggoro mengaku banyak bank yang menolak untuk menerima penempatan deposito dari mereka. Alasannya, bank-bank sedang kelebihan likuiditas.
Edwin menjelaskan kalau pun ada bank yang menerima, maka bunga deposito yang diberikan hanya sekitar 3 persen-3,25 persen. Hal ini sejalan dengan suku bunga acuan Bank Indonesia yang rendah, yakni 3,5 persen.
"Kalau kami tempatkan di deposito, karena likuiditas bank berlebih, maka banyak bank yang menolak deposito kami. Kalau ada bank-bank itu maunya kasih bunga rendah," ungkap Edwin dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Selasa (30/3).Saat ini, Edwin menjelaskan BPJS Ketenagakerjaan hanya menempatkan dana di deposito sebesar 12 persen dari total dana kelolaan yang sekitar Rp489,89 triliun. Sementara, sebagian besar dana kelolaan masih ditempatkan di obligasi, yaitu 65 persen.
"Untuk saham 14 persen, reksa dana yang sebagian besar di saham 8 persen, properti 0,4 persen, dan penyertaan langsung 0,1 persen," jelas Edwin.
Dari penempatan investasi itu, Edwin memproyeksi tingkat pengembalian investasi atau imbal hasil (yield on investment/YOI) dari deposito sebesar 6 persen.
Kemudian, obligasi 7,8 persen, saham 4,5 persen reksa dana 1,2 persen, properti 4,4 persen, dan penyertaan langsung 1,1 persen. Sementara, BPJS Ketenagakerjaan mencatatkan floating loss atau rugi mengambang atas investasi yang dilakukan di saham dan reksa dana sebesar Rp23 triliun.
Hal ini terjadi karena Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak fluktuatif selama pandemi covid-19."Waktu kami lakukan investasi saham time horizon bukan untuk satu sampai dua tahun, tapi secara teori 10 tahun-15 tahun. Artinya, ada floating loss satu tahun sampai dua tahun itu wajar karena memang kondisi pasar tidak kondusif akibat covid-19," imbuh Edwin.
Ia memastikan BPJS Ketenagakerjaan tetap bisa membayar klaim peserta meski ada kerugian dari investasi. Edwin mencontohkan dana di deposito saat ini sebesar Rp70 triliun. Dana itu diklaim cukup untuk membayar klaim selama dua tahun. Pasalnya, klaim tahun lalu tercatat hanya Rp36 triliun.
"Mungkin ada kekhawatiran di masyarakat bahwa BPJS Ketenagakerjaan karena floating loss tidak punya cukup dana untuk bayar klaim. Kami kebanjiran likuiditas karena untuk klaim satu tahun pada 2020 Rp36 triliun," kata Edwin.
(aud/age)
Berita Terkait :
- Bandara Internasional Yogyakarta Terapkan Genose Mulai Besok0
- Japnas Riau Lirik Potensi Lidi dan Kelapa Sawit0
- Desain Proyek Ibu Kota Baru yang Berlanjut Tahun Ini0
- Pabrik Krakatau Steel Diresmikan April 20210
- BI Tak Khawatir Taper Tantrum Market AS0
_Black11.png)









