- Polidik Polres Meranti Sasar SMA 2 Selatpanjang, Wakapolres Ingatkan Pelajar Bahaya Hoaks
- Bupati Asmar Tinjau Pembangunan Jalan Tanjung Samak–Tanjung Kedabu
- Karmila Sari Dorong Guru, Mahasiswa dan Dosen Perkuat Budaya Menulis Karya Ilmiah
- Empat Perusahaan PMA Jadi Tersangka Karhutla, Syahrul Aidi Dorong Pengawasan Investasi
- Hendry Munief Siap Kolaborasi dengan Pemda, Dorong Destinasi dan Event Wisata Riau Masuk KEN dan KSP
- JMSI Riau Matangkan Persiapan Seminar Lingkungan dan UKW, Digelar 5-7 November
- Aksi Kelompok LSP Ancaman Fatal bagi Reputasi Indonesia di Arena Global
- Siti Aisyah Kunjungi Polres Inhu, Soroti Penegakan Hukum, HAM hingga Konflik Agraria
- Tak Henti Lakukan Perawatan, PT PAS Optimistis Produksi Sawit Semakin Optimal
- JMSI Inhu Kirim Tiga Pengurus Ikuti Uji Kompetensi Wartawan di UIR Pekanbaru
Pansur I DPRD Nilai Pemkab Tidak Serius Soal Pemulihan Aset

Rapat dengar pendapat antara Pansus I DPRD Kampar dengan perwakilan dari Pemkab Kampar di gedung DPRD Kampar. HASBI
BANGKINANGKOTA (VOKALONLINE.COM) - Pansus I DPR Kabupaten Kamapr menilai Pemerintah Kabupaten Kampar tidak serius dalam pemulihan aset daerah, dalam hal ini kendaraan dinas.
Hal ini terungkap pada Senin (6/9/2021) ketika Pansus I mengundang Sekretaris Daerah (Sekda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Mereka mengadakan rapat dengar pendapat (hearing).
Pansus I merasa kecewa dengan ketidak hadiran Sekda Kampar M Yusri, Kepala Bappeda Ir Azawan MSi dan Kepala Aset Daerah Kampar Edward SE MSi.
"Kenapa tiga badan ini kita undang, karena mereka saling berkaitan satu sama lain dalam regulasi yang kita baca," kata Ketua Pansus I Angsar kepada Vokalonline.com.
"Jadi, Sekda selaku pengelola barang harus meyiapkan segala administrasi dalam SK status pengunaan barang. Kita mau krosce SK pengunaan barang itu," lanjut Angsar.
"Yang ada di Bappeda seusai tidak berkendaraan kendaraan, itu cara kita mendeteksi kendaraan di Bappeda, namun kita sayangkan yang bersangkutan tidak hadir hanya diwakilkan kepada Sekretaris Bappeda," kesal Angsar.
Angsar juga kesal karena Sekda juga tidak mengutus perwakilan Asisten. Begitu juga dengan Bagian Kepala Aset yang hanya diwakilkan kepada bidang aset.
"Tentu ini kita sayangkan karena kita ingin persoalan aset ini cepat selesai," tegas Angsar..
Pansur I tidak tahu kenapa tiga kepala badan ini tidak hadir.
"Tapi saat hearing para perwakilan mengatakan atasan mereka ke Tapung dalam agenda pembahasan APBD-P, saya pun tidak tau kenapa mereka membahas APBD-P di Tapung," Angsar heran.
"Dan para perwakilan yang hadir pada Pansus ini tidak ada penjelasan atau nota dinas yang resmi, kami anggap apapun informasi yang disampaikan diangap tidak resmi juga," ulas politis PPP ini. (hasbi)
Berita Terkait :
- Banjir Bandang Sapu Desa Ludai, Warga Mengungsi0
- Petani di Kampar Tangkap Truk Bawa Sawit, Diserahkan ke Polsek0
- Pansus I DPRD Kampar Kesal Banyak Mobnas Diselewengkan0
- Horee...Desa Birandang Punya Rakit Sampan Baru 0
- Pansus II DPRD Berikan Dua Opsi Terkait Plaza Bangkinang0
_Black11.png)









