- FORKI Dumai Disebut Tak Koordinasi dengan Perguruan Karate Terkait Pencalonan Ketua KONI
- Aksi Warga Kepayang Sari di Lahan Eks Tasma Puja, PT Agrinas Palma Sepakati Penghentian Operasional
- Kodam XIX Tuanku Tambusai Matangkan Program Penyuluhan TNI AD untuk Cegah Karhutla di Riau
- Jalan Sungai Rawa Minim Rambu, Truk Bermuatan Besar PT EPE Disorot
- Matahari 08 Riau Hadir di Tengah Dampak Karhutla, Ribuan Masker Gratis Dibagikan ke Masyarakat
- FORKI Riau Gelar Karate Kid Serie 3 Riau Open 2026, Dipantau Langsung Puspresnas
- Gemilang di Kejurprov Forki Riau 2026, Dojo Rumah PAN Sabet 2 Emas, 3 Perak, 1 Perunggu dan 1 BOB
- Dugaan Mark-Up Anggaran Desa Talang Durian Cacar Mencuat, BPD Diminta Periksa Kegiatan 2024-2025
- Gokasi Dumai Minta FORKI Mengundang Pengcab Perguruan Karate untuk Bahas Calon Ketua KONI
- Diduga PETI Beroperasi di Sungai Bawang F5, Polda Riau Diminta Bertindak
Pemerintah Janji Bayar Utang Rp17 T ke Pupuk Indonesia

Kementerian Keuangan berjanji melunasi utang kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) senilai Rp17,07 triliun terkait pengadaan pupuk subsidi. Ilustrasi. (REUTERS/WILLY KURNIAWAN).
Jakarta, VokalOnline.Com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berjanji melunasi utang kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) senilai Rp17,07 triliun terkait pengadaan pupuk subsidi.
"Itu (utang pemerintah ke PT Pupuk) bagian dari kita siapkan sampai akhir tahun nanti banyak dari kewajiban-kewajiban pemerintah," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu usai menghadiri BNI Investor Daily Summit 2023 di Hutan Kota Plataran GBK, Jakarta Pusat, Selasa (24/10).
"Itu memang akan kita selesaikan, tapi itu tetap dalam konteks kita menjaga defisit terkendali. Jadi, ini memang sedang kita siapkan," tegasnya.
Selain utang ke PT Pupuk, Febrio mengatakan pemerintah juga akan membayar kompensasi energi kepada PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero). Bahkan, ia mengklaim pembayaran tersebut rutin dilakukan tiap kuartal.
Menurutnya, skema pembayaran kompensasi energi tersebut kini sudah lebih bagus. Febrio menyebut setiap kuartalnya pemerintah melakukan asesmen dan pembayaran.
"Untuk kuartal IV memang menunggu asesmen dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sehingga bisa dibayarkan berikutnya," jelas Febrio.
"Ini tata kelola sudah terstruktur dan harusnya tidak ada ketidakpastian lagi. Baik BUMN maupun masyarakat bisa yakin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terjaga, tapi kewajiban-kewajibannya juga bisa diselesaikan," tutupnya.
Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi sebelumnya mengatakan pemerintah masih memiliki utang kepada pihaknya sebesar Rp17,07 triliun. Utang tersebut terbagi untuk dua periode, yaitu utang di 2020 yang telah diaudit sebesar Rp430 miliar dan di 2022 yang belum diaudit Rp16,6 triliun.
Rahmad merinci tagihan piutang kepada pemerintah itu berasal dari lima anak perusahaan, yaitu PT Petrokimia Gresik sebesar Rp13,8 triliun, PT Pupuk Kujang Cikampek Rp870 miliar, dan PT Pupuk Kalimantan Timur Rp562,9 miliar.
Lalu, PT Pupuk Iskandar Muda Rp248 miliar dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Rp1,5 triliun.
"Sedangkan piutang audited 2021 telah dibayarkan seluruhnya," kata Rahmad dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (3/4).(fit)**
Berita Terkait :
- Rutinitas Sobat Kamis Barokah Polsek Merbau, Lagi Dua Balita Stunting Diberi Bantuan0
- Bupati Rohil Terima Penghargaan Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem,Acara Ini Dihadiri Wapres0
- Baznas Rohil Gelar Sosislisasi Di Kepenghuluan Jumrah0
- Baksos Akabri 1990, Polres Meranti Bedah Rumah Salah Seorang Warga Desa Gogok0
- Gubri Syamsuar Resmikan Jalan Lintas Mahato - Simpang Manggala0
_Black11.png)









