- Izin RAPP Dicabut, Pulihkan Hak Masyarakat Adat! Siti Aisyah Desak Keadilan Agraria
- Apresiasi Smansa Festival, Hendry Munief Dorong Sekolah Cetak Wirausaha Muda dan Pelaku Ekraf
- Promosi Wisata Liburan Seru ke Malaysia Hadir di Car Free Day Pekanbaru
- Kabar Baik! MAN 1 Pekanbaru Kini Bagian dari MAN PUN, SNMB 2027/2028 Sudah Dibuka
- Serap Aspirasi Warga, Polres Kep. Meranti Gelar "Ngopi Bareng" Bahas Kamtibmas hingga Lowongan Kerja
- Bupati Asmar Perjuangkan Kemudahan Kerja dan Perlindungan PMI Meranti di Malaysia
- HIMAPROBIO FKIP UNRI Sukses Gelar Biology Blood Donor, 32 Kantong Darah Berhasil Dikumpulkan
- Polres Meranti Musnahkan 20 Kg Sabu dan 63 Cartridge Etomidate, Empat Tersangka Diamankan
- Bahas Masa Depan Media Cetak dan Kemitraan dengan Pemerintah
- Pengangkutan TBS Diduga Hasil Penjarahan Kebun Agrinas dan Ramp Parman Berujung Laporan Polisi
Refleksi dan Outlook Politik 2025: BKSAP DPR RI Angkat Sejumlah Isu Sebagai Diplomasi Parlemen

Jakarta, VokalOnline.Com - 18 Desember 2025 Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Dr. H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A., menegaskan bahwa diplomasi parlemen menjadi instrumen strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah konflik global, rivalitas kekuatan besar, dan krisis kemanusiaan yang terus berkembang.
Sebagai pimpinan BKSAP DPR RI sekaligus anggota DPR RI dari Dapil Riau II, Dr. H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A. menyampaikan bahwa selain melalui jalur eksekutif, Indonesia juga dapat menjalankan Diplomasi politik luar negeri melalui jalur Parlemen.
Khususnya melalui BKSAP yang secara aktif membangun komunikasi antar-parlemen, memperjuangkan kepentingan nasional, serta mengawal arah kebijakan luar negeri pemerintah agar selaras dengan aspirasi masyarakat.
Dalam refleksi 2025 & Outlook Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia 2026, BKSAP secara aktif mengangkat sejumlah isu internasional sebagai studi kasus diplomasi parlemen. Isu-isu tersebut meliputi Palestina, konflik Sudan dan krisis Yaman, serta dinamika Timur Tengah yang melibatkan berbagai aktor kawasan, termasuk Uni Emirat Arab (UEA). BKSAP memandang isu-isu ini mencerminkan kompleksitas tantangan global yang menuntut pendekatan diplomasi aktif dan berimbang.
BKSAP menegaskan sikap konsisten Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina serta mendorong penyelesaian damai konflik Sudan dan Yaman melalui gencatan senjata, dialog politik, dan mekanisme multilateral. Melalui diplomasi antar-parlemen, Indonesia terus menyuarakan kepentingan kemanusiaan dan stabilitas kawasan di berbagai forum internasional.
Di kawasan Indo-Pasifik, BKSAP menilai rivalitas yang meningkat antara Amerika Serikat dan Tiongkok sebagai tantangan nyata bagi pelaksanaan politik luar negeri bebas-aktif. Menurut Dr. H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A., Indonesia harus tetap membuka ruang kerja sama dengan semua pihak tanpa mengorbankan kemandirian dan kepentingan strategis nasional.
Selain isu global, BKSAP menekankan bahwa keberhasilan diplomasi harus memberikan manfaat langsung bagi rakyat. Oleh karena itu, Ketua BKSAP menegaskan untuk menempatkan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari agenda politik luar negeri nasional.
Di kawasan Indo-Pasifik, meningkatnya rivalitas Amerika Serikat–Tiongkok kembali menjadi tantangan utama.
“Indonesia tidak boleh menjadi objek tarik-menarik kepentingan. Kita harus menerapkan hedging diplomacy terbuka bekerja sama, tetapi tidak menjadi alat geopolitik pihak mana pun,” tegasnya.
Sebagai anggota DPR dari Dapil Riau II, ia juga menekankan penguatan perlindungan WNI, khususnya pekerja migran yang rentan penipuan, perdagangan manusia, dan deportasi paksa. Ia menyerukan sistem perlindungan yang lebih cepat, modern, dan berbasis perjanjian bilateral.
Dr. Syahrul turut menyoroti ancaman perubahan iklim dan kebencanaan, termasuk banjir besar di Sumatera. Ia menilai diplomasi Indonesia harus memasukkan agenda climate diplomacy dan humanitarian diplomacy, mulai dari teknologi satelit hingga pendanaan mitigasi global.
"Diplomasi Indonesia ke depan harus memperkuat posisi sebagai pemimpin Global South, berorientasi pada perlindungan rakyat, serta memastikan kerja sama luar negeri memberi manfaat nyata bagi ketahanan energi, pangan, pertahanan, teknologi, dan ruang siber" tegasnya
Menutup pernyataannya, Dr. H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A. menyampaikan bahwa ke depan diplomasi parlemen akan bergerak lebih tegas, berdampak, dan berorientasi pada hasil. Dengan pendekatan tersebut, Indonesia tidak hanya hadir dalam percaturan global, tetapi juga tampil sebagai negara yang diperhitungkan dan dihormati. (**)
Berita Terkait :
- Transaksi di PayPal Bisa Bayar Pakai Uang Kripto0
- Khofifah Minta Warga Jatim Untuk Tidak Mudik0
- Rumah Mewah Kedoya Jadi Incaran Pencuri Karena Adanya Plang \'Dijual\'0
- Kubu AHY Yakin Kemenkumham Akan Objektif Jelang Penentuan Nasib0
- Gusti Hadiwinoto, Adik Sultan HB X Meninggal Dunia0
_Black11.png)









