- Bupati Bengkalis Terima Penghargaan Menteri Agama atas Program Masjid Ramah Pemudik
- Bupati Siak Kritik Formula DBH Migas, Daerah Penghasil Dinilai Dirugikan
- Infrastruktur Rusak dan Kecelakaan Berulang, Warga Desak PT EPE Turut Bertanggung Jawab
- Pemkab Siak Nilai Formula DBH Migas Saat Ini Merugikan Daerah Penghasil
- Pemkab Siak Optimalkan Aset Daerah, Lahan Tidur Disulap Jadi Sentra Pangan
- Pemkab Siak Pastikan Tak Ada Anak Gagal Sekolah karena Kendala Administrasi
- Pemkab Siak Dorong Wakaf Produktif Lewat Pembangunan Rumah Singgah Kesehatan
- Pemkab Siak Siapkan Solusi bagi Calon Siswa yang Terkendala Dokumen Kependudukan
- Pemkab Siak Gandeng Indomaret, Produk UMKM Kini Tembus Pasar Ritel Modern
- Jalan Sungai Rawa Terus Makan Korban, Masyarakat Desak PT Ekasapta Paramita Energi Bertanggung Jawab
Ternyata Kejari Ratih Ikut Rancang KUHP, Jaksa Harus Kuasai Kebaruan Hukum Pidana

Kejari Inhu, Ratih Andrawina Suminar
Pekanbaru, VokalOnline.Com - Pemahaman mendalam terhadap kebaruan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional menjadi perhatian serius di lingkungan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau. Dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Jaksa digelar di Aula Sasana HM Prasetyo, Gedung Satya Adhi Wicaksana, Sabtu (15/11/2025).
Kejari Inhu, Ratih Andrawina Suminar berbincang dengan wartawan usai kegiatan tersebut menjelaska, para jaksa harus siap menghadapi transformasi hukum pidana nasional yang akan mulai berlaku secara resmi pada 2026.
Kegiatan pemahaman KUHP baru diikuti oleh 246 jaksa dari berbagai wilayah di Provinsi Riau. Penunjukan Ratih sebagai narasumber memiliki alasan kuat, mengingat Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Inhu itu tercatat sebagai salah satu anggota tim penyusun KUHP Nasional.
Dalam pemaparannya, Ratih menekankan bahwa masih terdapat kesenjangan pemahaman di kalangan aparat penegak hukum terkait substansi kebaruan dalam KUHP. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak boleh dianggap sepele karena jaksa memiliki posisi strategis sebagai dominus litis, yakni pengendali perkara dan penentu arah proses penegakan hukum.
"Masih banyak jaksa yang belum memahami secara menyeluruh apa saja kebaruan dalam KUHP. Ini penting karena jaksa sebagai dominus litis harus menjadi pengendali perkara dan memberikan petunjuk kepada penyidik," tegas Ratih di hadapan para peserta.
Ratih juga menekankan pentingnya penyamaan persepsi di antara aparat penegak hukum, baik antarjaksa maupun dengan penyidik dan hakim, agar implementasi hukum dapat berjalan efektif dan konsisten. Ia mengingatkan agar tidak terjadi kesenjangan pemahaman yang justru dapat melemahkan penegakan hukum.
"Jangan sampai jaksa sebagai pengendali justru kurang memahami pasal-pasal baru yang akan berlaku, baik dalam KUHP maupun regulasi di luar KUHP," tambahnya.
Selain fokus pada pembaruan KUHP, kegiatan tersebut juga menghadirkan sesi materi khusus mengenai penanganan tindak pidana korupsi. Untuk topik ini, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Evenri Sihombing, turut didaulat sebagai narasumber guna memperkuat kompetensi teknis para jaksa dalam penanganan perkara tipikor yang semakin kompleks dan menuntut akurasi tinggi.
Melalui kegiatan tersebut, Kejati Riau berharap para jaksa kian siap menghadapi tantangan penegakan hukum modern dan menjawab ekspektasi publik terhadap sistem peradilan yang profesional dan berintegritas.(**)
Berita Terkait :
- Begini Cara Teller HN Jebol Rekening Nasabah Sampai Rp1,3 Miliar0
- Musrenbang RKPD Kampar 2021 Berjalan Sukses0
- Teller Bank Ini Bobol Rekening Tiga Nasabah Rp1,3 Miliar0
- Saksi Sebut PT Wijaya Karya Sudah Disetting Untuk Menang0
- Komunitas Paslaku Kenalkan Potensi Wisata Riau0
_Black11.png)









