- JMSI Inhu Kirim Tiga Pengurus Ikuti Uji Kompetensi Wartawan di UIR Pekanbaru
- RAPP Dukung Upaya Pencegahan Karhutla Siak
- Akses Masyarakat Jadi Prioritas, RAPP Dukung Perbaikan Jalan di Segati dan Langgam
- Kemenkum Riau Gandeng RAPP Dorong Pelindungan Kekayaan Intelektual UMKM Binaan
- Kolaborasi Dinas Kesehatan dan PT RAPP Perkuat Layanan Kesehatan Ibu dan Anak di Riau
- Dukung Pelestarian Pesisir, RAPP Tanam 2.000 Mangrove di Desa Bagan Melibur
- RAPP Perkuat Upaya Pelestarian Mangrove di Kepulauan Meranti
- Kemenkum Riau Gandeng RAPP Perkuat Perlindungan Kekayaan Intelektual, Dorong Produk Lokal Naik Kelas
- Inhu Expo 2026 Jadi Panggung UMKM dan Kreativitas Generasi Muda, Resmi Ditutup Wabup Hendrizal
- Rakerda KORMI Dibuka Wako
Unjuk Rasa Tak Patut, Chaidir: Gubri Itu Pemimpin yang Didahulukan Selangkah, Ditinggikan Seranting

Pekanbaru, VokalOnline.Com - Aksi unjuk rasa sekelompok masyarakat di depan Kantor Kajati Riau baru-baru ini, dinilai banyak pihak sudah keterlaluan.
Tidak patut terjadi di Negeri Melayu Lancang Kuning yang sangat menghormati adat istiadat.
Hal inilah yang disampaikan Ketua Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR), Chaidir.
Chaidir mengatakan, akhir-akhir ini ia banyak membaca berita dan menonton video aksi unjuk rasa yang disiarkan berbagai media. Menurutnya, ada dua hal yang menjadi sudut pandangnya.
Pertama, adanya teriakan "tangkap Gubernur Riau Syamsuar." Ini merupakan tindakan yang tidak patut. Keterlaluan dan sudah kebablasan.
Karena jelasnya, di Negeri Melayu Riau ini, gubernur itu seorang pemimpin yang didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting.
"Teriakan tangkap Syamsuar tidaklah patut. Di Riau Negeri Melayu ini, gubernur itu seorang pemimpin, orang yang dituakan, didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting. Tak patut diperlakukan seperti itu," tegasnya, di Pekanbaru, Kamis (2/6/22).
Oleh karena itu, menurut mantan Ketua DPRD Riau dua periode itu, kalaupun ada kasus hukum yang sedang berjalan atau dituduhkan ke Gubri Syamsuar, biarkanlah berproses dan serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum yang bekerja untuk memeriksa dan memutuskan hukumnya seperti apa.
"Persoalan dugaan korupsi serahkan saja ke aparat penegak hukum. Kita junjung tinggi supremasi hukum," tegasnya secara menekankan, tidak perlu ada tekanan dari masyarakat.
Tokoh masyarakat Riau ini melanjutkan, persoalan kedua dalam unjuk rasa yang beredar sekarang dalam sudut pandangnya adalah teriakan supaya Kepala Kejaksaan Tinggi Riau diganti. Itu merupakan sebuah bentuk intervensi.
"Teriakan supaya Kepala Kejaksaan Tinggi Riau diganti, ini baru namanya intervensi kepada aparat penegak hukum," tegas Chaidir.
Sekali lagi, tidaklah patut aksi unjuk rasa dilakukan dengan cara-cara seperti itu. Seolah kesantunan sudah tidak ada di Negeri Lancang Kuning ini. **Fira
Berita Terkait :
- Kasat ResNarkoba Kuansing Ajak Mahasiswa Menjadi Agen Perubahan Dalam Memerangi Narkoba0
- Operasi Pasar Minyak Goreng Curah Murah Pemprov Riau Diserbu Warga0
- Apresiasi Gagalkan Upaya Jambret, Dishub Dan Mitra Beri Reward Jukir0
- AMPR Nyatakan Sikap, Siap Menjaga Marwah Datuk Setia Amanah0
- Polisi Diminta Ungkap Actor Pemukulan Wartawan Meranti Ali Imran0
_Black11.png)









