- Polemik 469 Hektare Eks PT SAL, Talang Mamak Soroti Sanksi, Penguasaan Lahan dan TPPU
- Kapolres Inhu Ajak Wartawan Perkuat Kemitraan dan Komunikasi dalam Menjaga Kamtibmas
- Ketua FORKI Riau Parisman Ihwan Dijadwalkan Buka Karate Kid 3 Riau Open 2026
- Syahrul Aidi Sambut Menlu Baru, BKSAP DPR Siap Berkolaborasi Penguatan Diplomasi Bebas Aktif
- Karate Kid Serie 3 Riau Open 2026 Resmi Dibuka, 728 Karateka Siap Bertanding
- INKAI Prestasi Juara Umum Karate Kid Serie 3 Riau Open 2026
- Lewat Neo Energy Meet Up di Pekanbaru
- SD Darma Yudha Kembali Gelar Latihan Ekskul Karate Inkanas
- Jaga Pulau Padang Tetap Bebas Asap, Pemkab Meranti Gandeng RAPP
- Posyandu Jadi Garda Terdepan Kesehatan Anak, RAPP Dukung Penguatan Kader
Politisi PKS Riau Ini Ingatkan Pemerintah Soal Kejelasan Lahan yang Masuk Konsesi Blok Rokan

Pekanbaru, VokalOnline.Com - Status lahan di Riau sekarang ini masih menjadi sumber kegelisahan masyarakat, dan sudah seharusnya pemerintah segera menuntaskannya. Begitu juga dengan persoalan tata ruang yang menjadi kendala, terutama di Kota Dumai.
Ini ditegaskan Sekretaris Komisi I DPRD Riau, Abdul Kasim kepada media, Senin (8/8/2022), di Gedung DPRD Riau, Kota Pekanbaru.
Politisi PKS Riau ini memberikan contoh, ada lahan yang berada di 100 meter pada bagian kiri dan kanan jalan lintas Rumbai - Dumai, yang mana lahan tersebut sudah menjadi milik masyarakat, dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM).
"Saya masih menerima keluhan dari masyarakat yang tidak bisa memanfaatkan SHM tersebut, untuk membesarkan usahanya melalui pinjaman bank. Ini sudah disampaikan sebenarnya oleh Pak Gubernur, tapi sampai sekarang kita masih menunggu tindaklanjutnya," ujar putra daerah Kota Dumai ini.
Dia mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk menyelesaikan persoalan tata ruang yang menjadi kendala, terutama di Kota Dumai.
"Pada usia Provinsi Riau yang memasuki angka 65 tahun, selain persoalan lahan di jalan lintas itu, kendala pembangunan terjadi di Kota Dumai karena status lahan. Banyak gedung milik pemerintahan yang masuk dalam lahan konsesi Blok Rokan,"jelasnya.
Selain itu, ada juga sarana pendidikan ada yang masuk konsesi yang bisa menghambat progres pembangunan.
"Kita punya anak muda asal Riau, Raja Juli Antoni, Wakil Menteri ATR. Harusnya komunikasi bisa menjadi lebih mudah. Intinya ada koordinasi berkelanjutan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat menyelesaikan persoalan itu," ujar dia
Dia berharap, pemerintah pusat hendaknya bisa menyelesaikan kepentingan masyarakat Riau ini yang tergabung dalam NKRI.
"Kita harus terus menyuarakan soal kejelasan status lahan ini, karena dampak yang ditimbulkan dari ketidakjelasan status lahan ini cukup rumit," pungkasnya.***
Berita Terkait :
- Biaya Pemulihan 3,1 Juta Ton TTM di Blok Rokan, Sugianto Bilang Ada Kesalahan Perhitungan Cost Recov0
- Ajak Bersama Meriahkan HUT Riau ke 65, Gubri Syamsuar Menjemput Gubri Terdahulu 0
- Pelantikan dan Pengukuhan DPC PKDP Pekanbaru Periode 2022-20270
- Tindaklanjuti Pertemuan Dengan Wamen Tenaga Kerja RI, SPRMII Langsung Bergerak Lakukan Pendataan Di 0
- Danramil 02 Herdianto Menghadiri Panen Raya Melon dan Labu di Desa Jalur Patah0
_Black11.png)








