- Kabar Duka, Sekjen PWI Zulmansyah Sekedang Meninggal Dunia
- WKC Open Championship II 2026 Sukses Digelar, Inkai Prestasi Sabet Juara Umum
- Di Hadapan Perwakilan 150 Negara, Dr. Syahrul Aidi Kecam Keras Tindakan Israel di Timur Tengah
- Sambu Group Satukan Petani dan Industri dalam Kenduri Kelapa 2026
- Mitra SPPG se-Inhil Turun Tangan Ringankan Luka Korban Kebakaran di Pulau Kijang
- Polres Inhil Amankan Pengedar Sabu dan Ekstasi di Keritang
- Lapas Tembilahan Gelar Bakti Sosial, Salurkan 17 Paket Sembako untuk Keluarga Warga Binaan
- Konflik Agraria Inhu Petani Sungai Raya dan Sekip Hilir, Adian Napitupulu: Jangan Tekan Masyarakat
- RSUD Tengku Sulung Ajak Semua Elemen Beri Dukungan Pemulihan untuk Korban Kebakaran Pulau Kijang
- Polda Riau Kukuhkan 23 Duta Anti Narkoba, Kapolda: Panipahan Jadi 'Wake-Up Call' Bersama
Pengusaha Pertanyakan Larangan Impor Sawit Oleh Sri Lanka

(mediaindonesia)
Vokalonline.com Dilansir dari CNN Indonesia -- Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (Gapki) mempertanyakan kebijakan larangan impor sawit yang dilakukan oleh Sri Lanka. Pasalnya, pengusaha menilai kebijakan tersebut merugikan Indonesia selaku pemasok utama atau eksportir sawit di dunia.
Ketua Bidang Luar Negeri Gapki M. Fadhil Hasan menyebut dari sekitar 200 ribu ton sawit yang diimpor Sri Lanka pada 2020 dan sekitar 70 persennya berasal dari Indonesia. Sehingga, impor dari Indonesia diperkirakan sekitar 140 ribu ton.
Namun, bila dilihat dari total ekspor minyak sawit mentah (CPO) Indonesia tahun lalu yakni 28,27 juta ton juta ton, ekspor ke Sri Lanka relatif kecil. Sri Lanka sendiri tidak masuk dalam negara utama tujuan ekspor sawit, seperti halnya China, Uni Eropa, India, Bangladesh, dan negara-negara Timur Tengah."Merugikan sih ya pasti lah ya, sedikit rugi tapi yang lebih penting kami kurang mengerti alasan yang sebenarnya," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (8/4).
Dia menilai ada beberapa motif yang mewarnai keputusan larangan impor sawit itu. Pertama, terkait politik. Kedua, melindungi minyak kelapa (coconut oil) Sri Lanka.
Untuk pasar Sri Lanka, ia menyebut Indonesia dan Malaysia memang saling bersaing mendominasi. Sehingga, keputusan itu akan paling berpengaruh bagi kedua negara.
Kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, dia meminta agar pelarangan atau pembatasan perdagangan minyak kelapa sawit harus dibahas. Apalagi, menurut dia, jika alasan yang digunakan tidak jelas.Dia meminta pemerintah untuk mengklarifikasi dan mencari kejelasan terkait alasan itu, apakah murni terkait penggundulan hutan atau ada motif lainnya.
"Bagaimana pun juga restriksi perdagangan palm oil harus di-address, isunya, kenapa? Karena ini akan menjadi preseden untuk negara-negara lain tiba-tiba menolak, tiba-tiba melarang tanpa suatu alasan yang jelas," tegasnya.
Sebelumnya, Sri Lanka menyatakan akan melarang impor sawit dan perkebunan kelapa sawit baru, termasuk dari Indonesia. Negara itu meminta produsen minyak sawit untuk mencabut izin perkebunan yang ada secara bertahap.
Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa mengatakan keputusan larangan impor minyak sawit dilakukan agar membuat negara tersebut bebas dari perkebunan kelapa sawit dan konsumsi minyak sawit.Selama ini, Sri Lanka mengimpor sekitar 200 ribu minyak sawit per tahun. Mengutip Reuters, impor minyak sawit dan jumlah perkebunan di Sri Lanka meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Sebagai catatan, impor sawit Sri Lanka mayoritas berasal dari Indonesia dan Malaysia. Sementara, para ahli lingkungan mengatakan produksi minyak sawit telah mengakibatkan deforestasi yang meluas dan kerusakan ekosistem.
"Perusahaan dan entitas yang telah melakukan budidaya (kelapa sawit) tersebut akan diwajibkan untuk menghapusnya secara bertahap dengan pencabutan 10 persen sekaligus dan menggantinya dengan budidaya karet atau tanaman ramah lingkungan setiap tahun," ungkap pernyataan dari kantor presiden.
Diketahui, industri minyak sawit Sri Lanka telah menginvestasikan 26 miliar rupee Sri Lanka atau US$131 juta untuk memiliki 11 ribu hektare perkebunan kelapa sawit.
(wel/bir)
Berita Terkait :
- Petani Penerima Subsidi Pupuk Akan Dibatasi 0
- Mengenal BI Fast Payment yang Bikin Transfer Jadi Lebih Murah 0
- Mimpi Jokowi Bikin Pengusaha Warteg Naik Kelas 0
- Pemerintah Belum Tetapkan Biaya Haji 2021, Tapi Bisa Naik 0
- Roda Ekonomi Berputar, Harga Minyak Dunia Merangkak 0
_Black11.png)









