- Jumat Keliling serentak Polres Meranti dan Jajaran Sambangi 30 Masjid, Sasar 2.400 Jemaah
- Polsek Tebing Tinggi Bekuk Terduga Pencuri Ruko Peralatan Bangunan
- Komisi VII DPR Soroti Tata Kelola KUR, Hendry Munief Dorong Pembiayaan Tepat Sasaran
- Karmila Sari Dorong Mahasiswa Manfaatkan AI Tanpa Kehilangan Daya Kritis
- 335 Pejuang Ilmu: FEB UNISI Tembilahan Kukuhkan Lulusan Ke-XX dengan Bangga
- Jaringan Aktivis Jaga Aset Negara dari Oligarki
- Pelantikan JMSI Dumai Periode 2026-2031, Syafriadi Dorong Peningkatan Kompetensi Wartawan
- Pilkades Di Gelar Pekan Depan Bupati Asmar Ajak Desa Melaksanakan Dengan Baik
- Bupati Asmar Pimpin Rakor Persiapan dan Tahapan Pilkades Serentak
- Cegah Karhutla, Polsek Rangsang Barat Sasar Jemaah Maulid Nabi Di Desa Lemang
Tak Ingin Kepala BPKAD Lolos, Jaksa Kuansing Terbitkan Sprindik Baru Untuk Keken

Ilustrasi.
PEKANBARU (VOKALONLINE.COM) - Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi (Kejari Kuansing) Hadiman menerima putusan praperadilan yang menggugurkan status tersangka dugaan korupsi SPPD fiktif Kuansing, Hendra AP alias Keken. Dia menyebut bakal mempelajari dan memperbaiki kekurangan penyidik.
Hanya saja, pimpinan tertinggi di Kejari Kuansing itu tidak mau melepas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asetat Daerah (BPKAD) itu. Pasalnya, Hadiman kembali mengeluarkan surat perintah penyidikan (Sprindik) baru terhadap Hendra.
"Sudah terbitkan Sprindik baru, terhitung 6 April 2021," kata Hadiman dihubungi wartawan dari Pekanbaru.
Selain Sprindik baru, Hadiman juga menyebut penyidik Pidana Khusus Kejari Kuansing sudah melayangkan panggilan kepada Hendra AP. Panggilan ini untuk diminta keterangan sebagai saksi.
"Jadwalnya Jum'at ini, 9 April 2021, jam 10 pagi," kata Hadiman.
Selain Hendra, penyidik memanggil sejumlah pegawai di BPKAD Kuansing. Hadiman berencana memeriksa seluruh pegawai di sana untuk mencari pihak bertanggungjawab.
"Sebelum praperadilan, baru periksa 25 orang. Dalam aturan diperbolehkan, minimal dua alat bukti baru untuk menetapkan tersangka," kata Hadiman.
Dugaan korupsi SPPD fiktif Kuansing diduga terjadi pada tahun 2019. Jaksa menyebut ada kerugian negara Rp600 juta dari SPPD itu dan bisa bertambah lagi jumlahnya.
Hadiman berani menyebut angka bertambah karena belum menghitung kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan BPKAD Kuansing ke Jakarta, Padang dan Kota Batam.
Sebelumnya, Pengadilan Negeri Telukkuantan, Kuansing, menyatakan penetapan tersangka Hendra oleh Kejari setempat tidak sah. Hakim memerintahkan jaksa mengeluarkan Hendra dari penjara.
Sementara itu, Kejati Riau menghormati putusan pengadilan itu dan meminta Kejari Kuansing melaksanakan. Kejari Kuansing juga diminta menyelesaikan segala administrasi terkait pembatalan status tersangka.
Asisten Intelijen Kejati Riau Raharjo Budi juga sudah meminta pegawai BPKAD Kuansing untuk tidak takut bekerja melaksanakan tugas.
"Karenakan kemarin ada yang takut bekerja karena diperiksa, Pak Wakil Kepala Kejati Riau sudah ke Kuansing dan meminta pegawai tidak takut," kata Raharjo.
Menurut Raharjo, pegawai di BPKAD Kuansing jangan takut bekerja kalau memang tidak ada kesalahan.
"Kalau melakukan yang benar gak usah takut," ucap Raharjo.
Sejak kasus ini bergulir, Kepala Kejari Kuansing dengan Hendra AP selalu perang komentar di media massa. Hendra menilai kasus ini tidak murni penegakan hukum karena ada pesanan dari oknum pejabat di Pemkab setempat.
Hendra juga menuding penegakan hukum karena sakit hati kejaksaan terhadap dirinya. Pasalnya ada oknum jaksa yang disebut mengatur proyek di Pemkab setempat.
Tudingan ini sudah dibantah oleh Kejari Kuansing Hadiman. Dia menyatakan ada puluhan alat bukti dalam kasus ini sehingga menetapkan Hendra sebagai tersangka. (syu)
Berita Terkait :
- PLN Terangi 10 Desa Terpencil di Kepulauan Riau0
- Polisi Tembak Penampung Narkoba dari Malaysia di Bengkalis0
- Kompol YC Inisiator Pembeli Sabu Untuk Temannya0
- Kepala BPKAD Kuansing Bebas Dari Status Tersangka Korupsi0
- Kompol YC Hisap Sabu di Belakang Rumah Dinas Wakil Gubernur Riau0
_Black11.png)









