Audiensi Bupati Asmar Berbuah Komitmen BNPP RI Kawal Pembangunan Kawasan Perbatasan Meranti

JAKARTA, VokalOnline.Com - Audiensi Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) membuahkan komitmen pemerintah pusat untuk mengawal percepatan pembangunan kawasan perbatasan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kantor BNPP RI, Jakarta, Jumat (24/7/2026).

Audiensi tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Utama BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, S.I.K., M.H., M.Tr.Opsla, beserta jajaran.

Bupati Asmar hadir didampingi Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Al Amin, S.Pd., M.M., Drs. Jani Pasaribu, M.M., Staf Ahli Bupati Randolph Willy Hutauruk, S.Pi., M.Si., Kepala Dinas Kesehatan Ade Suhartian, S.H., M.M., Kepala Dinas Perhubungan Muhammad Fahri, S.K.M., Kepala Dinas Pendidikan Tunjiarto, M.Pd., Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Agustiono, S.T., M.Si., Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Sukri, S.E., Kabag Perbatasan Gilang Wana Wijaya Cendikia, S.STP., M.Si., serta Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Afrinal Yusran S.IP. MM.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Asmar menyampaikan apresiasi kepada BNPP RI yang telah memberikan ruang bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat di wilayah perbatasan.

Menurutnya, Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu wilayah terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan berada di jalur strategis Selat Malaka. Karena itu, pembangunan kawasan perbatasan memerlukan dukungan pemerintah pusat agar kesejahteraan masyarakat meningkat sekaligus memperkuat kedaulatan negara.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan seluruh masyarakat, kami mengucapkan terima kasih kepada BNPP RI yang telah menerima audiensi ini. Kami berharap sinergi ini mampu mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan," ujar Asmar.

Dalam paparannya, Bupati Asmar menyampaikan sejumlah usulan prioritas pembangunan, meliputi peningkatan infrastruktur jalan kawasan perbatasan, pembangunan pengaman pantai untuk mengatasi abrasi, pembangunan pelabuhan internasional atau Pos Lintas Batas Negara (PLBN), pengadaan ambulans laut, pemerataan program revitalisasi sekolah, serta percepatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Selain itu, Bupati Asmar juga memohon dukungan BNPP RI terhadap usulan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk meningkatkan status beberapa ruas jalan di daerah tersebut menjadi jalan nasional. Usulan itu sebelumnya telah disampaikan kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Riau, Kementerian Pekerjaan Umum, di Pekanbaru.

"Kami berharap BNPP RI dapat memberikan dukungan dan membantu mengawal usulan peningkatan status sejumlah ruas jalan menjadi jalan nasional. Peningkatan status jalan ini sangat penting untuk mempercepat konektivitas antarwilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti," kata Asmar.

Khusus program BSPS, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah menuntaskan proses verifikasi lapangan terhadap 763 calon penerima bantuan di wilayah perbatasan yang diharapkan segera memasuki tahap pelaksanaan.

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Sekretaris Utama BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman menyatakan komitmen BNPP RI untuk mengawal usulan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Terkait usulan peningkatan status sejumlah ruas jalan menjadi jalan nasional, BNPP RI menyatakan akan berkoordinasi dengan kementerian teknis terkait guna mendorong percepatan pembahasan usulan tersebut dengan tetap mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia juga mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mendukung pelaksanaan program BSPS dan menyebut Kepulauan Meranti sebagai salah satu daerah dengan jumlah penerima BSPS terbesar di Pulau Sumatera.

BNPP RI juga mendorong percepatan koordinasi bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman agar pelaksanaan BSPS dapat segera dimulai. Bahkan, peletakan batu pertama program tersebut direncanakan berlangsung pada awal Agustus 2026 dan dihadiri menteri terkait bersama media nasional.

Selain itu, BNPP RI akan memfasilitasi koordinasi terkait pembangunan gudang Bulog, percepatan pembangunan pengaman pantai melalui kementerian teknis, serta membuka peluang pengembangan sektor ekonomi daerah agar Kepulauan Meranti memiliki daya saing yang lebih kuat sebagai kawasan perbatasan.

Pada kesempatan yang sama, Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Al Amin, S.Pd., M.M., menyampaikan salam dari Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti sekaligus menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam memperjuangkan percepatan pembangunan kawasan perbatasan.

"Kami berharap BNPP RI terus mengawal seluruh usulan yang telah disampaikan agar dapat segera direalisasikan oleh pemerintah pusat. Kondisi abrasi yang mengancam pulau-pulau terluar di Kepulauan Meranti sudah sangat memprihatinkan. Begitu pula kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, sekolah, rumah layak huni melalui program BSPS, hingga pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2017. Seluruh program tersebut menjadi harapan besar masyarakat untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan Kabupaten Kepulauan Meranti," ujar Al Amin.

Senada dengan itu, Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Drs. Jani Pasaribu, M.M., berharap BNPP RI turut memberikan dukungan dan mendorong kementerian teknis terkait agar usulan peningkatan status Kota Selatpanjang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam draf perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dapat terwujud.

"Penetapan Selatpanjang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah akan menjadi salah satu strategi penting dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai daerah perbatasan. Karena itu, kami berharap BNPP RI dapat mengawal dan mendorong usulan tersebut kepada kementerian teknis terkait agar segera terealisasi," kata Jani.

Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat guna mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan bagi masyarakat kawasan perbatasan.

Melalui komitmen yang disampaikan BNPP RI, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti optimistis berbagai program strategis yang diusulkan dapat segera terealisasi. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat konektivitas wilayah, serta memperkokoh posisi Kepulauan Meranti sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.(Bom)

Berita Terkait :

• Kompol YC Hisap Sabu di Belakang Rumah Dinas Wakil Gubernur Riau0
• Polda Riau Bongkar Penambangan Ilegal di Hutan Produksi Rokan Hilir0
• Pemko Dumai Gratiskan Administrasi Bagi Pasien Rujukan0
• Polisi Tangkap Penjual Ikan Cupang Bodong di Instagram0
• 5.000 Warga Pekanbaru Antusias Ikuti Vaksin Massal0