- Kabar Baik! MAN 1 Pekanbaru Kini Bagian dari MAN PUN, SNMB 2027/2028 Sudah Dibuka
- Serap Aspirasi Warga, Polres Kep. Meranti Gelar "Ngopi Bareng" Bahas Kamtibmas hingga Lowongan Kerja
- Bupati Asmar Perjuangkan Kemudahan Kerja dan Perlindungan PMI Meranti di Malaysia
- HIMAPROBIO FKIP UNRI Sukses Gelar Biology Blood Donor, 32 Kantong Darah Berhasil Dikumpulkan
- Polres Meranti Musnahkan 20 Kg Sabu dan 63 Cartridge Etomidate, Empat Tersangka Diamankan
- Bahas Masa Depan Media Cetak dan Kemitraan dengan Pemerintah
- Pengangkutan TBS Diduga Hasil Penjarahan Kebun Agrinas dan Ramp Parman Berujung Laporan Polisi
- Pekan Seni Budaya Riau Kompleks, Bersatu dalam Keragaman
- Panen Perdana Nanas Ratu di Pelalawan, Agroforestri Gambut Buka Peluang Ekonomi Masyarakat
- Lincah di Balam South, Masif di Minas: Mengintip Resep Ganda PHR Bangkitkan Lapangan Tua Blok Rokan
Jokowi Diminta Tak Diam Dugaan Jenderal Terlibat Mafia Tambang

Jakarta, VokalOnline.Com - Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menilai Presiden Joko Widodo perlu turun tangan jika para jenderal di Polri diduga terlibat mafia tambang.
Koordinator JATAM Melky Nahar berpendapat Jokowi harus memastikan proses hukum yang adil jika mereka terbukti terlibat.
"Berhubung aktornya diduga deretan jenderal yang berkuasa, maka, Presiden Jokowi mesti mengambil langkah, memimpin secara langsung proses hukum atas sejumlah temuan aktor itu," kata Melky melalui pesan singkat, Senin (7/10),dilansir dari cnn indonesia.
Melky mengungkapkan bahwa isu dugaan polisi bermain di tambang, terutama yang ilegal, sebenarnya sudah lama. Namun, isu itu baru viral usai disinggung oleh Ismail Bolong.
Dia menyebut dugaan keterlibatan aparat Polri dalam permainan tambang modusnya beragam. Mulai dari memberikan modal, menampung dan menjual hasil produksi komoditas tambang, hingga penegakan hukum yang tebang pilih.
"Khusus terkait pengakan hukum, aparat itu cenderung tebang pilih, tajam kepada penambang yang yang diduga tidak menyetor 'dana keamanan' kepada aparat," ujarnya.
"Di Kaltim, ada 151 titik aktivitas tambang ilegal. Hanya ada 3 kasus yang sedang dalam proses hukum hingga saat ini," imbuhnya.
Jatam menilai permasalahan mafia pertambangan di kepolisian kompleks. Menurutnya, itu bukan sebatas persoalan personal atau oknum aparat.
"Tetapi, persoalan institusi. Sehingga mekanisme penyelesaiannya harus dari aparat penegak hukumnya dulu," ucap dia.
Melky beranggapan permasalahan tersebut harus diberantas dari akar. Menurut dia, pemerintah harus berani membenahi semua aparat secara menyeluruh.
"Jika Mahfud MD serius memberantas tambang ilegal, maka, benahi dulu dari aparat penegak hukumnya. Kalau, institusi Polri bersih, maka tak akan terjadi tebang pilih penegakan hukum, berikut tambang ilegal itu mudah diatasi. Pertanyaannya, berani gak?" kata Melky.
Video Ismail Bolong yang mengungkap ada uang setoran untuk Kabareskim Polri Komjen Pol Agus Andrianto belakangan viral.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan bakal memberantas habis mafia pertambangan.
Mahfud bakal menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengungkap kasus mafia tambang. Dia teringat omongan mantan Ketua KPK Abraham Samad yang menyebut kemungkinan setiap orang di Indonesia mendapat Rp20 juta per bulan jika mafia tambang diberantas.
Mabes Polri belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait pernyataan Ismail Bolong yang menyeret nama Kabareskrim Komjen Agus Andrianto.**Syafira
Berita Terkait :
- Surat Keberatan Kuasa Hukum Sambo Yosua Diduga Ada Kepribadian Ganda0
- WA Brigadir J Sempat Aktif Kembali dan Langsung Keluar Grup Keluarga0
- 4 Pangeran Saudi yang Dipenjara di Era Pemerintahan MbS0
- Rusia Ancam Israel jika Pasok Senjata ke Ukraina0
- Korut Bantah Pasok Senjata ke Rusia: AS Ingin Musuhi Kami0
_Black11.png)









